oleh

Ketua MPR RI: Peran Penting IPPAT Dalam Mendorong Penyederhanaan dan Kemudahan Pelayanan Pertanahan

Jakarta – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat berperan membantu masyarakat dalam mempermudah pengurusan akta tanah di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet dalam acara “Temu Tokoh bersama Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Kamis (19/11).

Bamsoet bersama PP IPPAT

Mengawali sambutannya Bamsoet menerangkan, selain sandang dan pangan kebutuhan papan menjadi kebutuhan pokok rakyat yang telah dijamin dalam konstitusi. Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2, konstitusi secara jelas menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak Warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara secara layak sebagai tanggung jawab Negara terhadap Warga Negaranya.

Sehingga ditegaskan oleh Ketua MPR RI ini, makna Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 adalah setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta perumahan atau sarana penghidupan sebagai tempat tinggal juga yang layak bagi kemanusiaan oleh negara.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan Pekerjaan dengan penghasilan layak dan sarana penghidupan yang layak untuk ukuran kemanusiaan atau dengan kata lain setiap warga negara harus ada dalam batas hidup sejahtera. Untuk itu, di tuntut peran penting Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang harus memberikan kejelasan legalitas dan hak hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo

“Saya berharap IPPAT bisa membuat terobosan-terobosan besar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dirgahayu IPPAT Ke 33, Semoga Kedepan IPPAT semakin sukses baik dalam membangun internal organisasi, khususnya dalam mewujudkan IPPAT sebagai wadah pemersatu para PPAT dan memberikan manfaat, kesejahteraan dan perlindungan kepada anggotanya dalam menjalan tugas dan jabatannya juga tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat yang dilayaninya,” ucap Bambang Soesatyo.

Baca:  Peradi Siap Dampingi Anggota IPPAT Jabar

Bamsoet juga berharap, IPPAT dapat mengambil peran penting dalam mendorong dilakukannya penyederhanaan dan kemudahan pelayanan pertanahan. Sehingga masyarakat dapat mengurus pembuatan akta tanah dengan cepat dan tidak bertele-tele.

“Mudah-mudahan IPPAT tidak seperti organisasi lain, yang ada tandingannya. Dan mudah-mudahan tidak ada IPPAT Perjuangan,” pintanya.

Ia mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk mendorong penyederhanaan pelayanan pengurusan tanah rakyat. Misalnya, melalui pemangkasan dan pembenahan birokrasi. Berbagai upaya memang telah dilakukan demi menjamin terpenuhinya kebutuhan legalisasi kepemilikan tanah rakyat. Antara lain melalui program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuannya tak lain, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Dikatakan Bamsoet, untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, beberapa langkah prioritas telah ditetapkan pemerintah. Dua di antaranya terkait penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan publik pada berbagai sektor. Sehingga bisa memastikan kebijakan layanan publik benar-benar tersampaikan dan diterima manfaatnya oleh rakyat.

Lebih lanjut, kepada PPAT pelayanan cepat lanjut dia, bukan berarti menghilangkan prinsip kehati-hatian. Mengingat adanya berbagai implikasi hukum dalam setiap penerbitan dokumen legal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prasyarat mutlak dalam peningkatan mutu pelayanan publik yang dijalankan setiap PPAT.

Foto bersama jajaran PP IPPAT

Untuk itu, masih kata Ketua MPR RI dibutuhkan komitmen kuat dan kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan secara komprehensif. Agar berdaya guna, upaya tersebut juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas kinerja, sehingga orientasi PPAT tidak terpaku pada proses pelayanan publik, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

IRN

Komentar