oleh

Pandemi Covid -19 dan Akta Otentik Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Semarang, Kabarnotariat.id – Berkaitan dengan tema Laporan Utama (Laput) baru-baru ini, tentang seputar pengaruh Covid – 19 terhadap pelayanan Notaris-PPAT dan lembaga yang berkaitan dengan Notaris-PPAT.

Berikut petikan wawancara Kabarnotariat.id, Jay Mulya Adi Negara dengan Dr. Taufan Fajar Riyanto,SH,M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Semarang yang juga Dosen Program Magister Kenotariatan (MKn) Unissula Semarang serta menjabat sebagai Wakil Ketua Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia.

Ditanya oleh Kabarnotariat.id tentang apa yang menjadi permasalahan Jabatan Notaris – PPAT dalam membuat Akta otentik berkaitan dengan Pandemik Covid 19 di Indonesia?

Taufan menjawab, menurutnya bila kita  menyadari bahwa perwujudan atas cita-cita memberikan rasa keadilan pada bangsa Indonesia sangat jelas ingin diterapkan dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana di uraikan dalam Bab XA Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

“Dalam konteks ini saya menggunakan perspektif keadilan bermartabat bagi seluruh Notaris dan PPAT dalam menjalankan pekerjaanya, mengingat selama ini Notaris dan PPAT yang menjalankan jabatan sebagai pejabat yang disumpah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak jarang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengalami permasalahan-permasalahan hukum yang mau tidak mau harus kembali membuka minuta akta dan warkah berkaitan dengan akta tersebut,” jelasnya.

Saat ini, muncul ketidakpastian Notaris dan PPAT dalam menjalankan pekerjaanya yang harus berhadapan dengan para penghadap dalam penandatanganan akta mengingat sedang pandemi covid-19 di dunia dan khususnya di Indonesia sendiri. Hal ini, tentunya menjadi tantangan dunia hukum kenotariatan Indonesia berkaitan dengan rumusan ketentuan menghadap para pihak.
Melihat kondisi tersebut diatas, dirinya menggunakan perspektif Keadilan bermartabat memandang bahwa sudah selayaknya Notaris dan PPAT melalui induk organisasinya harus mampu mendorong pada pemerintah guna pemanfaatan teknologi digital elektronik dalam menjalankan pekerjaanya.

Baca:  NRC Singgah Ke Ujung Genteng - Ciletuh

Hal ini pun, termasuk didalamnya sistem administrasi identitas penghadap selaku subjek dalam perjanjian yang terintegrasi dengan objek dalam perjanjian berupa hak kebendaan. Dalam hal pekerjaan Notaris, hal penting yang harus difahami bahwa ketentuan menghadap para penghadap sebagaimana ditentukan dalam PAsal 39 UUJN dalam pembuatan akta Notaris sudah tidak sesuai lagi dalam memberikan keadilan bagi para penghadap Notaris selaku pejabat umum. Berkaitan dengan pembuatan akta tersebut, mengingat dalam kondisi pandemic Covid – 19 saat ini sudah tidak relevan ketentuan menghadap sebagaimana ditentukan dalam UUJN tersebut karena jauh dari asas kemanfaatan teknologi untuk mencapai keadilan dalam pembuatan akta otentik, sehingga dalam UUJN dalam hal ketentuan menghadap dalam rangka pembuatan akta dihadapan Notaris diperlukan pemanfaatan teknologi digital elektronik  tersebut, mengingat hukum lahir untuk dalam rangka asas manfaat.

Pertanyaan kabarnotariat id selanjutnya,apa dampak Covid-19 terhadap pelayanan pada masyarakat dan PPAT di Kantor Pertanahan?

Taufan menjelaskan, bahwa bila kita pelajari dasar pertimbangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik ditentukan dasar pertimbangan bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan informasi pertanahan secara elektronik. Demikian juga dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Secara bertahap, data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan secara elektronik maka ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Dari dasar pertimbangan tersebut jelas bahwa pemerintah melalui Kementrian Agraria dan ATR menghendaki pelayanan pertanahan juga mengadopsi asas manfaat atas perkembangan teknologi digital elektronik, sehingga selama ini tidak terlalu siginifikan mendapatkan kendala dalam pelayanan dari pihak kantor pertanahan, mengingat sebagian layanan sudah bersifat online, namun harus secara menyeluruh sistem online tersebut agar lebih memudahkan PPAT dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga, sudah tepat bahwa prespektif keadilan bermartabat yang saya kembangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh keadilan dalam pengurusan peralihan ha katas tanah betul-betul bermanfaat untuk semua pihak,” ucapnya.

Baca:  Peringati HUT I.N.I Ke - 112 di Jatim: 'Tetap Semangat dan Solid Ditengah Pandemi Covid-19'

Masih ditanya kabarnotariat.id, Pengaruh Covid – 19 terhadap Pekerjaan Notaris dan PPAT?

Dapat difahami, Jawab Taufan lagi, bahwa negara hukum yang modern adalah negara yang mampu membuat suatu peraturan perundang-undangan yang jauh lebih dahulu mengantisipasi suatu permasalahan atas perkembangan peradaban manusia, seperti pemanfaatan teknologi digital elektronik dan bukan pada mempertahankan suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap sakral & terhenti pada keyakinan atas tulisan, pasal dan ayat saja.

Bila hal ini terjadi, akhirnya berdampak pada berhentinya hukum tersebut bekerja, seperti yang dirasakan oleh rekan rekan Notaris dan PPAT saat ini yang mana tidak dapat bekerja secara maksimal, mengingat dari pemerintah sendiri sudah ada himbauan  bekerja dari rumah namun Notaris dan PPAT sendiri terganjal pada peraturan perudang-undangan berkaitan dengan ketentuan menghadap. Sementara ketentuan memanfaatkan teknologi digital elektronik seperti videoconference, videocall dll belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT dalam rangka pembuatan akta otentiknya.

“Disinilah harus diakui bahwa hukum dinegara kita bukanlah hukum yang modern yang menjunjung tinggi perkembangan peradaban manusia, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital elektronik,” kata Taufan lagi.

Sebagai Notaris dan PPAT, seluruh jajaran pengurus baik tingkat Pengda, Pengwil dan Pengurus Pusat  mendorong kepada Pemerintah agar pendekatan terciptanya keadilan bermartabat dengan pendekatan asas manfaat teknologi digital elektronik dan perlindungan hukum pada para pihak dalam menghadap, Notaris dan PPAT dalam menjalankan pekerjaannya yang mampu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atas UUJN dan PP tentang Jabatan PPAT sebagaimana saya teliti & tuliskan dalam disertasi saya yang menggunakan Prespektif Keadilan Bermartabat.

JMN

Editor: Setya

Komentar