oleh

Sistem Online Hak Tanggungan Elektronik Dan Tiadanya  Borgtocht

Kabarnotariat.id, Semarang – Dosen Kebijakan dan Birokrasi di S3 PTIK-STIK Polri. Dosen MKn Undip & Unissula Semarang serta Notaris-PPAT terkemuka di Kota Semarang, Dr.Widhi Handoko,SH,SpN mengemukakan, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019).

Permen tersebut sebagai tindak lanjut dari Permen ATR/KBPN sebelumnya, yaitu Permen 3/2019 tentang penggunaan sistem elektronik dan Permen 7/2019 tentang perubahan bentuk sertipikat. Sedangkan pelaksanaan Permen No. 9/2019 tentang HT elektronik masih tergantung kesiapan masing-masing kantor pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik.

Berikut disampaikan Widhi kepada kabarnotariat.id baru-baru ini di Kota Semarang. ElektronikR-BPN sebenarnya sudah lama ia gagas dan ia usulkan, bahkan sejak tahun 2009 – 2011 ketika dirinya menyelesaikan S3 doktoral ilmu hukum di Undip, hal itu sudah ia tegaskan berkali kali mengenai pentingnya penggunaan online system.

Ketika saya ajukan atau usulkan ke Kepala BPN pada saat itu hasil kajian saya belum diterima (alias ditolak), lalu saya bersama dengan Prof. Dr. Budi Santoso dan Prof Dr Suteki, beralih mengusulkan ke Kemenkumham dan menemui Prof. Dr. Denny Idrayana, SH. LLM sebagai Wamen Kumham dan Dr. Aidir Amin Daud, SH, sebagai Dirjen AHU, untuk menyampaikan gagasan penerapan online system dan mendorong untuk segera dilaksanakan karena sudah sangat mendesak dan diperlukan untuk mengatasi kemacetan birokrasi.

“Alhamdulillah gayung bersambut dan jadilah pelayanan online system (dalam disertasi saya direkomendasikan perlunya penerapan online system pelayanan birokrasi) dengan menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatasi korupsi, pungli dan penyimpangan birokrasi lainnya. Dengan menghadirkan fitur pendaftaran secara online di AHU alhamdulillah beberapa persoalan ruwetnya birokrasi teratasi,” terang Widhi.

Kemudian, lanjut Widhi, beberapa bulan yang lalu kebetulan dirinya diundang ke istana menemui mas Johan Budi, sekaligus kesempatan untuk memberikan buku-bukunya dan diminta masukan terkait kendala pelayanan birokrasi di ATR/BPN khususnya tentang pendaftaran tanah. Maka, Widhi memberikan banyak hal bahkan kesempatan seabrek masalah ia sampaikan (lain waktu saya sampaikan wawancara berikutnya).

Kembali pada masalah HT Elektronik, banyak kelebihan yang akan didapatkan dalam fitur pendaftaran secara online, akan tetapi tidak sedikit juga kekurangan yang ada di dalamnya.

Salah satu kelebihan yang di dapatkan dalam pendaftaran secara online ini adalah dapat menghemat waktu bagi para pengguna birokrasi pertanahan, tentu harapan utama efektif dan efisiensi birokrasi benar-benar dapat tercapai (seperti di AHU Kumham).

Kehadiran sistem HT elektronik diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi pendaftaran tanah, jangan sampai justru kontra produktif seperti pengecekan sertipikat on line, yang terjadi justru dua kali kerja (harus on line tetapi manual masih jalan).

Kekurangan dari sistem online yaitu rawannya kesalahan dalam penginputan data, dan kesalahan dalam masuk sistem yang dituju, semua tergantung kesiapan SDM (penting adanya pelatihan operator-operator agar dapat bekerja secara profesional). Kelemahan utama sebenarnya justru di server pusat data, jangan sampai hanya proyek yang mengejar pencitraan dan menggunakan server asal-asalan (asal bapak senang).

“Semua harus dipertimbangkan matang sejak dini. Sebenarnya ATR/BPN tidak usah repot-repot survai ini dan itu. Copy paste saja online system AHU (tidak usah malu). Terlepas dari itu semua setiap hal pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam hal ini kita diminta untuk sebijak-bijaknya dalam mengambil hal-hal yang ada, karena segala sesuatu itu pasti kembali lagi pada profesionalitas dan integritas pelayanan birokrasi itu sendiri,” ujar Widhi.

Kelemahan terhadap society atas kehadiran teknologi muthakir yaitu tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang masih gagap teknologi, bahkan pelaksana teknologi (rule sanctioning) terutama yang sudah usia lintas (limapuluh tahun ke atas) biasanya gaptek Namun itu bukan halangan.

Selebihnya, ia coba untuk menanggapi aturan HT elektronik secara teknis terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPAT.
1. Terdapat pemisahan antara pendaftaran HT elekteonik dengan penyampaian akta APHT kepada Kantah ATR.
2. Ketentuan (Pasal 10):
* Penyampaian APHT ke Kantah ATR menjadi tugas PPAT sesuai batas waktu yang ditentukan.
* Penyampaian akta tersebut dapat dilakukan secara elektronik.
3. Permohonan pendaftaran HT elektronik menjadi kewajiban kreditor, apabila kreditor lalai tidak mendaftarkannya maka resiko dan akibat hukumnya menjadikan jaminan yang diberikan tersebut tidak memberikan hak-hak istimewa yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan.
4. Lalu ketentuan Pasal 9 ayat (5). Menyatakan bahwa pemberi HT harus atas nama debitor sendiri (tidak boleh atas nama pihak lain)

Lebih jauh Widhi menambahkan lagi, sekelumit poin-poin tersebut baginya biasa saja. Sudah tidak asing lagi misal poin 3 tersebut copy paste ketentuan fidusia.

Sedang poin 4 itu sudah ada ketentuan di UUHT lama mengenai lahirnya SKMHT karena debitur harus pemilik jaminan. Hanya dalam permen tsb dipertegas lagi ketiadaan penjamin atau penanggung, dengan begitu tidak ada lagi istilah penjamin atau penanggung: borgtocht atau penanggungan. Mengenai penanggungan ini diatur dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHP). Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Kemudian yang poin 2 hanya perubahan secara teknis pendaftaran HT by elektromic system. Walau ini belum sempurna tetapi bagi saya lumayan sudah mau ke arah online system (ATR/BPN ketinggalan kereta iya betul, setidaknya mereka masih dapat kereta berikutnya, artinya mereka sadar bahwa apa yang menjadi rekomendasi disertasi saya sudah mulai dijalankan).

“Jika boleh saya kritisi, itu pemikiran saya 10 tahun yang lalu, saat ini pemikiran saya sudah jauh berbeda karena saya sudah berpikir ‘tidak perlu sertipikat lagi dalam bentuk kertas’ dan tidak butuh lagi model pelayanan pendaftaran tanah secara jadul dan bahola. Sekarang serba elektronik dan canggih. Jika birokrasi stagnan maka akan tertinggal jauh dari perkembangan jaman yang semakin modern. Simpulannya Teknologi telah mengubur sistem birokrasi ala Weberian. Dan lahirlah birokrasi milenial by electronic system,” jelas Widhi

Jman

Komentar