oleh

Syarat Sahnya ‘Pelekatan Otentisitas Notaris’

Oleh: Nico Indra Sakti

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur pendegradasian otentisitas Akta Notaris, pada suatu hubungan hukum dan/atau peristiwa.

Apabila UUJN maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham), dikaji lebih lanjut pendegrasian Akta Notaris, lebih disebabkan 3 hal yaitu adanya cacat administrasi pada; prosedur, wewenang & substansi, atau disebut “maladministrasi”.

Terkait dengan populernya berita, pelekatan otentisitas yang penandatanangannya dilakukan diluar wilayah kerja/yuridiksi Notaris, di Singapore atau Notaris di luar daerah tanda tangan di Jakarta, bukanlah suatu kehebatan namun senyatanya adalah merupakan cacat administrasi.

Bentuk cacat apa yang ada, dalam hal penandatanganan akta diluar yuridiksi hukum Notaris?

Pelekatan Otentisitas merupakan termasuk Keputusan TUN, yang bersifat “Konkrit-Umum,” begitu tertera dalam bentuk Salinan Akta Notaris (konkrit), maka berlakulah secara ‘umum’ kekuatan pembuktiannya yang bersifat terkuat & terpenuh.

Pendegradasian Akta yang mengandung cacat wewenang, diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

Akta Otentik sebagai Keputusan TUN juga memiliki syarat “batal demi hukum” & dapat “dibatalkan” Pasal 17 UU AP, yaitu ;

– Syarat batal demi hukum Keputusan TUN adalah;

a. Melampaui wewenang, yaitu melampaui masa jabatan atau batas wilayah dan/atau bertentangan dengan perUUan…

b. Bertindak sewenang-wenang, yaitu tanpa dasar wewenang dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap…

– Syarat “dapat dibatalkannya” Keputusan TUN ;

“Mencampur adukan” wewenang, yaitu diluar cakupan bidang dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yg diberikan…

Mekanisme penyelesaian batal demi hukum atau dinyatakan ‘tidak sah’ maupun dapat dibatalkan ‘harus’ melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan Pasal 19 UU AP.

(NIS)

 

Baca:  Buku Saku Gratis Untuk Anggota Jatim

Komentar