oleh

Efektifitas Peran MPD

Jakarta, kabarnotariat.id – Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus mampu menjalankan tugas sebagai Pembina dan Pengawas Notaris karena semakin banyaknya kasus yang dihadapi oleh Notaris berdasarkan laporan yang diterima. Dan dalam melakukan pembinaan, MPD Notaris tentunya harus mampu membangun kewibawaan dengan menggunakan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan undang-undang jabatan Notaris (UUJN) yang sekalis merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut, demikian informasi yang dihimpun oleh kabarnotariat.id dalam penyampaian hasil penelitian sementara terhadap efektifitas peran MPD yang dibuka oleh kepala Balitbang Ditjen Kemenkumham, Asep Kurnia di Aula A Balitbang Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (29/03).

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap pembinaan dan pengawasan yang sudah dilakukan di 4 (empat) wilayah seperti DKI Jakarta, Jabar, Jambi dan Bali adalah

1. Pengawasan MPD sebagai ujung tombak dan pengawasan yang tidak akan bekerja efektif disebabkan oleh;

A. Selama sistem prodi Mkn memproduksi calon-calon notaris yang tidak fasih membuat berbagai jenis akta, maka pelanggaran notaris akan terus terjadi.

B. Syarat pengajuan perpindahan notaris mesti ditinjau termasuk penentuan zona penempatan notaris, dimana notaris menumpuk disatu daerah sehingga peran MPD tidak mampu melaksanakan tugasnya.

C. Peran MPD hanya bersifat pasif semestinya peran pembinaan dan pengawasan diberikan juga bersifat aktif, tidak hanya menunggu laporan.

D. Peran MPD hanya pemeriksaan tanpa adanya kewenangan penindakan.

E. Penyimpanan protokol notaris secara hard copy menyulitkan karena keterbatasan tempat termasuk banyak notaris menolak menerima penyerahan protokol notaris yang pindah atau pensiun.

F. Pengaturan pembuatan akta berdasarkan kepentingan menjadi problematik dalam pengawasan.

Hadir beberapa nara sumber diantaranya, Dr. Widodo Suryandono, SH, MH dari Universitas Indonesia (UI) dan Dr. Mj Widijatmoko, SH, MH ikut memberikan masukan agar metodelogi, sampling dan hasil penelitian yang sudah bagus serta hanya perlu focus terhadap bagaimana peran MPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca:  Siapakah Sosok SAH Di Bacaketuwil I.N.I Jatim ?

Selain itu, harus ada kalsifikasi yang dapat memindahkan adanya pemilahan bagian-bagian yang mesti dikaji agar peran MPD menjadi lebih optimal. Ada pula masukan dari Dr. Sudirman, SH tentang teori dan dasar penelitian agar kajiannya lebih baik, sehingga dengan demikian hasil penelitian terhadap MPD akan lebih komprehensif.

Sementara itu, DR. I Made Pria Dharsana, SH yang ikut mewakili Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menyambut baik hasil penelitian ini, hanya saja perlu ada penyempurnaan dan ada penambahan jumlah sample MPD dari beberapa wilayah lagi.

DR. I Made Pria Dharsana, SH yang ikut mewakili Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) dan Narasumber DR. Widodo, SH

“Dalam memasukan latarbelakang ini mesti jelas penelitian yang dilakukan, apakah dengan banyaknya notaris kemudian banyaknya permasalahan hukum yang dilaporkan kepada MPD, apa jenis laporan yang diterima, dan bagaimana MPD menyidangkan untuk penguatan struktur, kelembagaan sumberdaya manusia serta anggaran MPD. Sehingga dengan adanya peran dan kewenangan, MPD bisa lebih efektif,” terang I Made Pria Dharsana.

Dari hasil penelitian, ujar Pria, bisa menjadi masukan kepada PP INI untuk pembinaan anggota kedalam dan menjadi usulan kepada Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dalam penyempurnaan UUJN kedepan.

“Ada beberapa kendala yang diperoleh dari penelitian ini yakni berkaitan dengan struktur, SDM dan anggaran. Tentunya, ini menjadi bagian kesimpulan agar peranan MPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek Notaris lebih optimal, serta dapat mengurangi dan meminimalisir kasus-kasus hukum yang terjadi,” ujar Pria Dharsana yang mewakili PP INI.

Lebih jauh Jika melihat dari unsur dalam MPD yang belum teruji dan pendalaman dari segi SDM wakil pemerintah maupun akademisi yang belum paham, “bagaimana Notaris dalam praktek? Dan bagaimana mungkin memeriksa notaris atas laporan masyarakat atau para pihak jika tidak mengerti UUJN,” jelas Pria Dharsana.

Baca:  Rina Ariesandy: 'Pemimpin Itu Kita, Bukan Saya, Pemimpin Itu Tidak Sendiri, Pemimpin Itu Bersama'

(IRN)

Komentar