oleh

PTSL Permudah Masyarakat Dalam Mendapatkan Sertifikat

Kabarnotariat.id, Bogor – Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan kabarnotariat.id dengan Koordinator Pengakuan Hak ATR/BPN Kabupaten Bogor, Wahyu Resdian S disela kesibukannya Selasa, (25/6).

Menurutnya, tahun 2019 ini BPN mentargetkan sekira 75 ribu sertifikat dengan lokasi 57 Desa dan 8 Kecamatan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bogor.

“Tentunya, perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mencapai target ini. Selain itu, perlu juga pemetaan dan partisipatif dalam penyelesaian PTSL,” terang Wahyu, kepada kabarnotariat.id.

Seperti dikatakan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil lewat kutipan siaran persnya berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang rata bagi Indonesia. “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,” jelas Sofyan.

Wahyu menambahkan, Program PTSL merupakan program Pemerintah Pusat yang semangatnya membantu masyarakat dalam pemetaan maupun sertifikat dari masing- masing warga yang ada di Kabupaten Bogor pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Saya selaku Koordinator mempunyai kewajiban untuk menyukseskan program PTSL dan memastikan jangan sampai ada masalah” tegasnya.

Lebih jauh, harap Wahyu, seluruh perangkat desa mampu menyukseskan target dari BPN Kabupaten Bogor yakni 75 ribu sertifikat dengan catatan tidak melanggar aturan hukum. Kepala desa harus benar-benar memahami aturan PTSL tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah.

“Keberadaan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dan juga kekuatan hukum penting dalam menghindari sengketa tanah antara keluarga maupun lingkup masyarakat,” pungkasnya.

IRN

Komentar