oleh

“Legacy, Bunga Rampai Hukum Pidana dan HAM”

Jakarta, kabarnotariat.id – Duka menyelimuti dunia Hukum dan HAM Indonesia atas wafatnya Prof.Dr.Muladi,SH.,M.Hum, eksistensi keilmuan pada dunia hukum Indonesia khususnya Hukum Pidana dan HAM menempatkannya sebagai salah satu ahli hukum pidana dan HAM terbaik di Indonesia.

Muladi memulai pendidikan Hukumnya di Universitas Diponegoro pada tahun 1968, kemudian mendapat kesempatan untuk memperdalam Hak Asasi Manusia (HAM) di International Institute of Human Rights, Strasbourg, Perancis (1979) dan meraih gelar Doktornya (S-3) di bidang ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran, Bandung (1984) dengan predikat cumlaude. Prestasi cemerlang akademisnya menempatkan Muladi pada posisi penting di Kampusnya Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro hingga diangkat sebagai Guru Besar dan memperoleh kepercayaan menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro.

Terus berkarya di dunia hukum Pidana dan HAM Indonesia, Muladi telah menghasilkan karya belasan buku, dimana hasil karyanya tersebut dijadikan referensi hukum pidana dan HAM di Indonesia salah satunya yang fenomenal yaitu buku “Bunga Rampai Hukum Pidana”, yang menjadi buku pegangan insan hukum Indonesia baik dari kalangan aparatur penegak hukum (Hakim,Jaksa, Kepolisian), praktisi hukum dan akademisi. Buku ini juga dinilai sebagai salah satu pemikiran terbaik atas Hukum Pidana di Indonesia.

Eksistensi dan determinasi Muladi pada hukum pidana membawanya masuk dunia politik dengan menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah (1997),dan akhirnya masuk kedalam dunia birokrasi dan diangkat sebagai Menteri Kehakiman RI (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) di akhir era pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998, kemudian kembali diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden B.J.Habibie.

Yang selalu diingat rakyat Indonesia adalah, Muladi menjadi bagian berdirinya Komisi Nasional (KOMNAS) HAM RI atas perintah Presiden Soeharto kala itu dan menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Ali Said,SH. sebagai kordinator dan Muladi menjabat sebagai anggota cukup lama dari tahun 1993 hingga 1998.

Baca:  Pererat Tali Silaturahmi 'Sahabat Otty' Gelar Bukber

Setelah era Presiden Habibie, sepak terjang Muladi di dunia Politik,Hukum dan tentunya pendidikan tidak berhenti. Hingga diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Gubernur Lemhanas RI pada 2005 hingga 2011 dan menjadikannya Gubernur Lemhanas terlama sepanjang sejarah Lemhanas, pada era kepemimpinan nya,banyak pengamat menilai Muladi membawa perubahan pentinga pada Lemhanas. Setelah menjabat Gubernur Lemhanas Muladi terus aktif di dunia politik. Partai Golkar yang membesarkannya di dunia politik mengangkatnya menjadi Ketua DPP Golkar bidang Hukum dan HAM (2009-2014) hingga menjabat Ketua Mahkamah Partai Golkar dan berperan sangat penting dalam penyelesaian konflik dualisme kepemimpinan partai Golkar. Pada tahun 2019 Muladi dipercaya untuk menjadi ketua tim perumus revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bakti terakhirnya yang akan terus dikenang oleh masyarakat Indonesia.

Ucapan duka cita terus mengalir dari tokoh-tokoh bangsa,penghormatan atas dedikasi dan buah pemikirannya untuk negara khususnya di bidang hukum pidana dan HAM terus bergulir diantaranya dari, Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, Rektor Universitas Diponegoro Prof.Dr. Yos Johan Utama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Prof.Dr. Muladi SH meninggal dunia pada hari Kamis (31/12/2020) pukul 06.45 WIB di RSPAD Gatot Soebroto,Jakarta dan akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal,Semarang pada hari yang sama.

“Sebagai pakar hukum pidana, beliau sangat berjasa dalam penegakan hukum dan penyusunan perundangan melindungi HAM. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapatkan balasan terbaik atas amal dan dedikasinya bagi keluarga,lembaga dan negara.” Rektor Universitas Diponegoro, Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum.

ACL

Komentar