oleh

Syafran Sofyan : “Pahami Petitum Gugatan Perdata, Putusan Hakim Tidak Ultra Petita”

Jakarta, kabarnotariat.id, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) Periode 2016-2018,Syafran Sofyan angkat bicara terkait polemik IPPAT terutama seputar pelaksanaan Kongres Luar Biasa) IPPAT.

Ditemui di kantornya dibilangan Tanah Kusir,Jakarta Selatan Rabu (6/1/2021), Syafran Sofyan menjelaskan bahwa dirinya harus memberikan penjelasan yang berdasarkan kajian ilmiah yang tentunya berdasarkan seluruh peraturan yang berlaku.

“Saya mengamati perkembangan seputar masalah ini,saya harus menjelaskan beberapa poin yang selama ini menjadi dasar perdebatan di kalangan anggota. Pertama saya harus mengingatkan untuk mengetahui dan memahami materi gugatan.” Terangnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, “Sebelum jauh kita menggali lebih dalam, kita harus paham petitum penggugat, apa sih yang diminta oleh penggugat?”.

Objek yang menjadi gugatan dalam perkara ini (694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt jo 422/PDT/2020/PT.DKI) adalah Keputusan Presidium yang melantik Ketua Umum IPPAT pada putaran pertama yang belum mencapai 50+1, dan belum dilantiknya Majelis Kehormatan PPAT (MKP). Sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

“Nah, hanya itu! petitum inilah yang menjadi dasar oleh hakim pengadilan perdata untuk memutuskan perkara,” ungkap Safran

Dalam memutuskan suatu perkara perdata, hakim bertindak dan berlandaskan pada pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR) serta padanannya pada pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg mengenai ketentuan ultra petita yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum.

Dalam hukum perdata di Indonesia berlaku asas ‘Hakim bersifat pasif’ artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang pada hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan padanya.

Baca:  Lima Hal Ideal Memilih Calon Ketua Pengwil I.N.I Jawa Tengah

“Kalo dalam putusan dinyatakan keputusan kongres batal demi hukum, yang mana saja?” tanya Safran. Jika berdasarkan penjelasan HIR, dan RBg diatas, yang menjadi dasar hakim perdata memutus perkara yang dinyatakan batal demi hukum adalah yang sesuai dengan petitum, tidak boleh ultra petita.

Pada perkara gugatan ini, berdasarkan HIR dan RBg, tentunya hakim tidak bisa memutus diluar petitum. Perkara ini sudah diputus pada tingkat PN dan PT.

Diantaranya putusan dalam poin 4 adalah “Menyatakan Kongres VII IPPAT di Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2018 adalah batal demi hukum;” dan poin 5 “Menyatakan pemilihan Ketua Umum dan pemilihan Majelis Kehormatan IPPAT dalam Kongres VII IPPAT di Makassar yang diselenggarakan pada 27-29 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;”

Dalam putusan pengadilan tersebut tentunya harus ada penyelesaian. Dimana perkara gugatan perdata, putusan hakim harus juga berupa penyelesaian, yang tertera pada poin 6 dengan bunyi putusan “Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;”

Nah, KLB yang mana? Inilah yang menjadi perdebatan. Seharusnya jika paham petitum penggugat, tidak perlu dan tidak ada lagi diperdebatkan.

“Yang diperintahkan oleh pengadilan adalah KLB YANG SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG INKRACHT, yang menjadi Sumber Hukum Formil. Ini yang harus dilaksanakan Pengwil-Pengwil, yaitu melaksanakan KLB, untuk melaksanakan PUTARAN KEDUA sesuai dengan isi gugatan para penggugat, tidak ada lagi yang lain!” ungkap Syafran.

“Ingat putusan pengadilan adalah sumber hukum formil yang wajib ditaati semua yang berperkara, termasuk Pengwil-Pengwil IPPAT. Putusan pengadilan jika tidak dilaksanakan, ada konsekuensi hukum didalamnya. Jadi putusan ini mutlak harus dilaksanakan oleh pengwil, setelah inkracht.” Tegasnya.

Baca:  Kongres I.N.I Ke XXII Dibuka Presiden Jokowi Secara Simbolik

-ACL-

Komentar