oleh

Sertipikat Elektronik Memberikan Kemudahan dan Jaminan Keamanan Berlapis Kepada Pemegang Hak

Jakarta, kabarnotariat.id – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Konferensi Pers terkait penerbitan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Konferensi pers yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi pertemuan video ini di moderatori langsung oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati pada hari Selasa (2/2/2021).

Konferensi pers dimulai pada pukul 15.00 WIB menghadirkan nara sumber Staff Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufqulhadi, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan,Tata Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Virgo Eresta Jaya.

Dwi Purnama dalam keterangan pembuka kepada media mengatakan,”Sertipikat Elektronik memiliki 3 (tiga) landasan atas penerbitannya yaitu landasan filosofis,sosiologis dan tentunya landasan yuridis.” Landasan filosofis sebagai instrumen untuk melindungi dan memberikan kepastian penguasaan tanah, pendaftaran tanah menguatkan hubungan privat antara bangsa Indonesia dengan tanah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,sedangkan landasan sosiologis adalah memiliki potensi kepada masyarakat pemilik tanah karena kemudahan dan keuntungan yang disediakan sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat melalui elektronisasi dalam pendaftaran tanah.

Dari aspek yuridis yang menjadi salah satu pertanyaan jurnalis kabarnotariat.id tentang sinkronisasi peraturan terkait, Dwi Purnama menjelaskan,”Aspek ini sangat diutamakan dalam penerbitan sertipikat elektronik, dengan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan utama dan juga karena ini berbasis elektronik maka UU No.11/2008 tentang ITE, juga mengacu kepada peraturan yang lain yaitu UUPA, UUCK, PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PerMen ATR/KaBPN No.6/2018 tentang Tentang PTSL.”

Masyarakat harus mengetahui bahwa program sertipikat elektronik ini sesuai dengan PerMen ATR/KaBPN No.1/2021 akan diberlakukan untuk pendaftaran baru atau sertipikat yang baru dibuat sedangkan bagi masyarakat yang telah memiliki sertipikat hanya bersifat volenteer atau sukarela untuk merubah dari bentuk fisik atau analog ke dalam bentuk digital. “Semuanya tidak serta merta sekitar 70 juta bidang yang telah bersertifikat kita digitalkan,ini akan butuh waktu dalam prosesnya kedepan, yang penting Kementerian ATR/BPN telah berkorespondensi bersama pihak penegak hukum baik dari Polri,Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam memberikan jaminan kepastian hukum akan Sertipikat elektronik.” Tegasnya.

Baca:  Menciptakan PPAT Berintegritas Tinggi dan Teladan

Sementara itu Kapusdatin Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya menjelaskan, Sertipikat elektronik akan menghilangkan segala bentuk duplikasi dan pemalsuan.”Sertipikat Elektronik memiliki tingkat keamanan dan juga kerahasiaan yang multi layer atau berlapis, Pusdatin Kementerian ATR/BPN yang mengelola data ini pun menggunakan berbagai platform keamanan terkini seperti menggunakan hashcode dan QRCode yang digenerate oleh sistim di Pusdatin,jadi selain pemilik Sertipikat elektronik tidak akan bisa mengakses.”

Sangat penting untuk diketahui masyarakat bahwa sertipikat yang dapat digitalkan adalah yang sudah valid data spasialnya dan data tektualnya artinya bila peta ukur sudah divalidasi dan data yuridis sudah valid maka sistim akan secara otomatis menerbitkan sertipikat
elektronik,bila ada satu syarat yg belum terpenuhi maka proses tidak akan berjalan.

“Untuk awal Kementerian ATR/BPN akan mendigitalisasikan sertipikat yang dimiliki instansi pemerintah diluar sertipikat baru,kami akan lakukan pilot project disini.” Jelas Virgo.

Hadir dalam konferensi pers ini Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia,sebagai undangan dari Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

ACL

Komentar