oleh

Sertipkat tanah (Sertipikat-eL) adalah Produk Tata Usaha Negara, bisakah dibatalkan?

kabarnotariat.id – Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan, bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

-Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan, disebut sertipikat.

-Dalam UUPA tidak pernah disebut sertipikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkannya “surat tanda bukti hak”.

Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertipikat tanah sebagai kalimat ini tersebut dalam sampul map yang berlogo burung garuda yang dijahit menjadi satu dengan Surat Ukur atau Gambar Situasi tanah tersebut.

PMATR/KBPN Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik Pasal 1 Angka:
7. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
8. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 52 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Baca:  UUCK Menjamin Ketahanan Pangan Nasional

Pasal 56 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Sementara itu keputusan-keputusan yang sering menyebabkan sengketa pada umumnya adalah perbuatan (hukum) administrasi yang mengandung kekurangan (kesalahan, kekeliruan, keterlambatan, keganjilan, keanehan) didalam keputusannya.

Perbuatan hukum administrasi yang mengandung kekurangan tersebut bentuknya bermacam-macam diantaranya:
1. Perbuatan hukum itu dilakukan dibawah wewenangnya, akan tetapi tidak mengindahkan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh peraturan atau ketentuan dasarnya (procedural).
2. Perbuatan hukum dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai dengan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh peraturan atau ketentuan dasarnya akan tetapi isinya bertentangan dengan hukum/melanggar moral/etika/tata susila.
3. Perbuatan hukum itu dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai dengan cara-cara atau bentuk yang ditentukan oleh peraturan atau ketentuan dasarnya, akan tetapi keputusan yang diambil mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negative dari pihak Ketiga.
4. Perbuatan hukum itu dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai dengan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh suatu peraturan atau ketentuan dasarnya, akan tetapi hanya memutuskan sebagian saja dari seluruh urusan.
5. Perbuatan hukum itu dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai dengan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh peraturan atau ketentuan dasarnya, akan tetapi ditambah dengan syarat-syarat yang ternyata syarat tersebut bukan termasuk wewenangnya.
6. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ administrasi tersebut tidak jelas wewenanganya, baik mengenai materi atau urusan yang diputuskan.

Atas keputusan-keputusan yang mengandung kekurangan tersebut, menurut materinya dapat digolongkan bahwa kekurangan-kekurangan yang menyebabkan keputusan tersebut cacat, pada dasarnya adalah merupakan akibat adanya:
-penyimpangan terhadap ketentuan peraturan yang bersifat administrasi.
-penyimpangan-penyimpangan yang bersifat pidana.
Penyimpangan karena tidak diindahkannya ketentuan perdata, yaitu perbuatan hukum administrasi yang menimbulkan kerugian warga masyarakat dalam berbagai bentuk yang dapat dinilai dengan uang.

Baca:  Senyum Indah Baksos HUT IPPAT ke-33 Untuk Generasi Penerus

Berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah Elektronik merupakan Produk Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3/1999 yang menyebutkan pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada yang berubah dalam hal gugatan pembatalan sertipikat hak atas tanah ke PTUN baik sertipikat analog maupun elektronik.

Komentar