oleh

Kompensasi 455 Bidang Lahan Masyarakat Untuk Proyek Tol Ciawi – Sukabumi Tahap II Dibayar Pemerintah

Sukabumi, kabarnotariat.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan pembayaran kompensasi (penggantian) dalam pengadaan lahan tanah jalan tol Ciawi -Sukabumi II (seksi III dan IV). Bertempat di Yayasan Pendidikan Al-Badriyah jl.Kadupugur desa Cijengkol, kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/12/2020) lalu.

Penerima Kompensasi Tol Bocimi Tahap II

Staff Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Subagio sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)dalam proyek pembangunan ini mengatakan sehubungan akan dilaksanakan kegiatan pemberian penggantian kepada masyarakat. Pada proses dan tahap pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ciawi sukabumi berdasarkan surat pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan lahan jalan tol ciawi sukabumi II (seksi III dan IV) nomor KU.02.03/440357-19/181220-001 18 Desember 2020 meliputi wilayah desa Mekarjaya dan desa Cijengkol Kecamatan Caringin kemudian desa Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan.

“Dari tiga wilayah tersebut jumlah total bidang tanah sebanyak 455 bidang dengan total nominal ganti kerugian sekitar 78 milyar”, Jelas Bambang.

Kemudian Bambang melanjutkan, dalam pembayaran ini warga cukup mendukung proses percepatan pembangunan program nasional, kendati demikian,ada beberapa kendala yang didapati yakni masih kurang lengkapnya bukti kepemilikan seperti warkah atau administrasi catatan sipil warga pemilik atau penggarap lahan, tapi semua itu bisa teratasi agar kelak tidak menjadi masalah.

“Beberapa catatan bagi calon penerima yang telah lengkap segala persyaratan diantaranya datang dengan laksanakan protokol kesehatan, penyaluran diberikan langsung kepada yang berhak sesuai dokumen (suami istri atau ahli waris harus datang bersamaan) , bilamana pihak yang berhak tidak hadir maka ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan negeri cibadak, ” Pungkas Bambang.

Namun sangat disayangkan salah satu pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai pejabat publik ketika dimintai informasi oleh awak Media, pihaknya hanya menjawab “saya tidak memiliki kewenangan ucapnya, silahkan ke PPK saja”.

Baca:  E-sertipikat: 'Peraturannya Harus Disinkronkan'

ACL/IRN

Komentar