oleh

Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Hak Atas Tanah

Kabarnotariat.id, Bogor – Bertempat di Gedung Kesenian dan Olahraga Kabupaten Bogor Jawa barat Sabtu, (01/09/18) Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo kembali menyerahkan 3.000 Sertifikat sebagai tanda bukti dan hak hukum atas tanah untuk rakyat.

Masyarakat terlihat antusias atas kedatangan Presiden, bahkan kata Presiden pada saat pembagian sertifikat dirinya sangat senang sekali setiap bertemu dengan masyarakat.

“Kenapa saya senang? Karena setiap kali berkunjung ke kampung, desa, atau daerah semua keluhannya adalah tidak jauh dengan sengketa lahan dan sengketa tanah. Semua itu ada dimana-mana,” terang Presiden, dalam sambutannya.

Acara penyerahan sertifikat tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti.

Perlu diketahui, penyerahan sertifikat kali ini diperuntukkan bagi ribuan warga di Kabupaten Bogor yang terdiri dari Empat (4) Kecamatan dan diantaranya ialah Kecamatan Cigudeg dengan 750 bidang tanah, Kecamatan Jasinga dengan 375 bidang tanah, Kecamatan Ciseeng dengan 1.500 bidang tanah, dan Kecamatan Gunung Sindur dengan 375 bidang tanah.

Pemerintah menargetkan dan menerbitkan sertifikat untuk Provinsi Jawa Barat sebanyak, 1.270.188 bidang tanah hingga akhir tahun 2018. Sementara untuk keseluruhan yang ada di Kabupaten Bogor, Menteri Agraria dan Tata Ruang telah menyanggupi untuk dapat menuntaskannya di tahun 2023 mendatang.

“Tadi Pak Menteri BPN sudah janji tahun 2023 di Kabupaten Bogor rampung semua. Betul Pak Menteri? Diingat-ingat, ini yang janji Pak Menteri, saya juga ikuti. Kalau benar berarti Pak Menteri jempol,” kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, ketiadaan sertifikat ini sering menyebabkan terjadinya perselisihan antarpihak. Data tahun 2014 menyebut bahwa baru 46 juta bidang tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat. Padahal di Indonesia tercatat ada 126 juta bidang tanah yang mestinya bersertifikat.

Baca:  Notaris Jatim Tetap Produktif Meningkatkan Profesionalisme

“Faktanya memang seperti itu. Oleh sebab itu sejak tahun yang lalu saya sudah perintahkan ke Pak Menteri BPN, tidak bisa yang seperti ini diterus-teruskan,” ucapnya.

Maka itu, Presiden sejak awal pemerintahan memerintahkan jajarannya untuk melakukan percepatan penerbitan sertifikat tersebut untuk rakyat. Dari yang biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500 ribu tiap tahunnya, Presiden langsung memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat di tahun pertama pelaksanaan.

“Saya minta 2017 dari 500 ribu biasanya jadi 5 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Tahun 2018 ini saya sudah perintah 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar,”jelas Presiden.

(Set/Mas)

 

Komentar