oleh

Kerjasama Notaris Dengan Pihak Lembaga Keuangan

Oleh : I Made Pria Dharsana

 

Notaris merupakan sosok penting didalam kehidupan masyarakat yang senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggungjawab. Secara umum notaris merupakan Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud didalam pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang membuat akta parapihak dengan otentik atau dikatakan sebagai akta yang “sempurna,” dan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan disamping professional notaris dan dituntut untuk bekerja dengan tidak melewati batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja yang akan diterapkan dilapangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni notaris harus bertindak,
jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, baik dalam melayani atau bertindak agar tidak dikatakan melanggar kode etik Notaris.

Dibawakan dalam Seminar Nasional MKn Universitas Jember, Sabtu, 17 November 2018.

Penulis adalah Ketua Bidang Peraturan Perundangan-undangan PP I.N.I dan PP IPPAT

Kode Etik Notaris terakhir yang diadakan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 (Kode Etik Notaris). Dalam menjalankan jabatannya notaris tunduk terhadap praturan perundang-undangan dan Kode Etik itu sendiri.

Menurut Habib Adjie, berdasarkan UUJNPerubahan, Notaris memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagai Pejabat Negara. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan memiliki tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap;

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Kewenangan dari seorang pejabat (Notaris) ada aturan hukumnya agar tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya;

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi hukum;

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun
diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayani atau dapat memberikan pelayanan Cuma – cuma untuk mereka yang tidak
mampu;

5. Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta)
otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai kemandirian notaris. Sering kali yang menjadi bahan persoalan dalam dunia notaris yakni makna dari kemandirian dimana seorang notaris tidak hanya dituntut untuk bekerja dengan profesionalitas dan kreadibilitas yang tinggi serta mandiri. Karena kemandirian juga dapat menyebabkan terciptanya suatu persoalan seperti halnya sebuah hubungan diantara notaris dengan klien yang melibatkan instansi keuangan seperti halnya lembaga keuangan yakni katakan saja perbankan. Terlarang dalam hal ini yakni di suatu sisi notaris sebagai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dengan bank namun disisi lain notaris jangan nampak terlibat indikasi yang membuktikan bahwa notaris tersebut sedang terlibat suatu hubungan yang melanggar kode etik.

Dalam hal ini Notaris dapat dianggap
secara tidak langsung mempromosikan diri dan bahkan notaris dianggap terlibat dalam hal kerjasama relasi dengan perbankan yang menurut undang-undang atau kode etik notaris tersebut dilarang. Adapun yang dimaksud dengan Promosi secara umum adalah Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan.2 Sedangkan Promosi dagang menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 pada Pasal 1 angka 20, promosi dagang adalah “kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.” Yang menarik dalam hal ini yakni notaris memiliki produk, dimana produk notaris yang keluarkan adalah berupa akta otentik. Produk ini pula selain melibatkan notaris dengan kliennya juga terkadang melibatkan lembaga keuangan perbankan salah satunya yakni perjanjian kredit. Pihak lembaga keuangan akan meminta perjanjian kredit dan atau perjanjian penanggungannya dibuat dengan akta notarial. Notaris atas permintaan para pihak memenuhi keinginan sebagaimana dimohonkan oleh pihak bank sebagai pemberi kredit dengan debitur, sehingga dari sana akan tercipta hubungan baik relasi yang melibatkan notaris dengan pihak bank lalu dan debitur dengan bank (notaris Nampak seperti pihak terafiliasi dengan bank). Produk perbankan dapat berupa tabungan atau deposito. Usaha perbankan juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kata ‘kredit’ berasal dari bahasa Latin creditur yang merupakan bentuk past participle dari kata credere (lihat pula credodan creditum, yang berarti to trust atau faith). Kata trust berarti ‘kepercayaan’. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Bank yang menyalurkan kredit kepada nasabah tentu dilakukan dengan hati-hati dengan memperhitungkan kemampuan debitur untuk membayar kembali atas pinjaman kepada bank. Dalam KBBI, kata kredit antara lain diartikan : pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan kedua, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Secara yuridis Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu, yaitu pertama, kata ‘kredit’, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata ‘pembiayaan’ berdasarkan Prinsip Syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Dalam hal Notaris menjadi relasi bank dapat menimbulkan suatu spekulasi bahwa pihak notaris secara tidak langsung telah mempromosikan dan ikut serta dan terlibat dalam pelanggaran kode etik disatu sisi, disisi lain notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebagai bagian dari kewenangan notaris yang diberikan undang-undang. Namun disatu sisi ia menjadi bagian yang terlibat dalam relasi hubungan antara kreditur (bank) dan debitur.

Pada akhirnya dapat dimungkinkan notaris menjadi langganan tetap dari bank tersebut. Dalam praktik perbankan tidak bisa kita mengatakan semua ketentuan peraturan perbankan dapat dijalankan sebagaimana mestinya begitu juga ketentuan tentang Kode Etik Notaris. Namun demikian jika fokus kembali bahwa dalam kode etik notaris pasal 4 angka 4 dikatakan notaris melanggar larangan apabila bekerjasama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapat klien. Jika dilihat kembali disana terdapat benturan kepentingan dalam rangka promosi. Kalau dikatakan melanggar kode etik karena disebabkan oleh adanya akibat dari relasi bank sepertinya tidak karena debitur atau dikatakan disini sebagai klien berhak menolak ajakan yang diberikan oleh pihak bank untuk kemudian dimana akta perjanjian kreditnya diselesaikan atau pada notaris mana diinginkan klien untuk dibuat, walaupun lebih sering klien tunduk pada keinginan bank.

Klien / debitur dapat menolak isi perjanjian kredit apabila dirasa bertentangan dengan asas keadilan atau di dalam draf akta terdapat isi pasal-pasal yang merugikan kepentingannya, sebelum akta tersebut ditanda tanganinya dengan pihak bank. Perlu diketahui bahwa pihak bank tidak dapat memaksa pihak debitur untuk menggunakan jasa relasi notaris dari pihak bank dalam pembuatan perjanjian kredit walaupun lebih sering klien tunduk pada keinginan bank maupun pengikatan jaminannya. Secara psikologi akan nampak keengganan debitur untuk tidak tunduk kepada kehendak bank. Itu pun dikarenakan terkadang dari pihak klien sendiri terdapat kekurang pahaman prihal isi perjanjian jaminan kredit. Maka itu pihak debitur seharusnya mendapatkan penjelasan tentang isi perjanjian kredit tersebut (sering akta dibawah tangan) dari pihak bank. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata Pasal 1754 – 1769. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan di antara perjanjian yang terkait tersebut. Akan tetapi, dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam KUHPerdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, di antar keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual, bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.

Baca:  Maber INI Pengwil Jatim Sesuai Protokol Covid dan Materi Semester Peserta

Komentar