oleh

UUCK Menjamin Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, kabarnotariat.id – Kebutuhan pangan bagi 250 juta rakyat Indonesia salah satunya berasal dari hasil komoditas pangan yang berasal dari pertanian. Beras yang merupakan komoditas utama hasil pertanian di Indonesia menjadikan salah satu sumber ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan Indonesia.

Ketersediaan areal persawahan dan ladang di tengah arus industrialisasi dan modernisasi yang masif di negara ini membuat pemerintah terus menjaga areal sawah dan ladang dengan membuat kebijakan berupa peraturan untuk melindungi areal persawahan dan ladang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) memiliki peran dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian terutama areal persawahan.

Direktur pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, menjelaskan bahwa alih fungsi sawah akan mempengaruhi produk padi serta mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu, guna menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah berusaha menahan laju alih fungsi lahan sawah dengan diterbitkannya beberapa peraturan.

“Pemerintah memiliki undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan,beserta peraturan turunannya, akan tetapi hal tersebut belum mampu mencegah alih fungsi lahan sawah sepenuhnya,” Jelas Asnawati dalam kegiatan  PPTR EXPO, MENJAWAB PUBLIK, bertempat di gedung Kementerian ATR BPN Ditjen tata ruang, Senin (22/2/2021).

Asnawati melanjutkan, pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa alih fungsi lahan sawah dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan umum dan perencanaan lahan. Lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (UUCK) yang merupakan murni inisiasi dari pemerintah, memberikan ketegasan akan kepastian pengaturan alih fungsi lahan sawah.

Baca:  Tidak Benar UUCK Mendorong Alih Fungsi Lahan Sawah

“Dengan persyaratan tertentu, alih fungsi lahan Sawah dalam UUCK, secara garis besar dibolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi bukan serta merta, ada syarat-syarat yang wajib. Diantaranya yaitu kajian kelayakan strategis. Pemerintahpun harus menyediakan lahan pengganti bila ada pemanfaatan sawah dalam PSN,” imbuhnya.

Perlu diketahui dalam UUCK itu sendiri, bukan hanya syarat ditentukan pula sanksi yang akan dikenakan. “Intinya, UU CK mengatur pemanfaatan lahan sawah, karena di dalam UUCK juga memuat bagaimana mengendalikan alih fungsi lahan sawah, sehingga menjamin ketahanan pangan nasional, Jadi jika ada yang mengatakan UUCK menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran, itu tidak benar,” Tegas Asnawati.

ACL

Komentar