oleh

“Membongkar Kasus Pertanahan Membutuhkan Kejelian Penyidik”

Jakarta, kabarnotariat.id – Tertangkapnya pelaku yang diduga sebagai penipu dalam kasus “penjarahan” sertipikat hak atas tanah keluarga mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal membuktikan keseriusan Polda Metro Jaya yang berkolaborasi bersama Kementerian ATR/ BPN.

Kelompok yang diduga adalah mafia pertanahan ini,melakukan kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Direktur Jenderal (Dirjen), Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), R.B Agus Widjayanto dalam Lunch Talk Berita Satu, Senin, (15/02/2021) mengatakan,”Mafia tanah adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan atau tindakan dengan sengaja berbuat kejahatan yang sistematis dan terstruktur yang menyebabkan terhambatnya suatu hal pertanahan tertentu.”

Lebih lanjut R.B Agus Widjayanto menuturkan masyarakat harus melaporkan jika ada indikasi sengketa dan konflik pertanahan. “Masyarakat tentunya harus melakukan pengaduan laporan, laporan itu bisa disampaikan ke Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di kabupaten atau juga Kepolisian,” tuturnya.

Dari pengaduan masyarakat, akan diidentifikasi oleh pihak BPN apakah kasus pengaduan masyarakat tergolong kasus mafia tanah atau kasus layanan pertanahan biasa. “Kita juga melakukan verifikasi kepada aparat terkait seperti kepala desa untuk cek data,” tutur Dirjen PSKP.

Keseriusan dalam memberantas mafia tanah menjadi perhatian khusus pemerintah yakni Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama dengan Kepolisian dalam memberantas mafia tanah. “Kita sudah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Polri dan Kejaksaan dari 2017. Kemudian kita membentuk satgas mafia tanah atau satgas kejahatan pertanahan dengan Polri di pusat maupun Polda,” kata R.B Agus Widjayanto.

Kasus mafia tanah kita rapatkan bersama-sama, kita dari BPN menyajikan data pertanahan dan terkait dengan penyelidikan ditangani Polri tapi hasilnya apabila memang sertipikat yang peralihan memang dilakukan hasil kejahatan kita bisa lakukan pembatalan dari hak peralihan itu,” tambahnya.

Baca:  Dirjen PPTR : "Kami Membuka Diri Kepada Publik Dengan Kemudahan Akses dan Respon Cepat."
Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mengatakan,”Pihak Polri memang menerima banyak laporan kasus mafia tanah, namun penyidikan kasus pertanahan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hambatan penyidikan bisa begitu beragam mulai dari sulitnya mencari saksi hingga kejelian pihak penyidik untuk memproses data terkait pemalsuan tanah. “Pengumpulan saksi yang sering jadi masalah, terkadang saksi sudah meninggal sehingga nihil informasi,”

Untuk Diketahui, Penyidik Polda Metro Jaya telah menangkap 5 tersangka untuk dugaan kasus penipuan dan penggelapan sertipikat hak atas tanah untuk objek yang berada di Kemang dan Pondok Indah, untuk objek ketiga masih dalam penyidikan.

ACL

Komentar