oleh

Notaris Tidak Sekedar Diperbudak Tetapi Juga Menjadi Subyek Tertindas Dalam Obyek Pemerasan Yang Dilegalkan

Kabarnotariat.id – Otokritik terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017, tentang Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Aturan tersebut saya pandang bias dan jauh dari rasa nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.

Demikian ditegaskan oleh Notaris-PPAT di kota Semarang, Praktisi dan Akademisi yang juga Dosen Prodi MKn Undip Semarang,Dr.Widhi Handoko,SH,SpN kepada wartawan Kabarnotariat.id baru-baru ini di Semarang.

Dituturkan Widhi Handoko, sebelumnya mari kita baca dengan seksama pertimbangan hukum aturan sebagai berikut:

1. Huruf: a. bahwa untuk meningkatkan independensi, kompetensi, dan profesionalisme notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal;

2. Huruf: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;

Kemudian dasar utama peraturan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Saya jelaskan bahwa arah politik dalam peraturan adalah tertera pada konsideran. Maka jika kita menelaah dari pertimbangan hukum UU OJK no 8 th 1995, saya ambil khusus yang terkait dengan persoalan hukum yaitu huruf c berbunyi sbb: bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;

Kemudian juga terkait dengan UU no 21 th 2011 salah satu pertimbangan terkait yaitu:

Huruf a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Baca:  Notaris Sambang Kampus Jatim Perdana Di Gresik

Coba mari kita pahami dari pertimbangan hukum UU no 8 th 1995 yang menjadi dasar aturan OJK no 67 tsb. Saya garis bawahi supaya jelas:

1. Landasan hukum dan kepastian hukum.

2. Bagi Pasar Modal dan Masyarakat.

3. Disisi lain untuk kepentingan negara

Lalu Undang-undang (UU) no 21 tahun 2011 saya garis bawahi pertimbangan hukum terkait: melindungi konsumen dan masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut tentunya bicara pelindungan masyarakat berarti menjadi tugas dan kewajiban negara.

Kemudian coba baca ketentuan pertimbangan dari 67/POJK.04/2017: untuk meningkatkan independensi, kompetensi, dan profesionalisme notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal;

Pertanyaan saya: bagaimana mungkin suatu peraturan OJK menyempurnakan atas ketentuan per uu an mengenai notaris ??!

Semua aturan hukum harus mengikuti hierarki hukum dan berjenjang (baca: UU no 10 th 2004 yang diperbaharui berdasarkan UU no 12 th 2011. baca juga Tap MPR no. 1 th 2001 dan no. 2 th 2002).

Selanjutnya, mari kita telaah kalimat pertimbangan. Perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal;

Pertanyaan saya aturan mana yang dimaksud ? Bukankah mengingat dan arah politik dalam konsideran hanya mencantumkan UU no 8 th 1995 dan UU no 21 th 2011 ?

Jangankan mengatur mengenai notaris, Saya baca berulang ulang tidak satupun ditemukan kalimat dalam UU tersebut kata “notaris” Coba baca dengan seksama adakah secara tegas menyebutkan bahwa UU tersebut mengatur mengenai notaris ? Sungguh ini sebuah keanehan yang nyata. Belajar hukum dari mana si pembuat aturan tersebut.

Peraturan OJK tersebut merupakan peraturan yang tidak nyambung (tidak sistematis) alias tidak memenuhi syarat sebuah legal sistem (sebagaimana dalam teori legal sistem yang digagas Friedman). Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Baca:  Notaris Jatim Berbagi Dimasa 'Pandemi Covid-19'

Suatu aturan yang tidak mempunyai arah sesuai legal sistem, maka dapat dipastikan bahwa aturan tersebut hanya berorientasi sepihak dan jauh dari filosofi nilai keadilan. Jangankan filosofi nilai keadilan, menurut saya “aturan tersebut tidak memiliki karakter sistemik dan tidak memiliki nilai dasar hukum yang layak atau standar” sebagai mana yang diharuskan dalam triadism law oleh Gustav Radbruch (nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian). Berdasarkan teori Triadism Law (Gustav Radbruch); Gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan (sosiologis) dan nilai kepastian (docmatic).”

Jika dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan persyaratan nilai keadilan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dikesampingkan oleh hakim, artinya untuk mendukung suatu prinsip keadilan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh sekedar mendasarkan nilai kepastian/state/normative/ tekstual per-uu-an, atau hanya mendasarkan nilai kemanfaatan/society/socio legal approach, akan tetapi hakim harus berani melakukan the enforcment of law guna mencapai prinsip keadilan (filosofis hukum adalah pencapaian keadilan).

Penjelasan saya di atas jelas dan tegas mengapa saya katakan bahwa notaris diperbudak dan menjadi obyek pemerasan? Hal itu saya sampaikan bukan tanpa dasar. Coba kembali kita baca pertimbangan-pertimbangan hukum aturan OJK tersebut sekaligus landasan dan dasar UU tersebut yaitu: 1. Landasan hukum dan kepastian hukum. 2. Bagi Pasar Modal dan Masyarakat. 3. Disisi lain untuk kepentingan negara

Pertanyaan saya, jelas Widhi Handoko lagi, adakah untuk kepentingan notaris dan memenuhi teori nilai dasar hukum? Jelas bukan bahwa landasan hukum dan kepastian hukum tersebut untuk kepentingan pasar modal, masyarakat dan negara. Bagaimana mungkin Notaris menjadi obyek yang harus dibebani iuran dan lain-lain padahal tidak ada hak yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, “jabatan super aneh semua berupa kewajiban” (saya tegaskan honor bukan hak karena sifatnya mubah atau sukarela). Lalu bagaimana mungkin OJK seenaknya membuat dan mengatur Notaris. Dasar tugas dan kewengannya apa ?

Baca:  Kongres Notaris Dunia Ke-29 Dibuka, Presiden RI: 'Inovasi Teknologi Akan Mampu Membuat Lompatan Yang Berdampak Pada Kerja Profesi Notaris'

Lebih lanjut, Negara ini bukan negara bar-bar yang suka-suka dan seenak udelnya mengatur ini dan itu. Kita ini negara hukum yang semua hal tentang tugas dan kewenangan jabatan diberikan dan diatur berdasarkan hukum. Notaris itu bukan swasta, atau pengusaha, juga bukan badan hukum perusahaan, tetapi Notaris itu pejabat publik bahkan dalam UU No. 24 th 2009 dalam UU tersebut Notaris merupakan pejabat negara karena diberi kewenangan menggunakan simbol negara (baca UUJN dan KUH Perdata, baca pula tulisan saya Notaris diperbudak Negara), secara sistemik tugas dan tanggungjawabnya di bawah Kumham (baca lagi teori sistem) di dalam teori sistem di jelaskan tentang struktur, substansi dan kultur. Artinya apa, bahwa diaturnya tentang tugas dan kewenangan suatu jabatan, supaya kita tidak bias dan tidak slaiding. Supaya semuanya jelas bahwa tugas dan kewenangan itu terstruktur, lalu subtansinya jelas dan menumbuhkan kultur (budaya yang tertib). Ingat bahwa hukum itu rekayasa sosial (law as a tool of social engeneering) sebagaimana pandangan Roscoe Pound tentang Law as a tool of social engineering (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat), bahwa hukum harus mampu merekayasa sosial sesuai tujuan dan visi misi hukum yaitu tercapainya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Aturan itu harusnya responsif bukan otoriter. Penilaian saya bahwa aturan OJK tersebut jika dikaji dari teori legal sistem dan teori hukum responsif, sifatnya sebagai aturan yang tidak sistematis dan bersifat represif (otoriter). Tidak tepat untuk diterapkan bagi Notaris karena tidak responsif untuk arah dan tujuan serta tidak sesuai visi misi landasan hukum yang menjadi pertimbangan peraturan OJK itu sendiri. Pada akhirnya aturan tersebut menciderai rasa nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, khususnya bagi profesi Notaris.

(JNR)

Komentar