oleh

Konpres PP IPPAT: “Referendum”

Kabarnotariat.id, Jakarta – Buntut kisruh Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) VII dalam pemilihan Ketua Umum IPPAT yang berlangsung di Makasar Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 27-28 Juli 2018 hingga kini masih berlangsung.

Beberapa anggota IPPAT mengajukan gugatan atas dilantiknya kepengurusan terpilih. Pasalnya, Kongres IPPAT di Makasar dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) bahkan, merambah hingga pelaporan pidana ke Kepolisian.

Dalam kesempatan ini kabarnotariat.id, hadir pada konferensi pers yang digelar di Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan Senin (20/7). Menurut DR. Irwan Santosa, S.H., SPN., M.Kn., selaku Kabid Organisasi didampingi Sekertaris Umum Priyatno, S.H., M.Kn., dan sejumlah Pengurus lainnya selaku Juru bicara PP IPPAT,  bahwa PP IPPAT telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali pada tanggal 21-22 Maret 2019.

Jajaran PP IPPAT dalam Press Confrence. [Foto: Istimewa]

“Kami merekomendasikan untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta menjalankan agenda-agenda perkumpulan lainnya, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang telah merendahkan harkat martabat perkumpulan IPPAT,” terang Irwan, mengawali jumpa persnya.

Irwan juga menjelaskan, bahwa putusan PN Jakarta Barat No. 694/2018 tanggal, 11 Februari 2018 sudah ditolak majelis hakim. Sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Bahkan, berdasarkan surat balasan dari PN Jakbar terkait putusan perkara No. 694 yang diajukan oleh Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Barat No. 170/PE/IPPAT/VII tanggal 6 Juli 2020, PN Jakbar menerangkan bahwa putusan itu belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dieksekusi.

Dijelaskan Irwan, terkait referendum dilakukan karena AD/ART organisasi tidak mengatur pelaksanaan Rakernas secara daring. Sehingga pelaksanaan agenda tahunan musti mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus wilayah (Pengwil) organisasi pejabat pembuat akta tanah tersebut.

Baca:  Ketua ILUNI FHUI Sebut, Peran Alumni Memungkinkan Program Dapat Berjalan Maksimal

“Kita masih menunggu hasil referendum yang sudah kita kirim pada tanggal 24 Juni 2020 dan berlaku selama 30 hari ke depan. Jika dalam batas waktu sudah berakhir, otomatis Rakernas tetap akan kita dilaksanakan,” ujar Irwan.

Irwan menuturkan, pelaksanaan Rakernas merupakan rangkaian dari agenda menuju Kongres PP-IPPAT yang akan dilaksanakan pada, 21 Juli 2021 mendatang. Pada perhelatan tersebut,  PP-IPPAT akan memilih dan menetapkan ketua umum yang baru. Tapi, enam bulan sebelum pelaksanaan kongres,  PP-IPPAT akan melaksanakan pra-kongres guna menjaring bakal calon ketua umum yang akan diusung.

Hingga berita ini diturunkan, mengenai ketidakhadiran Ketua Umum PP IPPAT dalam jumpa Pers menurut Irwan bukanlah saat ini dalam keadaan yang Luar biasa dan event organisasi ini, sebagaimana diatur dalam AD dan ART bahwa ketidakhadiran Ketum PP IPPAT tanpa perlu diadakan penjelasan.

“Perlu saya tegaskan disini bahwa di dalam melakukan aktivitas organisasi 2 (Dua) Ketua Bidang dan Sekretaris Umum atau 1 (satu Sekretaris) tidak berdasarkan penunjukkan atau kuasa dari Ketua Umum, melainkan diatur secara jelas oleh AD dan ART sebagai suara seluruh anggota,” jelas Irwan.

Ditempat terpisah, dilansir dari media Kenotariatan dan Ke PPAT an Tagor Simanjutak, SH yang bertindak selaku Tim Pengawal putusan PN Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018) melalui via seluler pada hari yang sama pukul 21. 51 Wib menanggapi hasil Konferensi Pers yang digelar PP IPPAT terkait referendum dan permasalahan lain terkait organisasi menjelaskan berdasarkan ketentuan  pasal 16 dan pasal 18 AD – ART PP IPPAT yang berwenang melakukan referendum adalah PP IPPAT yang sah dan legitimate.

Tagor Simanjuntak, SH

“Saat ini PP IPPAT eks Kongres VII Makassar sudah dibekukan sebagaimana diktum 8 Putusan 694, sehingga dengan dibekukannya PP IPPAT versi JP, secara hukum dan juga AD ART, JP dan pengurus lainnya tanpa kecuali tidak berhak bertindak untuk dan atas nama PP IPPAT,” jelas Tagor.

Baca:  IPPAT Banyuwangi Evaluasi Kinerja Bapenda

Untuk pelaksanaan referendum, Tagor menjelaskan, PP IPPAT harus menyurati seluruh anggota dengan surat tercatat atau kurir, menjadi pertanyaan mendasar apakah mereka punya data yg pasti jumlah anggota IPPAT, hal ini penting dalam menentukan jumlah setengah lebih anggota yang setuju dan tidak setuju.

Lebih lanjut, menurut info di lapangan tambah Tagor, anggota tak disurati by email tapi hanya ditanyain lewat wa dan yg di wa-pun yang marak hanya di beberapa Pengwil tertentu. Tambahan, bahwa putusan 694 memang belum inkracht dan gak pernah terlintas dalam pikiran untuk memohon eksekusi.

Ditegaskan Tagor, “dalam diktum 8 putusan ada aturan khusus yang dirumuskan majelis hakim berupa larangan, larangan inilah bila dilanggar bisa berakibat pidana bila unsurnya terpenuhi, hal inilah yang terjadi pada LP dengan terlapor JP yang spdp sudah terbit dan beberapa saksi termasuk Priyatno sudah di BAP dengan titel Pro Justitia” imbuhnya.

IRN

Komentar