oleh

Sidang Perdana Gugatan Kongres IPPAT Ke-VII Resmi Digelar

Kabarnotariat.id, Jakarta – Sidang perdana Gugatan Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Ke – VII (Tujuh) di Makassar tengah dilaksanakan di Ruang Soebekti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman Slipi, Palmerah, Kota Jakarta beberapa waktu lalu. Pasalnya, Kongres Ke – VII tersebut dinilai telah melanggar aturan AD/ART, terutama pedoman kerja, dan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar (AD) Junto, beserta Pasal 17 ayat (16) Anggaran Rumah Tangga (ART). “Setelah Kongres usai, timbulah fakta dan daftar pemilih tetap pada saat penghitungan suara.”

Sebelum memberi keterangan lebih jauh kepada awak media, berikut disampaikan himbauan:

>PENGUMUMAN DAN HIMBAUAN

Sehubungan dengan adanya Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor perkara : 694/PDT.G/2018/PN Jkt.Brt tertanggal 26 September 2018 yang pengajuannya berdasarkan Pelaksanaan Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) VII Makassar yang patut diduga menyimpangi ketentuan Pasal 14 ayat 5 AD juncto Pasal 17 ayat 16 ART IPPAT dan terdapat fakta hukum belum dilantiknya Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT oleh Presidium dalam Kongres tersebut.

Berdasarkan itu, selaku Kuasa Hukum para Penggugat, kami menghimbau agar Notaris diseluruh Indonesia, Instansi Pemerintah dan seluruh pihak yang terkait tidak membuat dan/atau merubah Akta Perkumpulan IPPAT.

Demikian Pengumuman dan Himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Jakarta, …Oktober 2018
Hormat Kami,
TIM ADVOKAT IPPAT

Ttd

Alvon Kurnia Palma, SH

Menurutnya, Atas perhitungan formatur Calon Ketua Umum (Caketum) IPPAT mengantongi 4.212 suara, sedangkan untuk Calon Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT berjumlah 3.892 suara, selisih suara 320.

“Terlihat adanya perbedaan jumlah suara Caketum dengan MKP yakni sebanyak 425 suara. Dan perbedaan jumlah suara Caketum dengan MKP ada 425 yang tidak sah. Jika perolehan 1.209 suara disandingkan dengan DPT (daftar pemilih tetap) 3.787, faktanya belum ada kandidat yang mencapai 50% + 1 suara versi AD ART,” terangnya, mengawali bincang-bincang dengan Kabarnotariat.id.

Baca:  Pengda Kabupaten Bogor I.N.I Lantik dan Kukuhkan Kepengurusan Periode 2020 - 2022

Sidang yang dimulai sekira Pukul 11.15 WIB, dihadiri oleh sejumlah Anggota PPAT peduli perkumpulan dan tak ketinggalan pula Rita Serena Kalibonso SH, LLM., selaku kuasa hukum penggugat turut ikut mendampingi. Saat Hakim Ketua Bambang Hermanto membacakan nama-nama tergugat dan turut tergugat, yang hadir pada kesempatan tersebut ialah Dr, Hapendi Harahap, SH., MH., dan Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH.

Foto bersama kuasa Hukum dan PPAT Peduli Perkumpulan
Foto bersama PPAT Peduli Perkumpulan, sebelum Sidang dimulai

Sedangkan yang tidak hadir berikut nama-namanya, Dr. Syafran Sofyan, S.H., SpN, M.Hum (Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IPPAT Periode 2015 – 2018), Agustina S.H., (Sekretaris PP IPPAT periode 2015 – 2018), Agus Sulaiman Tampubolon, S.H., (Ketua Panitia Pengarah Kongres IPPAT Ke – VII IPPAT), Trinawaty Nadir, S.H., (Ketua Panitia Pelaksana ), DR. H. Khantsafikni, S.H., M.H., Dr. Abdul Muis, S.H., M.H. (Wakil Ketua Presidium), Gatot Tri Waluyo, S.H., (Wakil Ketua Presidium ), Elis Nurhayati, S.H., M.H., (Sekretaris Presidium), Reza Barawi, S.H., (Wakil Sekretaris Kongres ), Julius Purnawan, S.H., MSi (Caketum PP IPPAT) dan Yeni Ariani (Pimpinan yang mewakili PT. Kota Seni Dekorasi Event Organizer).

Dikarenakan dalam sidang perdana para pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir semua, Hakim Ketua pun memutuskan adanya penundaan sidang selama 1 (satu). ”Saya menyatakan dan saya putuskan, sidang ditunda selama 1 bulan sampai dengan tanggal 28 November 2018 mendatang,” ucap Bambang sembari mengetuk palu, di ruang sidang Soebekti PN Jakarta Barat.

Ditempat yang sama, Oscar Ferdian, S.H., MKn., mengatakan kemungkinan para pihak tidak hadir dalam persidangan dikarenakan mereka sedang ada kesibukan lain. Saat berlangsungnya persidangan, mungkin juga mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya hingga terlihat tergugat maupun turut tergugat hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.

Baca:  Minimnya Sinyal dan Listrik Buat Pekerjaan Terhambat

“Kedapan kita mengharapkan mereka agar bisa hadir, dan itu lebih baik agar tidak ada putusan sela pada sidang berikutnya. Bisa saja jika mereka tetap tidak hadir, kemungkinan mereka berpikir siapa yang nantinya akan bertanggungjawab menyelenggarakan dan membiayai Kongres berikutnya. Mengingat apabila putusan di PN dikabulkan, akan ada Kongres Luar Biasa (KLB),” tutur Oscar, salah satu Anggota PPAT Peduli Perkumpulan.

Ditambahkan oscar, pada dasarnya ini merupakan salah satu jalan atau resolusi yang kita ungkapkan melalui jalur hukum. “Kita mungkin mudah melempar gelas, duduk di atas meja, teriak-teriak bagaikan orang demo. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mungkin kita lakukan, sebab yang kita lakukan adalah tetap menempuh jalur hukum agar bisa bersuara di dalam meja sidang, dan dengan cara ini adalah hal yang sah menurut peraturan hukum,” imbuhnya.

Lebih jauh, atas nama penggugat mengapresiasi dan berterima kasih kepada tergugat 4 dari tergugat 6, tergugat 8 juga turut tergugat 1 2 dan 3. Mereka menyatakan bahwa, tidak keberatan dijadikan sebagai tergugat maupun turut tergugat, dan demi kebaikan dari perbaikan IPPAT babak baru penyelesaian masalah yang timbul pada perhelatan Kongres IPPAT Ke-VII tahun 2018 di Makassar akan segera disidangkan pada hari ini Rabu, 24 Oktober 2018.

(Setyawan)

Komentar