oleh

Lembaga Kajian P3ATI: Sumbangsih Keilmuan Pertanahan dan Agraria

kabarnotariat.id – Pengetahuan akan keilmuan seputar Pertanahan dan Agraria di Indonesia kembali diperkaya dengan hadirnya sebuah Lembaga Kajian yaitu Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia (P3ATI).

Inisiator yang juga Ketua Lembaga Kajian P3ATI, Dr. I Made Pria Dharsana.SH.,M.Hum melalui percakapan telepon pada Minggu (7/2/2021) menjelaskan, “P3ATI adalah murni lembaga kajian, Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia. kita juga membahas politik pertanahan dan penanaman modal secara mendalam. Apalagi dengan telah diundangkannya Omnibus Law, UU nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja. Perhatian pemerintah, bagaimana menarik penanaman modal ke Indonesia. Disinilah kita dapat memberikan kontribusi, masukan dan kerja profesi bagi peningkatan ekonomi dn kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Disamping itu, tentu kita tetap kritis dengan bingkai ilmiah.”

Kemudian I Made Pria Dharsana yang juga sebagai pengajar pada Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa Bali memberi penjelasan akan nilai-nilai yang diemban oleh P3ATI. Lelaki yang akrab disapa pak Pri ini memaparkan,”kenapa kami dan PPAT serta pemerhati pertanahan mengatakan kita butuh lembaga pengkajian dan penelitian Pertanahan dan Agraria?, karena kita lahir hidup dan mati kembali ke tanah, jadi tanah merupakan bagian penting bagi hidup dan kehidupan manusia.”

“Mengingat tanah terbatas menjadi komunitas ekonomi maka sangat rentan masyarakat yang tak paham dengan arah politik pertanahan yang dikembangkan pemerintah yang sedang berkuasa untuk selalu kita ingatkan, kita akan kritis terhadap kebijakan jika menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa,” terang pak Pri.

Lebihlanjut dirinya Berpedoman pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berkaitan dengan dikeluarkannya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster pertanahan dan sekarang sedang disiapkan RPP nya. “Maka disini lah kami berkeinginan memberikan kontribusi, masukan-masukan yang positif agar tujuan peningkatan iklim investasi yang kompetitif sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dapat tercapai,” ungkap Pak Pri.

Baca:  Melalui PP Nomor 19 Tahun 2021, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dipermudah
Dr. I Made Pria Dharsana. SH. ,M.Hum.

“Tanah merupakan tempat hidup masyarakat kita, sudah seharusnya diatur sedemikian rupa agar bermanfaat dan bernilai guna. Jika pun demikian, dalam peningkatan nilai ekonomi atas sumber daya alam Indonesia dibutuhkan penanam modal. Tentu yang sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi ekspor, maka penanaman modal langsung dan pasti membutuhkan tanah. Pengaturan ini harus jelas, tegas dan transparan berkaitan dengan luas penguasaan, kompensasi kepada kas negara dan jangka waktu penguasaan tidak lah dapat bertentangan dengan UU Pokok Agraria No 5 thn 1960. Tanah, Rakyat dan Demokrasi, tidak terpinggirkan karena hanya semata untuk kepentingan investasi sehingga penguasaan tanah tanpa batas dan tanpa kontrol tidak dibiarkan terjadi karena akan berdampak sosial ekonomi dn keamanan bagi bangsa.”

P3ATI sebagai pemerhati serta akademisi, mencoba melakukan pembahasan, penelitian, seminar dan Penulisan,juga kerjasama dengan pemerintah khususnya kementrian ATR/BPN. Penyiapan kerjasama dengan Badan Kerja Sama (BKS), MKn Swasta, berkaitan dengan politik pertanahan dan Agraria terpadu. Hal ini diperlukan, agar setiap kebijakan yg dikeluarkan pemerintah semata-mata ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

P3ATI adalah perkumpulan berbadan hukum yang berdasarkan kegiatan dan fungsinya sesuai yang termaktub dalam akta pendirian perkumpulannya yaitu :
1. Memajukan dan mengembangkan ilmu Hukum Pertanahan dan Agraria di Indonesia.
2. Mendorong,meningkatkan keilmuan Pertanahan dan Agraria para Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia.
3. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan dalam bidang Hukum Pertanahan untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi (Pemerintah dan Swasta) untuk melakukan penelitian dan pengkajian serta pendidikan/pengajaran bidang Pertanahan dan Agraria.
5. Mengadakan berbagai seminar/diskusi/workshop di bidang Pertanahan dan Agraria.
6. Mengadakan/membuat penerbitan secara manual dan online bidang Pertanahan dan Agraria.

Baca:  "Kredit Sindikasi Perbankan Dapat Mempermudah Peluang Bagi Dunia Usaha"

Dalam menjalankan kegiatan, lembaga P3ATI juga memiliki struktur pengurus inti dan pengawas seperti yang tertera dalam SK Pengesahan pendirian badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Ketua : I Made Pria Dharsana
Wakil Ketua : Irwan Santosa.
Sekretaris : Johari
Bendahara : Hustam Husein

Dewan Pengawas
Ketua : Habib Adjie
Anggota : Muhammad Hafidh.

P3ATI akan dijalankan oleh Badan Eksekutif yang terdiri dari :Direktur Eksekutif dengan beberapa wakil serta Sekretaris dan Bendahara Eksekutif.

ACL

Komentar