oleh

Habib Adjie : “IPPAT Antah Berantah, Kekuasaan Kembali Kepada Anggota Untuk Laksanakan KLB”

Surabaya, kabarnotariat.id – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)  pasca ditandantanganinya perjanjian perdamaian oleh seluruh pihak yang bersengketa terus menggema. Beragam pendapat dari anggota IPPAT mengenai pelaksanaan KLB IPPAT  terus disuarakan.

Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., seorang anggota senior IPPAT di Jawa Timur dan pengajar pada Program Pendidikan (Prodi) di Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya memberikan penjelasannya, “Jika ternyata putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan Kasasi dicabut, berarti putusan tersebut berlaku. Termasuk meniadakan hasil kongres yang batal sejak kongres dilakukan, artinya Ketum  tidak ada. Ketua Pengwil (Pengurus Wilayah) yang dilantik oleh Ketum juga tidak ada, Ketua Pengda (Pengurus daerah) yang dilantik oleh Ketua Pengwil juga tidak ada. Dan semua surat keputusan yang dikeluarkan Ketum/Pengwil/Pengda menjadi tidak ada juga. Dan putusan tersebut memerintah KLB kepada siapa ? Ke Pengurus Pusat (PP)/Pengwil ?, Tidak mungkin karena sudah tidak ada lagi, sehingga jadinya sekarang ini IPPAT tanpa ada pengurusnya baik ditingkat Pusat, Wilayah dan Daerah, menjadi IPPAT Antah Berantah”.

Melalui sambungan telepon pada, Rabu (30/12/2020) Habib Adjie mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, KLB harus segera dilaksanakan dan yang menjadi pelaksana adalah ANGGOTA IPPAT Seluruh Indonesia. “Kalau mau diadakan KLB karena sudah tidak ada PP IPPAT, maka harus atas dasar usulan anggota IPPAT melalui konferdalub (Konferensi Daerah Luar Biasa), kemudian diputuskan lagi dalam konferwillub (Konferensi Wilayah Luar Biasa), terus KLB diusulkan oleh para pengwil, kemudian disiapkan KLB dengan pra KLB, barulah diadakan KLB dengan dasar sebagaimana tersebut diatas. Itu kalau konsisten, taat, patuh pada AD ART IPPAT dan putusan pengadilan serta Hukum yg berlaku,” Terang Habib Adjie.

Baca:  NRC Singgah Ke Ujung Genteng - Ciletuh

Tahapan ini penting menurutnya yang diawali penyatuan sikap oleh seluruh anggota yang langsung membentuk panitia anggota, Anggota harus menyadari haknya dan bergerak untuk menyelenggarakan KLB.

Menyinggung kesepakatan perdamaian para pihak yang berperkara, Habib Adjie menegaskan,”Saya adalah anggota IPPAT yang bukan merupakan para pihak yang berperkara. Kesepakatan damai tidak mengikat anggota lain yang tidak berperkara. Kesepakatan damai juga tidak bisa melangkahi AD/ART IPPAT, intinya harus ke aturan main dalam AD/ART IPPAT untuk pelaksanaan KLB. Tapi masalahnya saat ini semua merasa benar dan tidak salah”.

Lebih lanjut Habib menambahkan, dulu dirinya menjadi bagian tim penyusun AD/ART IPPAT yang didasari dengan suatu pemikiran kebersamaan. Dan harus dipahami keberadaan Pengda dan Pengwil adalah otonomi independen. Karena dipilih langsung oleh masing-masing anggota disetiap tingkat daerah/wilayah, bukan  oleh Pengurus Pusat (PP). Maka keabsahan Pengda dan Pengwil serta Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) tidak bergantung pada PP dan Majelis Kehormatan Pusat (MKP), coba dipelajari kembali AD/ART IPPAT, karena asasnya demikian.

KLB atau KLB agenda Lanjutan Kongres?

Kita ingat Anggaran Dasar (AD) merupakan aturan main berorganisasi yang tidak bisa diabaikan berdasarkan kesepakatan Perdamaian. Yang terbaik sadar dan kembalilah kepada AD IPPAT, bangun persahabatan, silaturahmi, dan kesejawatan. Menurut saya, kalau kasasi dicabut, maka putusan PT banding mempunyai kekuatan hukum inkracht deh… yang mana salah satu putusannya “keputusan kongres IPPAT 2018 jadi batal demi hukum” berarti “semua keputusan apapun yang diambil dalam kongres IPPAT 2018 adalah batal”

Adapun keputusan kongres IPPAT tersebut antara lain : 1) keputusan tentang pembukaan kongres IPPAT; 2) keputusan tentang peserta kongres IPPAT; 3) keputusan tentang jadwal acara kongres IPPAT; 4) keputusan tentang tata tertib kongres IPPAT; 5) keputusan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PP IPPAT; 6) keputusan tentang LPJ MKP IPPAT; 7) keputusan tentang pengesahan calon ketua umum PP IPPAT; 8) keputusan tentang pengesahan calon anggota MKP IPPAT; 9) keputusan tentang penyelenggaraan pemilihan ketum PP IPPAT dan MKP IPPAT; 10) keputusan tentang hasil pemilihan formatur PP IPPAT; 11) keputusan tentang hasil pemilihan anggota MKP IPPAT; 12) keputusan tentang pelantikan formatur terpilih PP IPPAT; 13) keputusan tentang pelantikan anggota MKP IPPAT; 14) keputusan tentang penutupan kongres IPPAT;

Baca:  Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP

Dengan pencabutan Kasasi, maka menurut Habib Adjie, ke-14 Keputusan Kongres IPPAT 2018 di Makasar tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena putusan PT Banding menjadi mempunyai Kekuatan Hukum mengikat/ INKRACHT. Sedangkan perdamaian/kesepakatan yang ditanda tangani, hukumnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tidak mengikat anggota IPPAT yang tidak bersengketa/berperkara.

“Dalam keadaan seperti ini siapa yang berwenang dan mempunyai kekuasaan atas IPPAT? Yaitu ANGGOTA IPPAT seluruh Indonesia. Jadi bersatulah Anggota IPPAT untuk membentuk Panitia KLB..!!!! Mari KLB setelah pandemic Covid 19 berakhir,” seru Habib Adjie mengakhiri pandangannya.

DN/ACL

Komentar