oleh

Konferensi Pers Digelar, PP IPPAT Meminta Pertanggungjawaban Hukum Ketum PP-IPPAT Periode 2015-2018

Jakarta, kabarnotariat.id – Kisruh pasca Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang berlangsung pada Juli 2018 lalu di Makassar, berlanjut hingga saat ini bahkan merambah hingga pelaporan pidana ke Kepolisian.

Alhasil, gejolak antar anggota kian memanas dan berisiko terjadinya perpecahan di dalam internal IPPAT seperti yang telah terjadi pada organisasi profesi hukum.

Informasi yang dihimpun kabarnotariat.id, pada konferensi pers yang digelar PP-IPPAT di Sekretariat Ruko Mediterania Gajah Mada, Jakarta Pusat Rabu (1-7-2020), DR. Irwan Santosa, S.H., M.Kn., selaku juru bicara didamping Sekertaris Umum PP-IPPAT serta Pengurus Pusat lainnya menerangkan, “Sebagaimana diketahui atas putusan PN. Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 11 Februari 2020, bahwa Tergugat 10 (Julius Purnawan) setelah Majelis Hakim membacakan putusan langsung menyatakan banding,” ungkapnya, mengawali konferensi persnya.

Foto bersama para pengurus pusat IPPAT

Dalam kurun waktu tidak lebih dari 14 (empatbelas) hari, sambung Irwan, permohonan banding sudah didaftarkan dan memori banding sudah diserahkan. Jika merujuk pada putusan sela/provisi sebelum putusan pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan ‘Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat’. Terkait dengan 9 putusan pokok perkara yang salah satunya putusan nomor 8 yang berbunyi, ‘Menyatakan melarang Tergugat x untuk melakukan perbuatan-perbuatan/ kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPPAT sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.’

“Maka kami PP-IPPAT menafsirkan bahwa Putusan PN. Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt nomor 8 karena belum berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi, terlebih lagi putusan provisi menolak tuntutan provisi para penggugat. Dengan demikian Ketua Umum PP-IPPAT Julius Purnawan (tergugat X) tidak diwajibkan melaksanakan putusan tersebut,” jelas Irwan.

Lanjut irwan, PP-IPPAT memiliki legitimasi berdasarkan keputusan Kongres IPPAT ke-VII di Makassar, sehingga berhak tetap menjalankan roda organisasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota serta tindakan-tindakan lainnya, untuk dan atas nama PP-IPPAT termasuk tapi tidak terbatas untuk mensomasi, menggugat dan membuat laporan polisi terhadap orang/ pihak baik anggota maupun bukan anggota yang merendahkan harkat martabat perkumpulan IPPAT, maupun harkat martabat perorangan yang menjadi simbol dari perkumpulan IPPAT.

Baca:  Membangun Organisasi Melalui Kepengurusan Pengwil I.N.I Jateng

Lebih lanjut, perlu kami sampaikan kepada Ex Calon Ketua Umum pada Kongres IPPAT ke-VII di Makassar, maupun para penggugat, termasuk Penasehat Hukum para penggugat, kiranya bisa mengukur diri dalam bersikap dan bertindak agar tidak membuat gaduh perkumpulan yang bisa memberi dampak disharmonisasi terhadap anggota, apalagi dengan cara jelas dan terang mengancam baik perorangan maupun struktur perkumpulan, mulai dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IPPAT.

“Dalam kesempatan ini kami PP-IPPAT Periode 2018-2021 akan meminta pertanggung jawaban baik secara organisasi maupun secara hukum terhadap Ketua Umum PP-IPPAT Periode 2015-2018 atas belum adanya tindak lanjut laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan PP-IPPAT 2015-2018 maupun keuangan pelaksanaan Kongres IPPAT ke-VII di Makassar yang diserahkan kepada PP-IPPAT 2018-2021,” pungkas Irwan.

R 01

Komentar