oleh

Bagaimana Pejabat Umum Mengatasi Masalah Hukum

Oleh: Nico Indra Sakti

Pejabat Umum adalah Pejabat Publik/Pejabat Pelaksana Pelayanan Publik di bidang Administrasi. Dan Pejabat umum merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan atau pelaksana peraturan perUUan.

Sehingga sangat tragis dan membingungkan, bilamana seorang Pejabat Umum yang “sangat disiplin hukum” dipersangkakan atau tersangkut atau bahkan menjadi dianggap terlibat masalah hukum.

Sejarah hanya mencatat, bagaimana Pejabat Umum dahulu pernah dihantui rasa takut, ancaman pemidanaan terhadap kasus pengambilan keputusan “kebijakan”.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi, lahirnya Undang-undang (UU) No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar hukum diskresi. Yaitu Keputusan TUN kebijakan bilamana peraturan perUUan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Hal tersebut, merupakan contoh nyata bahwasanya bagaimana Pejabat Umum mengatasi permasalahan hukum yang membelitnya.

Berbeda dengan profesi kedokteran misalnya, contoh kasus pemidanaan terhadap tuduhan malpraktek.

Ancaman ini dapat diatasi dengan cara politik tentunya, misalnya mogok atau demonstrasi. Bila Anda tetap merasa sebagai Profesi, silahkan berdemonstrasi, bahkan lebih dari itu juga boleh, berpolitik praktis misalnya, sebagaimana rekan Advokat.

NIS

Baca:  Ashoya Ratam Ucap Terimakasih

Komentar