oleh

E-sertipikat: ‘Peraturannya Harus Disinkronkan’

Kabarnotariat.id – Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan A.Djalil menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertipikat tanah secara nasional yang dibagikan ke 26 provinsi Selasa, (5/1/2021) lalu. Program sertipikat elektronik (e-Sertipikat) dalam tahapan perancangan landasan hukumnya, direncanakan tahun 2021 dengan peraturan yang mengatur tentang e- sertipikat rampung.

E-sertipikat yang sudah di rencanakan oleh Kementerian ATR/BPN sejak lama dan menjadi salah satu program di bidang pertanahan, diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo hingga mendapat tanggapan dari berbagai pihak terkait.

Pengajar program pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Udin Narsuddin memberikan penjabaran atas kajiannya tentang penerbitan e-sertipikat.

Berikut petikannya dengan kabarnotariat.id

“Berkenaan dengan e-sertipikat, ada beberapa peraturan dan Undang-undang yang terkait, terutama Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah,Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menjadi landasan e-sertipikat dan ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah ada.” Jelas Udin Narsuddin melalui percakapan aplikasi WhatsApp, Senin (11/1/2021).

Dalam RPP No. 24/1997, dijelaskan Udin, pada pasal 38 (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
“Dikarenakan e-sertipikat adalah produk melalui sistim elektronik atau digital maka RPP tersebut harus dihubungkan dengan pembuktian  elektronik berdasarkan UU No 11/2008 tentang ITE pasal 5 dan 6.”

Dalam analisisnya Udin Narsuddin menerangkan, terdapat ketidaksinkron-an antara perubahan pasal 38 PP24/1997 dengan ketentuan UU No.11/2008  tentang ITE, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum pada sertipikat hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun yang dihasilkan oleh proses pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. “Aturan dasarnya harus disinkronkan terlebih dahulu.”

Baca:  Satu Langkah Menuju KLB IPPAT

Lelaki yang akrab disapa Kang Udin ini menambahkan, juga harus mengacu pada peraturan mengenai akta otentik yang adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
“Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya, khususnya akta yang dibuat oleh PPAT.”

Di Indonesia aturan ada beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai akta otentik seperti, 1868 KUHPERDATA, UU Jabatan Notaris, PP 24/1997 dan PP 24/2016.

“Mengenai e-Sertipikat ada satu undang-undang yang berkaitan yaitu UU no.43 tahun 2009 tentang Kearsipan, jadi semua peraturan yang berkenaan dengan e-sertipikat harus disinkronkan.” Tegas Notaris dan PPAT Tangerang Selatan ini menutup penjelasannya.

ACL/IRN

Komentar