oleh

9 Tingkatan Sanksi Administrasi Hingga Pidana Bagi Pelanggaran Tata Ruang

Jakarta, kabarnotariat.id – Kehadiran dua Menteri Kabinet kerja Presiden Joko Widodo yakni Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan A. Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono, saat meninjau langsung dugaan pelanggaran alih fungsi Sungai Cakung di Perumahan Grand Kota Bintang Bekasi pada Rabu (27/1/2021) lalu, memberikan bukti akan hadirnya negara pada pelanggaran pemanfaatan tanah dan ruang yang merugikan masyarakat.

Instansi manakah yang berwenang atas kasus pelanggaran tersebut ?. Tugas dan fungsi inilah yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN.

Terhadap pelanggaran yang terbukti atau yang terindikasi terhadap pemanfaatan tanah dan ruang yang menyebabkan kerugian, apalagi menyebabkan dampak buruk yang masif seperti bencana dan lainnya, maka tindakan pencegahan dan penindakan terkait pelanggaran ini mutlak harus dilakukan.

Direktur Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, menjelaskan dalam acara (8/1/2021) pembukaan ‘PPTR EXPO 2021 MENJAWAB PUBLIK’,”Sosialisasi secara berkala terus dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan. Peringatan-peringatan terus di sampaikan kepada Pemda-Pemda diseluruh Indonesia. Agar tidak terjadi pembiaran terhadap pemanfaatan bidang yang menyalahi aturan dan akan menyebabkan adanya kerugian bagi masyarakat. Bila pembiaran ini tetap berjalan, maka baru kita akan melakukan tindakan pemberlakuan sanksi.”

Oleh karenanya, terhadap Pemda-Pemda termasuk juga para investor, harus mengetahui dan memahami akan koridor-koridor yang wajib dipatuhi dalam pemanfaatan tanah dan ruang. “Nah,didalam menentukan suatu pelanggaran tata ruang tetap mengacu pada tahapan yang pertama kita audit dulu sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN atau tidak?, adakah izinnya?, adakah peraturan lain yang mensyaratkan pada izin tersebut?, mengganggu akses publik tidak?. Setelah terpenuhi segala unsur pelanggaran, baru diproses menuju penindakan berupa pemberian sanksi,” ungkapnya

Baca:  Konferwil INI Jawa Tengah Memilih Widhi Handoko Menjadi Ketua Pengwil Jateng INI Periode 2019 – 2022

Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran tata ruang ada 9 (sembilan) jenjang sanksi administrasi. Dari yang paling ringan, berupa teguran hingga Pengembalian atau pemulihan fungsi dan pembongkaran. Adapun sanksi pidana dirinya menegaskan jika pelanggaran tersebut menyebabkan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Sumedang (Jawa Barat) baru-baru ini. Maka langsung serahkan ke pihak penegak hukum, baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan. “Intinya yang paling penting laporkanlah kepada kami jika terjadi indikasi pelanggaran tata ruang, akan segera kami proses,” pungkas Budi Situmorang.

Hingga saat ini menurutnya di Indonesia sudah terdata dan terindentifikasi puluhan ribu pelanggaran pemanfaatan tanah dan ruang. Ditjen PPTR sudah melakukan penyortiran dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemda di wilayah yang bersangkutan. “kami memberikan koordinat bidang tersebut dan menyampaikan dampak yang akan terjadi. Akibat pelanggaran tersebut, untuk segera Pemda dapat melakukan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

-ACL-

 

Komentar