oleh

Rakernas BPN 2019 Dibuka, Presiden RI: ‘Agar Tidak Terjadi Kepadatan, Layanan Pertanahan Harus Bisa Diakses Masyarakat’

Jakarta, Kabarnotariat.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang bertempat di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/2). Rakernas tersebut, akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2019.

Mengusung tema “Transformasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menuju Era Digital,” Rakernas kali ini diikuti oleh Pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang seluruhnya berjumlah 902 orang.

Menteri ATR/Kepala BPN, dalam laporannya mengatakan bahwa untuk mencapai target yang diberikan Presiden maka akan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat setempat melalui kegiatan PTSL Partisipatif. “Kegiatan ini diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi warga desa setempat,” terangnya.

Selain mengejar target PTSL, pelayanan Kementerian ATR/BPN juga dikedepankan, hal ini bisa dibuktikan pada tahun 2018 terdapat 3 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mendapatkan status zona integritas. Ketiga Kantor Pertanahan tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I serta Kantor Pertanahan Kota Langsa.

Dalam konteks transformasi menuju era digital, Kementerian ATR/BPN mulai melakukan transformasi tata kelola kerja di bidang pertanahan secara gradual ke dalam sistem pelayanan berbasis digital. “Kami berencana untuk menggunakan sertipikat tanah satu lembar dengan barcode/hologram sehingga mampu meredam peluang terjadinya penerbitan sertipikat palsu,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo saat memberi sambutan juga menyampaikan beberapa pesan terhadap pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Ia meminta, agar pelayanan terus ditingkatkan dan segera bertransformasi ke dalam sistem pelayanan prima berbasis digital dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja sehingga kantor-kantor pertanahan tidak lagi padat dengan masyarakat yang antri.” ucap Joko Widodo.

Baca:  Melalui PP Nomor 19 Tahun 2021, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dipermudah

Lebih jauh, ujar Joko Widodo, demikian juga terhadap layanan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar mampu mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi keunggulan ekonomi, lokasi Program Strategis Nasional dan daerah rawan bencana.

“Penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ini sangat penting agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat dilakukan akselerasi untuk mengejar posisi negara kita menjadi negara yang sangat diperhitungkan,” jelas Presiden Joko Widodo.

(Red/Hms)

 

Komentar