oleh

Kedepan Masih Banyak Permasalahan Sertipikat Elektronik

kabarnotariat.id – Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik berbagai tanggapan muncul di masyarakat yang setuju maupun yang tidak setuju, kebijakan ini banyak diperbincangkan berbagai kalangan.

Atas dasar kebijakan pemerintah inilah, Lembaga Kajian Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan agraria terpadu Indonesia (P3ATI) menyelenggarakan webinar dengan topik pembahasan “Perspektif Sertipikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata” (27/2/2021).

Webinar ini menghadirkan narasumber ahli Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro,SH.,MH.,MM.,CN Guru besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang yang juga seorang Werda Notaris.

Webinar yang dipandu oleh Pembawa acara Renny Fonda, Amd.,SH.,M.Kn dan bertindak sebagai moderator Dian Christianti,SH.,MH. Diawali pembacaan doa dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Direktur Eksekutif P3ATI Dr.Nia Tresnawati,SH.,SP1.,M.Kn.

Wakil Direktur Eksekutif P3ATI, DR.Nia Tresnawati,SH.,SP1.,M.Kn

Prof.Liliana memulai pemaparan makalah dengan topik pembahasan PERSPEKTIF SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA.

Diawali dengan penjelasan apa saja landasan hukum penyelenggaraan sertipikat elektronik (sertipikat -el) yaitu UU No.11Tahun 2008 tentang ITE dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

“Kedua landasan hukum sertifikat elektronik yang berupa undang-undang ini merupakan pondasi hukum utama yang yang berakar pada UU Pokok Agraria pasal 19 (2) huruf c tentang Sertipikat, tentunya nanti akan dijelaskan berupa petunjuk pelaksana berupa peraturan pemerintah,”Jelasnya.

Dalam pemaparannya Prof Liliana mengemukakan kajiannya akan pentingnya Kementerian ATR/BPN sebagai regulator dan juga pelaksana sertipikat elektronik mengedepankan hak masyarakat akan kepemilikan sertipikat berupa analog untuk tidak serta merta langsung dilakukan penggantian sertipikat dari analog menjadi elektronik.

“Proses ini harusnya mengacu kepada hukum kepemilikan kebendaan dalam arti masyarakat berhak tetap memiliki atau menyimpan sertipikat analog sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, jadi kewajiban masyarakat untuk mengganti sertipikat analognya menjadi sertipikat elektronik perlu diperhatikan kembali.”

Baca:  I.N.I - IPPAT Jatim Berikan Bantuan Korban Bencana Palu, Sigi & Donggala

Prof Liliana melanjutkan pemaparannya dengan menitikberatkan pada Peraturan Menteri (PerMen) ATR/Kepala BPN No.1/2021 tentang Sertipikat Elektronik, “mengacu pada pasal 16 PerMen tersebut tidak ada penarikan sertifikat analog oleh Kepala Kantor Pertanahan.Tapi, ketika masyarakat ingin mengganti sertipikat analog menjadi elektronik atau karena peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertipikat yang ada akan ditarik untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan setempat kemudian dijadikan sertipikat elektronik, hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah mengacu pada hukum kepemilikan kebendaan.”

Penerbitan sertipikat elektronik untuk tanah yang belum terdaftar dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Penggantian sertifikat elektronik berdasarkan permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh pemilik tanah. Apabila bidang tanah masih terdapat sengketa maka sertifikat elektronik tidak akan dapat diterbitkan. “Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru salah satunya adalah bagaimana bisa diketahui sertifikat yang lama ditumpuki dengan sertifikat yang baru terbit?”

Tujuan pemerintah untuk sertipikat elektronik sangat baik, seperti dinegara lain juga telah mendigitalisasikan bukti sah kepemilikan ini. “Di beberapa negara lain seperti halnya di Malaysia dan sebagian Australia menggunakan secure paper meskipun telah menyimpan ke dalam bentuk dokumen elektronik juga, beberapa negara yang telah melakukan penerapan elektronik maka pelayanan Pertanahan akan meningkat, oleh sebab itu di Indonesia dilakukan penerapan elektronik karena akan menaikkan nilai registering property.”

Kemudian Prof.Liliana melanjutkan, menurut wakil Menteri ATR/wakil kepala BPN, upaya penyelesaian konflik agraria dibutuhkan strategi untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan/penguasaan tanah melalui reforma Agraria dengan kepemimpinan yang kuat, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dan memahami kebutuhan masyarakat.

Sertipikat elektronik diharapkan akan efektif dalam pengelolaan Pertanahan Nasional yang dapat meminimalkan penggandaan sertipikat, pemalsuan maupun transaksi ilegal Pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Sertipikat elektronik juga menghindari resiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik. “Tujuannya baik sekali yang sangat pro masyarakat, akan tetapi perlu kembali dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundangan dan peraturannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dari mulai proses pendaftaran hingga proses pengolahan datanya, karena sertipikat adalah alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum.” Jelas Prof.Liliana.

Baca:  Notaris Jatim Tetap Produktif Meningkatkan Profesionalisme

Webinar yang diselenggarakan oleh P3ATI ini tidak dipungut biaya dan sebanyak 1117 peserta telah mendaftar dan diberikan sertifikat sebanyak 916 yang diberikan secara elektronik melalui surel peserta.

-ACL-

Komentar