oleh

“Kredit Sindikasi Perbankan Dapat Mempermudah Peluang Bagi Dunia Usaha”

Kabarnotariat.id, Bandung – Mengusung tema,“TINJAUAN PERSPEKTIF BARU PERJANJIAN SINDIKASI KREDIT BANK UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTEK DI ERA SPIRIT ENERGY OF ASIA,”  Pengurus  Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar I.N.I) menyelenggarakan Seminar Nasional.

Ditandai dengan pemukulan Gong

Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari  15-16 November 2018 dengan Teori dan Praktek pembuatan Akta tersebut, digelar di Hotel Harris Citylink, Kota Bandung Jawa Barat Kamis, (15/11/18).

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Pengwil Jabar I.N.I, H. Irfan Ardiansyah M,Sh,LLm,Sp.N., Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat Ibnu Chuldun, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Ketum PP I.N.I) yang diwakili oleh Sekretaris Umum (Sekum) Tri Firdaus Akbarsyah, SH beserta  jajarannya, Wakil Gubernur Jabar diwakili juga oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Barat, Eddy Muda Nasution, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat,Heriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, pejabat Bank BJB serta diikuti 250 peserta yang terdiri dari sebagian Notaris, mahasiswa dan  Anggota Luar Biasa (ALB).

Ketua Pengwil Jabar I.N.I, H. Irfan Ardiansyah M,Sh,LLm,Sp.N
Kakanwil Kemenkumham Jabar, Ibnu Chuldun
Peserta Seminar
Peserta Seminar Nasional beserta Jajaran Panitia

Sebagai pejabat publik yang diberikan oleh Undang-Undang, wewenang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara atau pemerintah dalam hal hukum keperdataan tentunya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah meluncurkan sistem AHU ONLINE yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan stakeholder lain secara cepat dan mudah.

Baca:  Seminar Nasional INI-IPPAT Jawa Barat Kaji Sertipikat Elektronik

Mengawali sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Ibnu Chuldun mengatakan, “Seminar ini, harus dipahami bahwa dengan semakin kompleksnya perkembangan masyarakat di bidang ekonomi, hukum, hubungan internasional, dan lain-lain, menuntut Notaris sebagai pejabat publik untuk semakin seksama dalam menjalankan jabatannya” terangnya.

“Seiring perkembangan yang makin kompleks dari kebutuhan pembiayaan, menuntut adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan baru.Dalam dekade terakhir ini berkembang system pemberian kredit sindikasi (syndicated loan) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank (baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing) yang secara bersama membiayai proyek dalam skala besar.” kata ibnu, menjelaskan.

Ia menjelaskan bahwa besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas, dan keinginan untuk membiayai usaha nasabah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang.  Pemberian kredit yang terlalu besar pada suatu debitur mengandung risiko yang tinggi, meskipun kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko (spread of risk) dari fasilitas kredit yang diberikan.

Diterangkan Ibnu, adanya aturan mengenai legal lending limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) juga merupakan pertimbangan bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasabah.

“Saya tidak akan terlalu membahas secara mendalam mengenai tema, karena nanti akan ada narasumber -narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai hal tersebut. Saya akan memfokuskan mengenai bagaimana fenomena perkembangan hukum dan masyarakat ini dalam kaitannya dengan Jabatan Notaris.Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi sebagaimana saya sampaikan tadi, tentunya perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya perlu dituangkan dalam akta notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi di hadapan hukum. Untuk itu saya menghimbau kepada para notaris untuk selalu menjaga sumpah jabatan yang saudara ucapkan ketika diambil sumpah sebagai notaris, dimana saudara wajib bersikap menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.” ujar ibnu.

Baca:  Meminimalisir Penyebaran Covid-19, INI - IPPAT Mojokerto Salurkan APD dan Sembako serta Penyemprotan

Lebih jauh, sebagai informasi bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah notaris terbesar di Indonesia yaitu sejumlah 3.710 notaris yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Potensi pelanggaran yangdilakukan notaris pun juga besar. Sampai dengan tanggal 14 November 2018 Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Barat telah memproses 429 Permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk memeriksa notaris atau mengambil fotokopi minuta akta yang dilegalisir dari notaris yang bersangkutan dalam konteks penegakan hukum.  Sebuah angka yang hampir mencapai 12% dari Jumlah notaris di Jawa Barat.

“Saya berharap seminar nasional ini dapat menjadi modal Bapak/Ibu sekalian agar dapat menjadi notaris yang lebih profesional dan berkompeten, namun tetap dengan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan notaris”. pintanya

(Setya)

Komentar