oleh

Gelar Webminar YKCHI dan Ikanot Undip Bahas Kepastian Hukum Bagi Notaris di Era ‘New Normal’

Jakarta, kabarnotariat.id – Mengusung tema  ‘Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan The New Normal’, Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat Universitas Diponegoro (Ikanot Undip) menggelar diskusi virtual (Webminar) pada Jumat, (29/5/2020) lalu.

Foto bersama Webminar YKCHI dan Ikanot Undip

Memasuki era ‘New Normal’ menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Hal tersebut, dikatakan Otty H.C. Ubayani selaku Ketua Umum YKCHI dan Ikanot Undip. Menurut Otty, ditengah Pandemi Covid-19 ini pekerjaan notaris banyak menggunakan teknologi. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum.

Otty H.C. Ubayani, Ketua Umum YKCHI dan Ikanot Undip. [Foto: Istimewa]

“Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum,” terangnya.

Sementara itu, dikatakan Prof. DR. Gayus Lumbun, SH., MH mantan Hakim Agung RI menerangkan salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktek pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik, sebagaimana diatur dalam   Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Penyesuaian lain yang perlu dilakukan di era ‘New Normal’ adalah suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik. “Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris. Sehingga walaupun berjarak jauh  namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual,” ujar Gayus.

Ditambahkan Narasumber lain, DR. Udin Narsudin, SH., MHUM Praktisi Notaris/PPAT menguraikan aplikasi cyber notary di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis.

Baca:  IPPAT Jabar dan Bank BJB MOU Layanan Pembayaran Lewat M-BANKING

“Pada dasarnya konsep cyber notary tersebut sudah pernah di perkenalkan pada tahun 1995. Namun, berhubung belum adanya fasilitasi berupa UU yang mengatur mengenai cyber notary, maka konsep cyber notary dimaksud menjadi hanya sebatas konsep saja, sehingga dalam konteks era digital 4.0 sekarang ini masih belum tersambung,” jelasnya.

Pada prinsipnya, Ujar Udin, konsep cyber notary ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

Lebih jauh, Edmon Makarim Pakar Hukum Telematika memamdang pentingnya Revisi UUJN dengan poin-poin antara lain, mempertegas kedudukan notaris sebagai jabatan umum. Juga mengenai akta dapat dibuat baik dengan kehadiran secara fisik dan elektronik/dapat membuat akta autentik secara elektronik. Hal lainnya, notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu UU khusus, selain itu dilantik pemerintah dan diawasi oleh Mahkamah Agung,  serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dlm menjalankan jabatannya.

“Perlu ditambahkan
kewenangan akses terhadap public registries yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan,” jelasnya.

Pada bagian lain, Maryono Ketua Umum Ikatan Alumni Undip mengharapkan diskusi ini bisa melahirkan kajian dan rekomendasi penting untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR. “Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian kepada pekerjaan notaris yang selama ini telah mendukung baik dalam pembuatan akta maupun mendorong pemasukan pajak,” pungkas Otty.

IRN

Komentar