oleh

Teleconfrence Dengan Notaris Jabar Menkumham Apresiasi Aplikasi ‘SIKENOT’

Bandung, kabarnotariat.id – Dengan mengusung tema “Peranan MPD Notaris, MPW Notaris, MPP Notaris, Sehubungan dengan Jabatan Notaris terkait dengan pembentukan tim investigasi Kementerian Hukum dan HAM RI,” Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar I.N.I) menggelar acara Pertemuan Antar Daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang (PAD BETASUKA) di Hotel Sahid Lipo Jaya, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (26/2/).

Pengwil Jabar I.N.I memperkenalkan Aplikasi SIKENOT (Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi Notaris) Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung Barat (MPD KBB), dimana resmi diluncurkan dan diserah terimakan.

Melalui teleconfrence (sambutan video jarak jauh – Red) di Kemenkumham Jakarta, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa pembentukan Tim Investigasi ini bersifat sementara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri. Tim Investigasi ini bertugas hanya membantu menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan berkoordinasi kelapangan dengan instansi terkait terhadap Notaris yang terkena tindak pidana. Dan sudah satu tahun Tim Investigasi terbentuk, dan dipandang cukup efektif pelaksanaannya.

Teleconfrence Video Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly

Hal inilah yang akan diadopsi oleh Majelis Pengawas, yang selama ini Majelis Pengawas bekerja hanya berdasarkan laporan masyarakat yaitu delik aduan dan tidak ada kewenangan melakukan koordinasi kelapangan yaitu melakukan investigasi dalam temuan fakta-fakta hukum dilapangan atas pelanggaran jabatan Notaris.

“Berdasarkan laporan Tim Investigasi, ada beberapa pengaduan masyakarat yang telah dibantu tindaklanjutnya, dan beberapa laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Hasil inilah yang perlu Majelis Pengawas tindaklanjuti lebih lanjut sampai ada putusan yang konkrit,” ucap Yasonna.

“Secara payung hukum, keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah amanat Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Baca:  "Kredit Sindikasi Perbankan Dapat Mempermudah Peluang Bagi Dunia Usaha"

Sehingga menjadi penting Penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris, dengan pemberian pelatihan penyidikan terhadap Majelis Pengawas Notaris, yang mengajarkan bagaimana teknik pemeriksaan, menyusun BAP sampai dengan membuat putusan yang konkrit,”jelasnya.

Disini kami tegaskan, bahwa tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan Tim Investigasi. Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas,

“Saya juga mengapresiasi atas dibentuknya aplikasi SIKENOT, semoga  dapat meningkatkan pengawasan kinerja notaris baik di tingkat wilayah, daerah maupun tingkat pusat, karena masih banyak notaris-notaris yang sebelumnya sudah pernah dipidana, korupsi dan sebagainya tapi masih juga dapat berpraktek” tegas Yasonna.

Dihadiri sekitar 550 peserta yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Bidang Sosial ( ibu Mien Usin), Direktur Perdata  (Daulat P Silitonga), para Pimpinan Tinggi Pratama (Kadiv. Yankum dan HAM, Kadiv. Imigrasi dan Kadiv. Administrasi), Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Sub Bidang AHU,Anton Oktabianto, para Kepala UPT Bekasi dan Karawang, Ketua Banggar DPR RI (M Syamsuddin), Ketua PP INI (Yualita Widya Dhari), Ketua Pengwil JABAR INI ( Irfan Ardiansyah), Ketua MKNW (Jenni Mariani Raspati), Ketua MPD KBB (Anna Yulianti), para Ketua dan pengurus MPD Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat yang turut hadir mengikuti acara Pengwil Jabar I.N.I.

Foto bersama disela PAD BETASUKA

Yasonna berharap agar notaris yang ada di Jawa Barat dapat segera direalisasikan aplikasi SIKENOT ini. “Aplikasi yang dibuat ini merupakan terobosan baru yang telah membantu Kemenkumham dengan peran serta aktif dari seluruh notaris yang ada di Jawa Barat, maka aplikasi ini menjadi percontohan dan nantinya dapat dilakukan juga oleh MPD di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Yasonna.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Kesepakatan rekomendasi MPD, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah untuk pengangkatan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penyerahan aplikasi SIKENOT dari MPD KBB ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham serta penyerahan plakat.

Baca:  HANTARU Ke-60: Kantah Kota Bandung Ingin Berkelas Dunia

Tidak hanya itu, usai acara tersebut diakhiri dengan sambutan Ketua Banggar DPR RI,M.Azis Syamsudin.

Sementara itu, melalui Humas Kanwil Kemenkumham Jabar, Ibnu Chuldun mengungkapkan bahwa aplikasi SIKENOT sebagai aplikasi laporan kinerja dan evaluasi Notaris di Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan inovasi dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab.Bandung Barat ( MPD KBB ) yakni Anna Yulianti.

Ibnu Chuldun selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat yang sebentar lagi akan menjabat Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham di Jakarta menyatakan rasa sukurnya atas diapresiasinya aplikasi SIKENOT oleh Menteri Hukum dan HAM. “ Semoga aplikasi ini besar manfaatnya bagi para notaris di KBB dan di Jawa Barat,terimakasih juga yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh undangan yang telah hadir memberikan dukungan kepada MPD KBB sehingga aplikasi SIKENOT dapat diterima dengan baik,” ucapnya.

Lebih jauh, SIKENOT ini dibuat untuk mempermudah dalam meningkatkan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris, khususnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban.“Salah satunya dalam administrasi perkantoran Notaris dan pengawasan Notaris,”ujar Ibnu Chuldun.

Ada kemudahan anggota Notaris dalam mengakses aplikasi SIKENOT ini, seperti memberikan laporan kepada MPD Notaris.

“ Supaya para anggota Notaris tidak usah datang ke kantor pengurus notaris melainkan mereka cukup mengirimkan laporan baik PDF ke MPD. Kemudian MPD juga sangat mudah melakukan pengecekan terhadap laporan Notaris tersebut,”terang Ibnu.

Ibnu juga menyebutkan, aplikasi SIKENOT ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum dikarenakan di dalamnya termuat tulisan – tulisan hukum yang bisa dibaca dan bisa dilihat, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi – informasi terkini secara gratis.

Aplikasi tersebut belum menyeluruh baru seputar internal MPD Notaris Kabupaten Bandung Barat saja, selanjutnya MPD Notaris Kabupaten Bandung Barat akan segera di aplikasikan di wilayah Jawa Barat lainnya setelah diterimanya oleh Menteri Hukum dan HAM,” tutup Ibnu.

Baca:  Dengan Melakukan Kegiatan 'Gerakan Menengok Tetangga,' Pengda IPPAT Kabupaten Klaten Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Gelar Baksos

Komentar