oleh

Kriminalisasi Terhadap Profesi Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Dr.Widhi Handoko,SH,SpN Ketua Pengwil Jateng INI ( nomor dua dari kiri) bersama H.Ikhsan Lubis,SH,SpN,Ketua Pengwil Sumatera Utara INI ( paling kiri) bersama rekan. [Foto: dihimpun oleh kabarnotariat.id]
Pertanyaan Kabarnotariat.id :

Akhir-akhir ini sering terjadi kriminalisasi terhadap profesi Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya, indikasinya penegak hukum selalu mempermasalahkan atau tidak percaya dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Sebagai ketua pengwil kira-kira apa pandangan Dr. widhi atas hal tersebut?

Salah satu latar belakang yang melandasi diberikannya kewenangan besar kepada profesi Notaris ini adalah dikarenakan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat. Atas pemikiran tersebut juga diberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat dan menjamin kebenaran sebuah akta yang menjadi alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan yang sempurna.

Kesempurnaan tersebut seharusnya wajib untuk diyakini oleh Pengadilan karena akta otentik dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayai oleh Negara diberikan berdasarkan tugas kewenangan sesuai UU, sama halnya seperti hakim dalam keputusan yang putusan mana berkekuatan hukum tetap (in-kracht van gewijsde).

Begitu juga dalam hal akta notaris yang dapat diterima oleh para pihak. Seperti halnya putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Putusan hakim itu suatu akta otentik juga seperti akta notaris. Jadi jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka dapat melakukan banding. Dalam banding yang diuji oleh Pengadilan Tinggi hingga MA (PK) adalah putusan hakimnya dan bukti-bukti formilnya, jadi yang diuji bukan hakimnya. Coba saya bertanya kepada saudara jika hakim keputusannya tidak dipercaya atau bahkan tidak dianggap (tidak dipeduli atau diabaikan) karena para pihak tidak puas, lalu banding, apakah hakimnya (si hakim pembuat keputusan) yang diperiksa di pengadilan tingkat banding…? Jadi sampaikan tulisan ini pada penegak hukum biar beliau-beliaunya melek pengetahuan tentang “akta otentik notaris”. Makna “akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna” artinya bahwa dengan bukti akta notaris tsb, tidak dibutuhkan bukti atau keterangan lain kecuali sebatas penegasan oleh notaris yang bersangkutan benar atau tidaknya akta tersebut telah dibuatnya (diterbitkan salinannya) itupun jika dibutuhkan karena ada keraguan tentang keaslian akta. Bukan seperti yang terjadi dalam praktik penegakan hukum saat ini, bahwa akta otentik sebagai alat bukti sempurna digeser kearah bukti saksi notaris dan didegradasi seperti akta di bawah tangan. Saya tegaskan dalam wawancara ini tulis tebal “ akta otentik tidak diperlukan keterangan saksi notaris sebagai pejabat yang diberi tugas oleh UU, sebab akta otentik sebagai alat bukti sempurna dan hal itu dilakukan atas perintah UU sesuai bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh UU, lain halnya akta di bawah tangan, masih dibutuhkan keterangan saksi karena kesempurnaan akta di bawah tangan jika para pihak dan saksi memberi penjelasan dan pengakuan atas akta yang telah dibuatnya dan disaksikannya.

Pertanyaan kedua :

Selama ini Notaris dalam proses penegakan hukum sering dipandang sebelah mata, artinya filosofi sebagai pejabat yang bermartabat, berharkat dan terhormat tercidrai. Bagaimana menurut Dr. Widhi tentang hal itu?

Perlu diketahui bahwa begitu besarnya kewenangan yang diberikan Negara kepada profesi Notaris, dengan itu pemerintah membuat suatu Undang-Undang untuk mengatur segala perilaku Notaris, dari kewenangan, kewajiban hingga larangan yang mempunyai sanksi dari tindakan tersebut. Undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan batasan dan memerinci segala kewajiban-kewajiban yang pemerintah berikan kepada profesi ini agar tujuan terbentuknya suatu profesi yang independent dan melayani masyarakat tercapai. So notaris itu bukan jabatan asal-asalan. Coba baca dalam UU No. 24 tahun 2009 dan UU No. 25 tahun 2009, serta UUJN dan UU terkait. Biar penegak hukum paham, bahwa Notaris itu pejabat negara (UU 24 th 2009), notaris juga pejabat publik (UU 25 th 2009, UUJN. KUH Perdata dan UU terkait).

Selain itu pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaanya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yatiu sebagai alat bukti otentik (sempurna) yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harkat, martabat dan kehormatan itu memang diberikan kepada notaris oleh UU, bukan asal-asalan (ini saya tegaskan dengan penegasan yang sedikit keras).

Selanjutnya Ketua Pengwil Jateng INI ini memberi penjelasan bahwa Alat bukti otentik atau dalam ranah hukum Notaris dikenal dengan istilah akta otentik “Alat Bukti Sempurna”. Mengenai akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus memenuhi apa yang dipersyaratkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata). Pembuktian dengan tulisan atau yang dikenal dalam proses penyidikan ranah hukum disebut dengan “alat bukti otentik” yaitu suatu pembuktian yang dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan (pasal 1867 KUH Perdata).

Pertanyaan ke tiga :

Banyak notaris dipanggil oleh penyidik dan ikut diadukan oleh para pihak, lalu ada ditemukan notaris palsu atau gadungan. Pertanyaan saya kepada Dr. Widhi sebagai ketua pengwil. Sebenarnya tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum yang menurun atau tingkat kepercayaan kepada notaris yang menurun ?

Yang seperti ini yang saya tidak suka mendengarnya “notaris palsu atau notaris gadungan” maaf perlu saya jelaskan bahwa dalam ranah hukum tidak ada istilah notaris palsu atau gadungan. Istilah itukan istilah media atau wartawan. Saya kawatir dengan istilah tersebut membuat image (praduga) yang negatif terhadap profesi notaris. Intinya atas kejahatan orang yang mengaku sebagai notaris, tidak dapat disandingkan dengan makna profesi notaris, yang seakan mengalami penurunan kepercayaan masyarkat. Menurt saya justru terjadinya kiminalisasi terhadap profesi notaris (yang saya maksud kriminalisasi disini pergeseran alat bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna, ke arah bukti kesaksian notaris yang dipaksakan untuk mengakui memasukan keterangan palsu dalam aktanya, pemaksaan pasal penipuan, penggelapan, bahkan pemerasan, dalam pelaksanaan tugas jabatan profesi notaris). Ini adalah fakta yang mencidrai kepercayaan masyarakat terhdap image (praduga atau pandangan negatif) seakan notaris adalah pelaku kejahatan. Jelas menurut pendapat saya hal ini telah menjadi pemenjahatan (criminalization) terhadap notaris. Seakan notaris dalam menjalankan jabatannya berubah menjadi pribadi atau pelaku kejahatan (menjadi penjahat) dan dapat dihukum pidana. Ini perkembangan hukum dan pemahaman yang aneh dan dipaksakan. Anehnya lagi ada yang tidak sepaham dengan istilah kriminalisasi. Lalu dengan fakta menggeser tugas jabatan profesi dalam pembuatan alat bukti kearah kejahatan memasukan keterangan palsu, penipuan dan penggelapan, itu apa kalau bukan kriminalisasi. Banyak fakta kriminalisasi terhadap tugas jabatan dan kewenangan notaris yang digeser ke arah melakukan kejahatan (pemenjahatan atau bahasa inggrisnya criminalization).

Jadi jika tuduhan atau pandangan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris menurun, hal itu ada benarnya, tetapi disebabkan adanya kasus-kasus kriminalisasi terhdap profesi notaris. Sebaliknya berdasarkan banyak data, seperti survai LSI terhadap penegakan hukum, bahwa fakta hampir 15 tahun reformasi telah dijalani oleh bangsa Indonesia berbagai upaya perubahan terus dilakukan baik dalam kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga reformasi di bidang hukum, namun masih saja tujuan reformasi belum mampu terwujud. Menurut pendapat dari berbagai pakar hukum dan politik bahwa dari sekian agenda reformasi yang paling menyedihkan adalah kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum di negeri ini. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin menurun. Institusi paling banyak mengalami penurunan kepercayaan publik dibandingkan dengan lembaga negara lain, adalah institusi penegakan hukum (baik pada penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan pada kejaksaan maupun pemeriksaan oleh hakim). Boleh lah kita adu data. Untuk saat wawancara ini saya tidak hapal datanya, tetapi saya yakin apa yang pernah saya dapatkan dan ingat tentang kajian reformasi di bidang hukum, bahwa yang menurun tajam adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Banyak kajian dalam buku para profesor terutama yang saya baca dari buku-bukunya Prof. Satjipto Rahardjo, hukum kita tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah, itu yang beliau kritik adalah penegakan hukum, bukan notaris. Bahkan para pakar-pakar hukum dan akademisi mengamini pendapat beliau dan tidak jauh dari pendapat beliau.

Baca:  Kompensasi 455 Bidang Lahan Masyarakat Untuk Proyek Tol Ciawi - Sukabumi Tahap II Dibayar Pemerintah

 Pertanyaan ke empat :

Apa betul bahwa kriminalisasi terhdap notaris terkait dengan digradasi akta otentik ke akta di bawah tangan, sehingga alat bukti sempurna tidak terpenuhi?

Oke saya jelaskan lebih dahulu terjadinya kriminalisasi profesi notaris yaitu dimulai dari tahapan-tahapan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan oleh hakim terjadi penyimpangan dan tidak adanya transparansi, di mana kondisi saat ini masih sarat dengan penekanan (pressure), intimidasi, kriminalisasi (pemaksaan atau tuduhan pemenjahatan notaris memasukan keterangan palsu, penipuan dan penggelapan bahkan pemerasan) hal itu jelas bentuk kriminalisasi yang sangat berpotensi meminggirkan kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi Notaris dan para pihak yang menjadi korban, dengan dalih saksi, kemudian diarahkan keranah pelanggaran hukum pidana (memaksakan kehendak secara otorier kekuasaan, Notaris sering dituduhkan pasal-pasal terkait dengan memasukan keterangan palsu, memalsukan atau menipu dan bahkan menggelapkan serta memeras) dan yang demikian itu sebenarnya telah mendegradasi (mendistorsi) akta Notaris sebagai akta otentik seakan bukan merupakan alat bukti yang sempurna.  Ini karena mereka tidak paham makna alat bukti yang sempurna. Jika betul tidak paham maka skema penegakan hukum tersebut jangan menyeret-nyeret notaris dalam skema penegakan hukum yang dipaksakan (otoriter). Jika tidak paham maka datangkan saksi ahli yang mumpuni (sesuai kompetensi dan menguasai bidangnya) lalu minta keterangan dan penjelasan baik secara Dogmatic (Normatif), Society atau Filosofisnya. Jangan memaksa-maksa manusianya (notarisnya) masuk dalam skema hukum yang diarahkan ke kriminalisasi. Sehingga makna akta otentik sebagai alat bukti sempurna menjadi kabur kanginan dan ambyar.

Saya beri contoh yang terjadi di Jateng, di kota Kekalongan, ada seorang notaris saat ini dikriminalisasi sampai ditahan dan sekarang sedang dalam pemeriksaan oleh hakim, kasus ini kasus yang aneh, karena akta belum dibuatnya, baru penitipan berkas dan rencana biaya, dan yang dipermasalahkan adalah penitipan uang hanya sebesar 13,5 juta, hanya bermodal kwitansi. Dari yang saya dengar langsung, menurut keterangan notaris ybs, bahwa calon pembeli tidak mau membayar pajak serta tidak melengkapi syarat-syarat jual beli, dan anehnya yang mengadukan (pelapor) masih dalam posisi calon pembeli, bukan pihak dalam sertipikat tanah atau pihak yang langsung terlibat secara formil dalam akta (karena akta formilnya belum dilaksanakan, sebab kurang syarat, hingga akhirnya berlarut-larut), artinya bahwa duduk perkara masih dalam ranah peristiwa hukum, belum ada perbuatan hukum dalam akta, maka dalam kasus tersebut tidak mungkin ada hubungan hukum, tapi anehnya kasus bias dan janggal ini sampai menyeret notaris dalam tanahan dan sekarang dalam proses sidang di PN, saya sebagai saksi ahli heran dan tidak percaya hal ini terjadi.

Sebagai ketua Pengwil Jateng INI, melihat fakta atas kasus tersebut, maka fakta tsb akan kami jadikan  prioritas dan perhatian khusus oleh Pengwil Jateng INI. Jika hakim tidak hati-hati dalam memutuskan perkara, maka saya yakin kasus ini akan melebar dan akan berujung sampai ke MA. Pengwil Jateng INI tidak akan terima jika anggotanya dikriminalisasi, makanya kasus tersebut sekarang dalam pantauan khusus Pengwil Jateng INI. Jika saja tidak dalam kondisi covid 19. Pengwil Jateng INI pasti sudah menggerakkan anggotanya untuk memprotes melalu demo. Tapi karena covid 19, pengwil dalam waktu dekat akan melakukan protes melalui surat resmi ke Polri, ke Kejagung dan Ke MA, bahkan kami akan mengirim surat ke KPK untuk mengawasi dan menelusuri atas kasus tersebut yang sampai P21 dan dipaksakan penahanan terhadap notaris. Pada hal duduk perkara bias dan ancaman hukuman juga tidak ada lima tahun. Ujungnya notaris digiring menjadi pesakitan sebagai tersangka bahkan dipenjara seperti penjahat yang membahayakan rakyat. Kasus ini jika perlu harus sampai presiden, bagaimana ini negara hukum, para penjahat dibebaskan alasan covid 19, lalu ada pejabat publik yang tugas dan kewenangannya membantu negara, justru diperlakukan kriminalisasi dan di penjara. Hanya mendasarkan penggelapan dan penipuan 13.5 juta (yang benar saja?). Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum dan bagi seorang notarsi yang menjalankan tugas kewenangan jabatan profesi notaris. Pengwil Jateng INI selebihnya akan mengkaji lebih lanjut untuk melakukan upaya hukum secara oraganisatoris, jika ternyata didapati atau ditemukan pencemaran nama baik profesi notaris, dan didapati atas kriminalisasi terhadap profesi notaris sehingga jika nantinya ditemukan adanya fakta yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan profesi notaris, maka Pengwil jateng INI akan melakukan upaya hukum membela anggotanya dengan cara menggugat balik (baik pidana atau perdata) terhadap pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baik profesi notaris (mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan notaris).

Pertanyaan kelima :

Menurut Dr. Widhi sejauh mana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti otentik dan sejauh mana tanggungjawab notaris dalam akta otentik, lalu mengapa notaris yang Dr. widhi contohkan tadi ditahan?

Akta mempunyai fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan (tercatat atau ada bukti tertulis). Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim atau penegak hukum lainya (Polisi, Jaksa atau Pejabat lain terkait dengan kepentingan birokrasi). Dikatakan otentik sebab akta tersebut dianggap sebagai benar atau sempurna selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jadi jika akan dituduhkan sebaliknya harus ada pembuktian terlebih dahulu, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 1872 KUH Perdata “ “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.” Yang dimaksud dengan diduga palsu, ialah terkait perkara dalam ranah hukum pidana yang bisa saja berjalan pararel dengan perkara gugatan. Namun terjadi kasus perdata dan administrasi dipaksakan ke arah pidana, lucunya lagi kok bisa belum ada pembuktian palsu atau tidaknya seorang notaris ditahan, hukum nama yang digunakan? Yang namanya pembuktian itu harus berdasarkan keputusan hakim. Bukan asumsi atau prediksi penyidikan atau penuntutan. Kok tidak paham antara akta otentik dan akta di bawah tangan (demikian saya benar-benar merasa heran pada kasus tersebut). Lebih lanjut saya jelaskan bahwa, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (Pasal 1857 KUHPerdata). Yang saya dapati dalam kasus rekan saya tersebut di atas, bahwa butkinya kuwitasi pembayaran 13,5 juta (sebagai pengajar di lingkungan polri saya heran kok bisa bukti ini dipaksakan sebagai bukti penipuan dan penggelapan), yang ditipu siapa dan yang digelapkan apanya, lalu pihak-pihaknya saya dapati dalam berita acara pemeriksaan tidak nyambung, sertipikat atas nama A, lalu si pelapor atas nama B (masih calon pembeli), akta baik notariil mapun PPAT belum dilaksanakan karena kurang persyaratan yang tidak dipenuhi oleh si calon pembeli. Pertanyaan saya perbuatan hukumnya apa? lalu hubungan hukum antara pelapor dengan notaris yang dilaporkan apa? Kerugiannya dalam bentuk apa? Setidaknya terdapat dua alat bukti dalam permulaannya yang dapat dibutkikan atas tuduhan tersebut. Dengan uang 13.5 jt dan masih ada di notaris belum dipakai (penitipan uang masih utuh), lalu disuruh melengkapi persyaratan dan membayar pajak calon pembeli menolak, sedangkan kesepakan tidak tercapai kemduian uang 13.5 jt ditawarkan dikembalikan oleh notaris pada calon pembeli (dia menolak) tidak jelas alasannya. Ini benar-benar penyimpangan terhadap hukum, teori, asas dan konsep hukum pun terabaikan. Mengurus sertipikat kok memaksa notaris untuk melanggar hukum, tidak mau bayar pajak, tidak mau tahu dengan syarat. Syarat formil, dikembalikan uangnya juga tidak mau, ujung-ujungnya berniat memanjarakan notaris hanya karena notaris susah dihubungi alasan tidak di kantor dll. Lantas, apa MENS-REA dalam kasus tersebut? ilmu hukum pidana jelas kok apa itu Mens rea. Sekalipun saya bukan ahli pidana tetapi saya paham apa yang dimaksud Mens rea? berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, actus reus yang artinya, actus non facit reum, nisi mens sit rea atau sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Coba sekarang pembuktian niat jahatnya apa? Dan mau dipaksakan keamana? Jika saya baca arahnya sepertinya dalam pertanyaan sebagai ahli rasa-rasanya ini mau diarahkan pemaksaan ke “penyelundupan hukum.”

Baca:  Meminimalisir Penyebaran Covid-19, INI - IPPAT Mojokerto Salurkan APD dan Sembako serta Penyemprotan

Perlu saya jelaskan makna dari “penyelundupan hukum” (evasion of law) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalakan oleh forum atau tidak    diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan itu dilaksanakan di wilayah forum. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem hukum yang seharusnya berlaku. Ketertiban umum sangat sukar untuk dirumuskan, namun yang dimaksud ketertiban umum ini adalah pembatasan berlakunya suatu kaedah asing dalam suatu negara karena bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban hukum. jika itu mengada ada maka sebagai ketua Pengwi Jateng INI, saya akan melakukan upaya hukum maksimal untuk melindungi anggota saya yang diduga telah dikriminalisasi. Supaya kedepannya tidak terdapat kasus-kasus serupa. Supaya oraganisasi INI memiliki kewibawaan atas harkat, martabat dan kehormatan.

Pertanyaan berikutnya :

Apa makna yang Dr Widhi  samppaikan  tidak sesuai teori, asas dan konsep hukum tersebut?

Begini ya bahwa Pembuktian dengan akta otentik dimaksudkan untuk pencapaian dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan. Dalam teori nilai dasar hukum, ada tiga nilai dasar hukum yang akan dituju yaitu nilai keadilan sebagai bentuk philosofis (Filosofis) nilai kemanfaatan sebagai bentuk society (sosial) dan nilai kepastian hukum sebagai bentuk dogmatic (state atau aturan hukum normatif). Dari ketiga nilai dasar hukum tersebut, tujuan hukum yang paling utama adalah pencapaian dari nilai keadilan itu sendiri. Pencapain nilai keadilan inilah yang kita sebut sebagai basis nilai keadilan.

Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya. Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Terjadinya gap (penyimpangan atau kesenjangan) dalam praktik menjalankan tugas kewenangan jabatan Notaris, menimbulkan dampak sosial yaitu ketidak percayaan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai bukti otentik dan dampak hukum  yaitu melemahkan kekuatan hukum atas pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, serta dampak pribadi terhadap Notaris yaitu menimbulkan rasa takut dalam menjalankan tugas jabatan, tidak percaya diri dan merasa tertekan serta menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidak tentraman Notaris sebagai pejabat publik.

Nah dalam kasus yang saya contohkan tadi telah terjadi pengabaian teori, asas dan konsep hukum oleh penegak hukum. Jadi menurut teori Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini memberi penjelasan bahwa si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Maksud teori tersebut bahwa hukum harus diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat” yang bertentangan dengan (a). Hak Subyektif orang lain. (b). Kewajiban hukum pelaku (c). Kaedah kesusilaan (d). Kepatutan dalam masyarakat.  Condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). Sekarang kerugian pelapor apa? Syarat jual beli tidak terpenuhi, dia bukan pihak dalam sertipikat, hanya berdasar kuitansi penitipan uang 13,5 jt, lalu karena tidak sepakat dalam biaya akta dan pajak, kemudian memaksakan kehendak (buktinya menjadi pelapor), pada jelas uang masih ada dan tidak berkurang, bahkan karena tidak ada titik temu kesepakatan biaya dan pembayaran beban pajak, uang mau dikembalikan oleh notaris tetapi justru calon pembeli (si penitip uang) tidak mau nerima. Calon pembeli telah bertindak melampoi batas, posisi dia sebagai subyek hukum juga bukan. Ini kejadian janggal dan aneh bin ajaib, di dunia hukum baru kali ini saya dapati. Inilah yang saya maksud tidak sesuai teori, asas dan konsep hukum. Inilah terjadi gap (penyimpangan dan kesenjangan) dalam ranah hukum.

 

Pertanyaan terakhir :

Mohon maaf Dr. Widhi saya pernah membaca pernayataan doktor tentang perlunya membangun kembali konsep teori, asas atau pembenahan sistem hukum tentang alat bukti, perlindungan hukum terhadap profesi Notaris sebagai saksi dan penguatan alat bukti akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, dalam praktik pelayanan hukum di Indonesia. Di tulisan disertasi S3 Doktoral Ilmu Hukum Unissula, yaitu bimbingan doktor. Bagaimana apakah dapat dijelaskan maksudnya?

 

Ya saya akan jelaskan tentang notaris sebagai saksi. Bahwa notaris sebagai saksi jelas itu pemahaman yang salah kaprah. Akta otentik tidak memerlukan lagi saksi notaris, andaikan itu ada keraguan aktanya palsu atau dituduhkan palsu maka dalam penegakan hukum cukup mencari kepastian apakah benar akta ini dibuat dan salinannya diterbitkan oleh notaris ybs sesuai dengan presedur yang ditetapkan UU. Dan itupun cukup melalui MKNW tidak harus penyidik atau penuntut umum atau hakim memanggil notaris ybs. Jadi sampaikan saja laporan ke MKNW lalu notaris akan dipanggil dan hanya cukup ditanya awal akta dan akhir akta saja, tidak boleh dicerca tentang isi akta karena isi akta itu yang paham hanya para pihak, notaris hanya mengkonstatering dan menuangkan dalam aktanya atas kehendak para pihak. Lalu membacakan dan menjelaskan maksud para pihak (itupun jika para pihak mengehendaki untuk membaca sendiri atau hanya hal tertentu saja yang dibacakan maka tidak ada larangan atasnya), kemudian jika para pihak sudah setuju dan sesuai kehendakanya maka para pihak harus menuangkan teraan atau tanda tangan pada akhir akta tersebut. Sebagai bukti bahwa para pihak sudah sepakat dan tidak ada masalah lagi atas isi akta. Sehingga pertanggungjawaban notaris hanyalah bersifat formil, tidak lebih dari itu. Maka jika dikemudian hari para pihak berselih dan saling menyalahkan, itu bukan tanggungjawab notaris, tidak boleh notaris diseret-seret dalam skema penegakan hukum gugatan atas akta otentik yang kemudian notaris dituduhkan memasukan keterangan palsu. Dari mana pemikiran seperti itu. Kan sudah jelas kata otentik sebagai bukti sempurna. Tidaklah pantas menggeser ke arah notaris sebagai saksi.

Perlu saya jelaskan pemaknaan saksi dalam arti saksi dalam akta (bukan notaris) maka dari kutipan pendapat Prof. Yahya Harahap, beliau, memberi penjelasan bahwa: dalam perkara perdata, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 139-143 HIR, Pasal 165-170 RBG, pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif (keharusan) dalam segala hal seperti yang dijelaskan berikut ini: Dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (keharusan).

Baca:  Pelatihan Kenotariatan Prodi MKn Unissula Terkait Teknis Dan Tatacara Mengajukan Badan Hukum Berbasis IT

Sesuai dengan asas, yang wajib menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara, muncul anggapan: (1) untuk menjadi saksi dalam perkara perdata, bukan kewajiban hukum sehingga seseorang tidak dapat dipaksa (compellable) menjadi saksi dalam perkara perdata; (2) Oleh karena itu sifatnya sukarela (voluntary), tergantung pada saksi yang bersangkutan.  Demikian yang sering dipahami dan diterapkan oleh para hakim dalam praktik. Hakim dianggap tidak berwenang mencampuri urusan memanggil dan menghadirkan saksi. Pendapat dan penerapan itu jelas keliru. Prinsip menjadi saksi dalam perkara perdata bukan kewajiban hukum bersifat imperatif, hanya terbatas pada keadaan tertentu yang digariskan Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 HIR. Perlu saya tegaskan yang dimaksud saksi di situ bukan notaris tetapi saksi dalam makna akta di bawah tangan. Sebab jika akta otentik kekuatan pembuktian aktanya sudah sempurna, tidak dibutuhkan penguatan saksi  karena adanya pengingkaran perbuatan para pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: (1) Bukti tulisan; (2) Bukti dengan saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5) Sumpah. Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.  Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUH Perdata.

Akta otentik memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan kehilangan autentisitasnya dan tidak lagi menjadi akta otentik.  Nah di sinilah peran kekuatan saksi dibutuhkan terhadap akta di bawah tangan. Tapi ingat semua pembuktian hukum pembatalan atau pendegradasian akta otentik, harus berdasarkan putusan hakim. Jangan main terabas (potong kompas), jika belum ada pembuktian tentang otentisitas akta oleh hakim, bagaimana mungkin sudah ada tersangka notaris dalam menjalankan tugas kewenangan membuat akta otentik, yang dijadikan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan, penipuan, bahkan pemerasan atau penggelapan.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil: (1) Kekuatan pembuktian lahir yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu  berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. (2) Kekuatan Pembuktian Formil Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. (3) Kekuatan Pembuktian Materiil Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Dalam praktik pemanggilan Notaris sebagai saksi belum sesuai dengan konstitusi dan pemaknaan alat bukti sempurna, pada akhirnya menyimpang dari nilai keadilan (belum berbasis nilai keadilan khususnya keadilan Pancasila). Kasus tersebut memberikan penegasan bahwa terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya,  tarik ulur berbagai kepentingan yang terjadi. Hal ini memberikan bukti dan koreksi terhadap hambatan dan kelemahan sistem penegakan hukum atas tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum pada tahapan-tahapan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan oleh hakim, terjadi penyimpangan dan tidak transparansi, dimana kondisi saat ini dapat diduga masih sarat dengan penekanan (pressure), intimidasi, kriminalisasi dan jika itu terjadi maka sangat berpotensi meminggirkan kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi Notaris dan para pihak yang menjadi korban, dengan dalih saksi, kemudian diarahkan keranah pelanggaran hukum pidana (memaksakan kehendak secara otoriter kekuasaan, Notaris memasukan keterangan palsu, memalsukan atau menipu dan bahkan memeras dan menggelapkan) dan yang demikian itu sebenarnya telah mendegradasi (mendistorsi) akta Notaris sebagai akta otentik seakan bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

Maka dari itu saya mengusulkan adanya Konstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Otentik (Sempurna dan Mutlak) berbasis Nilai Keadilan, pada Konsep Penyidikan perlu adanya asas Terbuka Terbatas (boleh didampingi dari unsur notaris, ketua organisasi atau unsur pengayoman atau pengacara ybs), Asas Otentisitas Mutlak (tidak dibutuhkan saksi notaris kecuali ada keputusan hakim tentang pembatalan akta tau degradasi akta otentik menjadi akta dibawah tangan), Asas Unsur Private dan Asas Perlindungan Profesi Jabatan. Asas Unsur Private perlu menegaskan larangan terhadap pergeseran alat bukti otentik sebagai alat bukti sempurna dan mutlak yang digeser kearah alat bukti kesaksian dan keterangan saksi Notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan tugas kewenangan jabatan profesi. Memperteguh bahwa ranah tugas kewenangan jabatan Notaris adalah ranah hukum private dan administrasi negara bukan hukum pidana. Sehingga perlu ditegaskan dengan asas kewenangan unsur private dan administrasi negara, sehingga semua gugatan terkait dengan akta notariil hanya dapat dilakukan pada kewenangan hakim PN untuk tuntutan hukum private (KUH Perdata) dan kewenangan hakim TUN untuk tuntutan hukum administrasi negara. Asas Perlindungan Profesi Jabatan (penegasan dan peneguhan penggunaan hak ingkar jika terkait dengan menjalankan tugas kewenangan jabatan profesi).

Pemeriksaan Alat Bukti Otentik akta Notariil pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Unsur Tuntutan atas Syah dan Tidaknya Akta Notariil (Pembatalan Akta Notariil sebagai Akta Otentik), sesuai dengan aturan normatif Hukum Administrasi Negara, berdasarkan Hukum Acara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan MPD, MPW dan MPP untuk Unsur Tuntutan Pelanggaran atas Penyimpangan Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, sesuai aturan kode etik profesi Notaris. Pemeriksaan di MKNW; Jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya mendapatkan tuduhan dan gugatan atas pidana. Proses hukum pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan, patuh dan tunduk pada Asas Otentisitas Mutlak dan diwajibkan peminjaman atau pengambilan alat bukti otentik notariil akta, secara tegas mengharuskan perlunya ijin MKNW. Pemanggilan Notaris tidak diperlukan lagi sebab sudah terdapat kepastian hukum atas alat bukti otentik dengan penegasan asas otentisitas mutlak akta notariil dan dengan mempertegas hak ingkar. Jika terdapat tuduhan dugaan pemalsuan akta dan memasukan keterangan palsu dalam akta notariil atau akta di bawah tangan yang dilegalisasi, terhadap kehendak para pihak yang dituduhkan atau disangkakan kepada Notaris, maka para pihak yang menuduhkan dugaan pemalsuan tersebut wajib atau harus dibuktikan sebaliknya (orang yang menuduhkan harus membuktikan terjadinya pemalsuan tersebut). Dan harus dibuktikan adanya putusan hakim. Jika terdapat tuduhan dugaan pemerasan, penggelapan atau penipuan atau pidana lainnya terhadap Profesi Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya, maka para pihak yang menuduhkan tersebut wajib membuktikan sebaliknya dengan minimal dua alat bukti sempurna (syah) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya mendapatkan tuduhan dan gugatan atas pidana secara khusus atau umum, maka MKNW dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat memanggil Notaris dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan mana menjadi alat bukti sempurna, sesuai dengan asas otentisitas mutlak dan tidak dapat dibantah selebihnya.

JMN

Editor: IRN

Komentar