oleh

Sistem Publikasi Positif Dalam Pendaftaran Tanah

Bali, kabarnotariat.id – Pengaturan bidang pertanahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Disamping itu, satu dasawarsa setelah terbitnya UUPA, kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ikut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA.

Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidakkonsistenan antara undang-undang sumber daya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat  lebih lanjut dari ketidakkonsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, di samping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Rencananya negara kita akan menerapkan sistem publikasi positif pendaftaran tanah seperti yang diterap di negara Jerman dan Swiss. Sistem positif menjamin dengan sempurna nama yang terdaftar dalam buku tanah, ia tidak dapat dibantah, kendati bukan pemilik yang berhak. Sistem ini memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah. Pejabat-pejabat pendaftaran tanah memainkan peranan aktif.

Foto bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan  Ir. E. Herman Khaeron, M.Si (tengah), Ketum PP IPPAT, Julius Purnawan, SH (Kanan Ke-5) dan Kabid Perundang-undangan PP IPPAT, DR, I Made Pria Dharsana, SH (Kiri Ke -2) serta jajaran PP IPPAT
Berikut petikan kabarnotariat.id dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, Dr. Ir. H. E.Herman Khaeron, M.SI dari Fraksi Partai Demokrat ini pada acara Rakornas PP IPPAT di Grand Ballroom Hotel Inna Bali Beach, Jalan Hang Tuah, Sanur Kota Denpasar, Bali (21/3).

Menurutnya, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi. Dan kedepannya negara akan menerapkan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah, agar tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil maupun materil).

“Keberanian melakukan perubahan menuju ke sistem publikasi positif merupakan langkah besar bagi Negara Republik Indonesia dan bagi UU Pertanahan yang merupakan perwujudan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dan investasi,” tegasnya.

Melihat mata rantai persoalan sengketa, kata Herman, konflik dan perkara dibidang pertanahan yang terjadi di masyarakat cukup banyak menjadi pemikiran RUU Pertanahan.

“Dimana-mana banyak tanah-tanah strategis yang digugat, bayangkan saja tanah di Jalan MH. Thamrin saja digugat, sekolah-sekolah diambil alih dan digembok, tanah rakyat dirampas,” terang Herman.

Dijelaskannya, UU Pertanahan yang akan dikeluarkan tentu tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan perubahan, untuk itu kedepannya sistem publikasi negatif yang selama ini diterapkan akan dirubah menjadi sistem publikasi positif.

Herman menilai UUPA tidak lagi mengakomodir kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat. Untuk itu, RUU Pertanahan akan disusun bersifat lex specialis, sebagai komplementasi untuk melengkapi UUPA.

“Sistem publikasi positif ini lima tahun baru bisa digugat. Dan ini menurut Ketua Panja RUU Pertanahan ini adalah cara-cara negara untuk memberikan hak atas tanah dan investasi tapi tentu tidak menghilangkan proses hukum,” jelasnya.

Proses hukum itu bisa terus berjalan, tambahnya, tapi dasar kepemilikannya kita ledakan secara positif.

“UUPA terlalu umum, sehingga harus ada undang-undang yang lebih spesial atau khusus. Dan UUPA akan tetap ada sebagai lex generalis. Kemudian lex spesialis-nya adalah RUU Pertanahan ini,” ungkapnya.

(IRN)

Komentar