oleh

PPAT Peduli Perkumpulan Gelar Diskusi Ilmiah,”Ketua Pengwil Potensial Jadi Tergugat”

Kabarnotariat.id, Bogor – Pasca Sidang perdana Gugatan Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Ke – VII (Tujuh) Makassar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, kemungkinan besar IPPAT bakal mendapat penghargaan dari muri sebagai organisasi yang terbanyak atas perkara gugatan di pengadilan.

Pasalnya, hal itu diduga karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran saat kongres terutama AD/ART seperti kuorum pengambilan keputusan untuk terpilihnya Calon Ketua Umum (Caketum) hingga menjadi seorang Ketua Umum (Ketum). Terlebih, saat itu Ketum terpilih hanya memperoleh 1.209 suara dan dianggap belum memenuhi 50 persen plus 1 seperti yang diamanatkan dalam AD/ART. Sementara pemilih jumlahnya hanya mencapai 3.787 orang.

Demikian disampaikan Kabarnotariat.id dalam acara Diskusi Ilmiah dengan tema “Implikasi Gugatan Kongres Terhadap Ketua-ketua Pengwil Potensial Jadi Tergugat” yang digelar oleh LSM Rakyat Peduli Agraria di Bakul-bakul Restaurant Bogor Sabtu, (24/11).

Hadir pada kesempatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat, Alvon Kurnia Palma, SH (Tim Advokat IPPAT), Tagor Simanjuntak, SH (Penggugat), Oscar Ferdian, S.H, MKn., Cahriani.,SH.,M.Kn, dan Nuraini, SH., MKn (Moderator) serta dihadiri pula oleh beberapa awak media.

Mengawali sambutannya Kuasa hukum penggugat, Alvon Kurnia Palma didampingi Moderator Nuraini dan Penggugat Tagor Simanjuntak menyampaikan, berdasarkan syarat pengambilan keputusan pemenang, tidak ada satupun calon yang memenuhi sesuai persyaratan.

“Tidak satupun calon melebihi setengah suara. Artinya, belum ada ketua yang terpilih. Tetapi presidium kongres dari 34 Pengwil IPPAT langsung menetapkan bahwa Julius Purnawan lah yang terpilih. Padahal saat itu banyak peserta kongres yang komplain atas penetapan sepihak, namun tidak ditanggapi presidium kongres,” terangnya.

Itulah yang menjadi dasar kongres tersebut digugat, dan perlu adanya pemilihan putaran kedua serta meminta hasil kongres Makasar tidak dijalankan agar IPPAT tidak terjerumus jauh dari beragam persoalan.

Baca:  Semarak Peringati HUT I.N.I Ke - 111 Dengan Donor Darah

Selain itu, pada tanggal dua bulan Agustus tahun 2018 lalu para penggugat menyebut bahwa mereka telah berusaha meminta penyelesaian kepada instansi terkait seperti Kementerian Badan Pertanahan Nasional dan Agraria Tata Ruang (BPN/ATR),
Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (tanggal delapan Agustus 2018). Namun, tidak menghasilkan tanggapan apapun.

Dari peristiwa yang telah terjadi pada saat Kongres VII IPPAT di Makassar tersebut , masyarakat berharap kisruh di organisasi profesi segera berakhir dengan jalan penyelesaian musyawarah atau kekeluargaan dan dalam melakukan agenda organisasi dapat berjalan sesuai AD/ART.

Senada, usai Diskusi Ilmiah Tagor Simanjuntak menyampaikan kegiatan Pengurus IPPAT yang diakui sebagian anggota tidak legitimasi, terpilih baik dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah. Dan dijelaskannya pula, bahwa Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT se-Indonesia adalah bagian dari carut-marutnya IPPAT di Makassar. Ex officio Ketua Pengwil adalah Presidium Kongres VII.

“Karena belum memenuhi 50 persen plus 1, seperti yang diamanatkan dalam AD/ART mereka harus bertanggung jawab. Apakah presidium tidak tahu aturan di AD/ART atau pura-pura tidak tahu. Jelas ini harus dipertanggung jawabkan,” lontar Tagor, kepada kabarnotariat.id.

Ia menginginkan, agar wilayah-wilayah dapat menunda Konferwil supaya para Ketua Pengwil tidak lari dari tanggung jawab terhadap hasil Kongres VII. “Sekarang ada kesan, ketua-ketua pengwil buru-buru mengadakan konferwil dan berharap bisa diganti sehingga terhindar dari masalah ini,” ujar Tagor, menambahkan.

Lebih jauh Tagor mengingatkan, bukan hanya Konferwil saja akan tetapi Konferda pun akan digugat. Melihat, penyelenggaraan Konferda lahir dari kepengurusan yang ilegal. “Kami menginginkan supaya IPPAT kembali ke rel atau aturan main yang benar dan tidak terpecah,” pintanya.

Baca:  Pengwil INI - IPPAT Jateng Donasi Sembako dan APD, Gubernur Ganjar: "Saya Merasa Tidak Sendiri Hadapi Covid 19"

Menjelang sidang kedua di PN Jakbar, ujar Tagor, jika berniat baik dan mau menyelesaikan masalah monggo, silahkan hadir. “Tetapi, apabila dari tergugat memang sudah tidak berniat baik menyelesaikannya, ya sudah tidak usah datang saja. Jika tergugat tidak hadir, kemungkinan akan mengajukan verstek dan lanjut pada pembuktian,” tandasnya.

(Setya)

Komentar