oleh

Kementerian ATR/BPN Bongkar Sindikat Mafia Tanah Kelas Kakap di Sumatera Utara

Kabarnotariat.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar sindikat mafia tanah kelas kakap di Sumatera Utara.

Sindikat mafia tanah ini melakukan kejahatannya dengan modus memalsukan 95 Surat Keterangan Tanah Garapan seluas 135 hektarare yang kemudian surat tersebut digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan perdata/kepemilikan atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II hingga akhirnya Mahkamah Agung memenangkan gugatan ini.

Dalam membongkar kasus pertanahan ini Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan jajaran Polda Sumatera Utara. Menteri ATR/BPN Sofyan A.Djalil mengatakan melalui video conference, “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kantor Wilayah BPN Sumut dan juga dukungan Bapak Gubernur Sumut dalam mengungkap kasus mafia tanah di Sumatera Utara ini.” Saat konferensi pers penyerahan tersangka dan barang bukti kasus mafia tanah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis (17/12/2020).

Sofyan A. Djalil menambahkan, Presiden sangat peduli atas hak-hak rakyat dan permasalahan mafia tanah ini. “Presiden sangat peduli dan mengamanatkan kepada kami untuk menyertipikatkan seluruh tanah di Indonesia, hari ini banyak tanah yang belum terdaftar sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sindikat mafia tanah ini dan saat ini kami mampu menyertipikatkan 10 juta bidang tanah pertahun dan diharapkan itu dapat memperkecil ruang lingkup oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beriinisial EZ (55).

Kapolda Sumatera Utara, Irjen (Pol) Martuani Sormin Siregar mengatakan, “Kasus ini sangat penting dan harus segera diselesaikan, tanah ini kedepannya akan dibangun Sport Center provinsi Sumut, dan sebagai penjaga Kamtibmas di Sumut, Polda Sumut harus memastikan bahwa tanah ini memiliki hak yang berkekuatan hukum bahwa tanah ini bukanlah milik orang lain, dan kami akan terus mengembangkan kasus ini dengan mencari siapa aktor intelektualnya.”

Baca:  Seni Arsitektur Budaya Kantor Notaris Gresik

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu menjelaskan bahwa modus sindikat mafia tanah ini dengan memalsukan surat-surat tanah. “Kegiatan sindikat ini telah berlangsung sejak tahun 2000 milik PTPN II kemudian di tahun 2015 oknum ini memalsukan sertipikat tanah, dan mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa mereka adalah pemilik yang sah,” jelasnya.

Gubernur Sumut,Edi Rahmayadi yang turut hadir dalam acara ini mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang bersangkutan atas keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah ini, “Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN,Polda dan Kejati Sumut yang sudah mengungkap kasus mafia tanah ini dan harapannya tidak ada lagi masyarakat yang berani melakukan hal-hal yang merugikan sehingga harus berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Turut hadir dalam konferensi pers ini, Staff Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang,Harry Sudwijanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Dadang Suhendi. Acara ini ditutup dengan penandatangan nota penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Polda kepada Kejati Sumut.

-ACL-

Komentar