oleh

Satu Langkah Menuju KLB IPPAT

KLB untuk menyelesaikan Kongres VII Makassar 2018.

Jakarta, kabarnotariat.id – Berselang hanya 7 (tujuh) hari terhitung dari Penandatanganan kesepakatan perdamaian jilid I pada 21 Desember 2020, Gatot Tri Waluyo yang tidak hadir pada penandatanganan kesepakatan perdamaian jilid I,akhirnya hadir dan menandatangani kesepakatan damai.

Kesepakatan perdamaian jilid II dengan kehadiran Gatot Tri Waluyo yang bertindak sebagai Wakil Ketua Presidium pada Kongres VII IPPAT 2018 di Makassar, menjawab semua keraguan dan desakan berbagai pihak terutama anggota IPPAT, angin segar menuju Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelesaikan agenda Kongres VII IPPAT Makassar yang belum terlaksana yaitu melaksanakan putaran kedua dengan agenda pemilihan Ketua Umum dan Majelis Kehormatan PPAT (MKP) sudah didepan mata.

Bertempat di Kementerian ATR/BPN RI Jakarta, Senin (28/12/2020) disaksikan oleh pejabat kementerian ATR/BPN RI seluruh pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai.

Otty H.C Ubayani yang salah satu pihak yang menandatangani perjanjian damai mengatakan, “Alhamdulillah, ini kado akhir tahun yang sangat indah bagi seluruh anggota IPPAT”. Perjuangan rekan-rekan agar perdamaian terlaksana patut kita hargai terlebih kepada mas Gatot (Gatot Tri Waluyo) yang dengan legowo hadir pada acara ini dan juga tentunya kepada rekan-rekan yang berperkara maupun tidak. Usaha dan doa terus kita lakukan tanpa mengindahkan energi dan pikiran yang terkuras demi tercapainya kesepakatan perdamaian ini.

“Kedepannya jangan ada lagi terjadi seperti ini,kita sudah sangat lelah menghadapi berbagai konflik organisasi, IPPAT terus maju dan IPPAT jaya selalu”, harapnya.

Pada kesempatan yang lain Ketua Umum IPPAT periode 2015-2018 Syafran Sofyan menambahkan, “Sekarang bola sudah berada ditangan Pengwil-Pengwil, berdasarkan ketetapan hukum atas putusan pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Kongres Luar Biasa (KLB) harus segera dilaksanakan”.

Baca:  Menteri ATR/Kepala BPN Melantik 11 Pejabat Tinggi Madya dan 7 Pejabat Tinggi Pertama

Putusan pengadilan telah menjadi yurisprundensi tertinggi, tidak ada pihak manapun yg dapat melakukan penolakan.”Bila ada penolakan maka ada konsekuensi hukum didalamnya”,tegasnya.

Hadir dalam acara penandatanganan perdamaian ini seluruh pihak yang berperkara, diantaranya Julius Purnawan, Hapendi Harahap, Otty HC Ubayani, Firdhonal yang merupakan Calon Ketua Umum pada Kongres IPPAT VII 2018 Makassar. Bambang Oyong, Gatot Tri Waluyo, Ruli Iskandar dan rekan-rekan PPAT yang lain.

-ACL-

Komentar