oleh

Segera Revisi Pungutan OJK

Kabarnotariat.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, demikian disampaikan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Welvi Witra, SH., MKn kepada kabarnotariat.id pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Sementara terkait terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (POJK Notaris Pasar Modal) seharusnya tidak dilakukan pungutan ataupun yang diisitilahkan sebagai iuran tahunan.

“Notaris itu kan hanya menjalankan tugas sebagian kewenangan negara yang melahirkan akta otentik dan bukan para pihak. Lalu, dalam satu tahun belum tentu mendapatkan orderan terus-menerus sehingga ada kewajiban ikut membayar,” kata pria yang sering akrab disapa WW dikalangan Kenotariatan, tegasnya.

Selain itu, ujar Welvi, alih-alih dapat orderan dari OJK atau perusahaan yang Go Publik kenapa pula harus ikut bayar. “Tentu ini sangat memberatkan bagi Notaris pasar modal,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menginginkan, seharusnya  OJK setiap  membuat aturan yang ingin diundangkan selalu melibatkan organisasi. “Jangan melahirkan sebuah aturan-aturan tanpa kompromi dengan piihak-pihak terkait. Untuk itu, usul saya dalam hal pungutan tahunan yang diberlakukan kepada notaris ditiadakan dan aturan mainnya juga harus segera direvisi kembali,” Pungkas Welvi.

Baca:  Hindari Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI Akan Umumkan Daftar PPAT

(IRN)

Komentar