oleh

Menteri ATR/Kepala BPN: “Investigasi Menyeluruh Terhadap Prosedural”

Jakarta, kabarnotariat.id – Kasus balik nama atau pemindahan kepemilikan sertipikat hak atas tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik yang menimpa keluarga mantan wakil menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, hangat diperbincangkan publik. Kementerian ATR/BPN menggelar Konferensi Pers (11/2/2021) yang dilakukan secara virtual terkait kasus publik tersebut, yang dikenal dengan ‘penjarahan sertipikat’.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan A.Djalil, hadir langsung memberikan keterangan bersama jajaran terkait. Yaitu Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan dan Ruang, serta Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan A.Djalil kepada awak media menjelaskan,”Kami sudah melakukan pertemuan 2 Kali dengan pak Dino Pati Djalal bersama Ibunda,kami kumpulkan segala keterangan dan langsung melakukan proses investigasi kenapa hal ini bisa terjadi.”

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B Agus Widjayanto, menjelaskan,”Setelah menghimpun semua data kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Perlu diketahui bahwa terduga pelaku ini pada tahun sebelumnya juga pernah ditahan atas kasus pertanahan, sehingga dugaan kami mereka ini adalah sindikat mafia tanah. Kami mendukung keluarga pak Dino Pati Djalal atas laporannya ke Polda Metro Jaya.”

Dalam Keterangan tambahan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Penetapan Tanah Suyus Windayana menjelaskan temuannya,”Kami menemukan bahwa pelaku menggunakan KTP palsu dengan melakukan penggantian foto pada KTP tersebut dengan tetap menggunakan nama aslinya, KTP yang digunakan adalah KTP lama atau non elektronik sehingga kami harus menginvestigasi proses AJBnya.”

Menjawab pertanyaan kabarnotariat.id perihal apakah sertipikat tanah milik ibunda Dino Pati Djalal yang diproses balik namanya asli?, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofjan A.Djalil, menjawab “Sertipikat itu asli semua, dengan terpenuhi seluruh unsur persyaratan Balik Nama, termasuk Akta Jual Beli dan seluruh dokumen, maka BPN memprosesnya.”

Baca:  Notaris Pemegang Protokol (NPP) Dibebani Ganti Rugi

Lebih lanjut dikatakan dari sisi dokumen, surat kuasa hingga akte jual beli sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah sesuai prosedur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pakai KTP yang belum elektronik?, Apakah pemilik KTP sebenarnya yang melakukan transaksi atau tidak akan menjadi ranah kriminal atau Kepolisian?.”Ada tiga tanah yang dimiliki berkaitan kasus ini. Sementara kita blokir sertipikat tanah yang bermasalah,” tuturnya.

Tiga bidang tanah berupa objek bangunan dengan nomor sertipikat 8516 (Cilandak), 2342 (Kemang) dan sertipikat nomor 2164 (Pondok Indah), kesemuanya menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, RB Agus Widjayanto, dalam status diagunkan di Bank.

“Proses investigasi sedang berjalan oleh tim Kementerian ATR/ BPN bersama penyidik Polda Metro Jaya. Kami sudah meminta keterangan PPAT dan pihak BPN setempat. Bila terbukti bersalah, maka akan kami tindak tegas berupa pencabutan SK dan pemecatan.” Tegasnya.

Dalam keterangan penutup kepada awak media, Sofjan A.Djalil berpesan,”Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memindahtangankan sertipikat walau dengan kuasa. Agar setiap proses selalu dikawal termasuk pengecekan sertipikatnya di BPN. Pilihlah PPAT/Notaris yang memiliki kredibilitas. Kejahatan ini menjadi salah satu sebab mengapa kita menerbitkan sertipikat elektronik dengan jaminan keamanan. Maka akan meng-eliminir segala kejahatan di bidang pertanahan, khususnya menyangkut sertipikat hak atas tanah.”

ACL

Komentar