oleh

KLB IPPAT Harus Segera Dilaksanakan

Putaran kedua pemilihan Formatur Tunggal (Ketua Umum) PP IPPAT, diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2021.

Oleh Hapendi Harahap, SH, MH

Kongres VII IPPAT yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 2018 Juli di kota Makassar,Sulawesi Selatan telah tercatat dalam sejarah kelam organisasi profesi yang menjadi wadah tunggal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Indonesia. Hasil Kongres VII IPPAT 2018 Makassar yang menyebabkan terjadi gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN JKT.Brt yang dalam Putusan tersebut termaktub dalam poin empat (4) Menyatakan Kongres IPPAT VII di Makassar tanggal 27-29 Juli 2018 batal demi hukum; (5) Menyatakan Pemilihan Ketua Umum dan pemilihan Majelis Kehormatan IPPAT dalam Kongres VII IPPAT di Makassar tanggal 27-29 Juli adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum; (6) Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; dst. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI (PT DKI) Jakarta, Hakim PT DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 422/Pdt 2020/PT.DKI.

Dalam perjalanan hingga saat ini, berbagai desakan dari anggota IPPAT termasuk Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan ini, hingga tercapailah perdamaian yang di inisiasi oleh Kementerian ATR/BPN antara pihak yang berperkara yang berisi 11 poin perdamaian/islah yang salah satu poinnya (huruf ‘a’)  menyatakan para pihak SEPAKAT untuk melanjutkan Kongres IPPAT VII Makassar 2018 keputaran kedua pemilihan Formatur Tunggal (Ketua Umum) PP IPPAT yang diadakan selambat-lambatnya diadakan pada tanggal 28 Februari 2021,dan dilaksanakan oleh Pengwil-Pengwil IPPAT yang baru hasil Konferwil dan Pengwil-Pengwil IPPAT yang belum Konferwil bersama keempat calon Ketua Umum.

Baca:  Gubernur Banten Sebut, BPN Peran Kunci Dalam Pelaksanaan Pembangunan PSN

Hapendi Harahap anggota IPPAT yang juga merupakan salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan damai memberikan penjelasannya melalui sambungan telepon disertai keterangan tertulis dasar hukum KLB IPPAT 2021,Minggu (27/12/2020) menjelaskan. Dari semua upaya ini kita tinggal merujuk kepada  dasar hukum yang paling utama untuk melaksanakan KLB yaitu : (1) Sesuai dengan asas hukum “Res Judicata pro Veritate Habetur” bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar,maka perintah hakim kepada para Ketua Pengwil untuk mengadakan KLB dalam  Putusan No 694/Pdt.G/PN/ JKT.Brt yang sudah inkracht terkait Kongres VII IPPAT 2020 adalah dasar hukum yang kuat dan harus dipatuhi oleh semua Ketua Pengwil IPPAT dan semua anggota IPPAT tanpa reserve (penolakan). Penolakan terhadap perintah hakim tersebut dapat dieksekusi paksa dan jika tetap enggan melakukan KLB dapat dipidana. (2) Apa yang menjadi syarat sahnya KLB sesuai Anggaran Dasar (AD) IPPAT? sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) AD.IPPAT kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini,ketentuan dalam Kongres berlaku mutatis mutandis (asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.-red) untuk Kongres Luar Biasa. “Artinya, ketentuan tentang sahnya Kongres dalam pasal 14 ayat (3 dan 4) AD IPPAT berlaku bagi KLB, dengan demikian jika ketentuan  Pasal 14 ayat (3 dan 4) AD IPPAT dipenuhi maka KLB sah dan mengikat bagi semua anggota IPPAT tanpa terkecuali”. Tegasnya.

Atas kedua dasar hukum diatas, KLB lanjutan putaran kedua pemilihan Formatur Ketua Umum IPPAT harus segera dilaksanakan. “Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) AD IPPAT acara yang ada dalam kongres yaitu pemilihan Ketua Umum dan Pelantikan MKP IPPAT adalah salah satu yang dapat dan sah menjadi agenda KLB untuk melanjutkan agenda Kongres VII IPPAT 2018 yang belum selesai.” Jelasnya.

Baca:  Rakernas Kementerian ATR/BPN 2021 Resmi Dibuka

Menutup penjelasannya Hapendi Harahap memberikan kesimpulan bahwa,”Perdamaian yang diadakan tanggal (21/12/2020) antara penggugat dan tergugat serta disetujui oleh Caketum Kongres VII IPPAT yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN RI adalah kesepakatan perdamaian yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan AD/ART IPPAT serta memberikan keadilan dan manfaat yang sangat besar bagi anggota IPPAT,oleh karenanya semua anggota IPPAT harus mendukungnya demi kejayaan IPPAT dimasa yang akan datang.”

-ACL-

Komentar