oleh

PP No.8/2021 Perlu Penjelasan Secara Rinci

kabarnotariat.id – Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu (P3ATI) bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menyelenggarakan webinar dengan tema PERSEROAN TERBATAS (Mikro, Makro dan UMKM) Pendirian, Perubahan dan Pembubaran.

Webinar yang diselenggarakan berkaitan dengan terbitnya UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan memfokuskan pembahasan akan salah satu turunan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMK) menghadirkan Nara Sumber Ahli Dr.Habib Adjie,SH.,M.Hum pada Jumat (19/3/2021).

Renny Fonda, A.Md.,SH.,M.Kn

Pemandu Acara Renny Fonda, Amd.,SH.,M.kn membuka webinar pada pukul 14.00 WIB dirangkai dengan pembacaan doa oleh Dr. Abdurrifai, SH.,M.Kn.

Ketua P3ATI, Dr.I Made Pria Dharsana,SH.,M.Hum memberikan sambutannya,”Webinar yang diselenggarakan bersama IWAPI merupakan bagian dari niat pendirian P3ATI, terkait tema yang kita usung berkaitan denga UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu PP No.8 tahun 2021 kami berharap dari kajian ini menjadi sumbangsih apa saja kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang diharapkan pemerintah.”

Selanjutnya I Made Pria Dharsana menerangkan implementasi kajian ini. “Acara yang diselenggarakan P3ATI dan IWAPI ini dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat di dunia usaha.” Harap Dosen Universitas Warmadewa, Bali ini.

Sementara itu Ketua DPP IWAPI Ir.Nita Yudi,MBA., Pada sambutannya sekaligus membuka secara resmi webinar ini mengatakan IWAPI merupakan organisasi wanita pengusaha pertama di Indonesia dan juga yang terlama.
“IWAPI didirikan pada tanggal 10 Februari 1975 jadi telah berusia 46 tahun, memiliki anggota aktif sebanyak 30 ribu lebih yang tersebar di 34 Provinsi diseluruh Indonesia.” terangnya.

IWAPI memiliki visi yaitu menjadikan organisasi terbaik dan terbesar di Indonesia dan memiliki misi menjadikan perempuan Indonesia mandiri secara ekonomi.”Syukur Alhamdulillah, IWAPI menjadi organisasi wanita pengusaha pertama dan terbesar di Indonesia bahkan di Asia,” ungkapnya.

Baca:  Peresmian Ruang Ika Notariat UI Akses Jejaring Alumni Yang Kuat

Selanjutnya Nita Yudi menjelaskan anggota IWAPI terdiri dari 2% Pengusaha besar dan 98% UMKM. “Pembahasan terkait tema ini sangat erat dengan IWAPI karena anggota IWAPI pada awalnya tidak diharuskan memiliki legalitas badan hukum karena IWAPI berharap setelah bergabung dengan IWAPI para anggota memiliki networking, usaha menjadi lebih besar kemudian baru mengurus legalitas badan hukumnya, disinilah pentingnya kerjasama kemitraan yang strategis dengan P3ATI.”

IWAPI berharap dengan kerjasama ini, dapat memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan pendirian dan perizinan dan lainnya, setelah diterbitkannya UU CK, dan peraturan turunan nya yaitu PP No.8 2021.
“Mudah-mudahan kerjasama ini bukan hanya sampai di webinar ini saja ke depan notaris di seluruh Indonesia dapat membantu kami anggota IWAPI dan bisa saling berkolaborasi.”

Narasumber ahli, Dr.Habib Adjie,SH.,M.Hum bersama Moderator, Ratna Dwikora, SH.,MH

Kemudian agenda masuk pada pembahasan materi dengan narasumber ahli, Dr.Habib Adjie,SH.,M.Hum bersama moderator anggota IWAPI, Ratna Dwikora,SH.,MH., yang juga Ketua Bidang Hukum IWAPI.

Habib Adjie dalam pembukaan pemaparannya menjelaskan, UU Cipta Kerja sebagai dasar utama. “saya melihat tujuan UU CK adalah men-drive usaha di Indonesia. Pemerintah mencoba merubah kultur dan mencoba untuk menempatkan suatu institusi baru untuk berusaha yang berbadan hukum, di sini pemerintah menciptakan yang namanya Perseroan Terbatas (PT) tapi dapat hanya didirikan oleh satu orang.”

Selanjutnya Dosen Universitas Narotama Surabaya ini menjelaskan dalam perjalanannya, PP ini masih banyak yang harus dijelaskan secara rinci. Contohnya bagaimana mengubah PT UMK menjadi PT biasa. Begitu pula sebaliknya, bagaimana merubah PT biasa menjadi PT UMK. karena menurutnya belum jelas aturan secara rinci, maka Notaris harus bekerja keras untuk mengatasi dari sisi hukumnya.

“PT UMK tidak memerlukan atau tidak ada keterlibatan Notaris. Tetapi saya memperkirakan tidak semua masyarakat paham. Paling tidaknya akan datang juga ke Notaris untuk masyarakat mendapatkan kejelasan tentang PT UMK ini,” tegas Habib Adjie.

Baca:  Konferda INI Kab.Bogor Digelar

Webinar P3ATI – IWAPI ini diikuti oleh 252 peserta yang terdiri dari Notaris/PPAT, anggota IWAPI, mahasiswa dan juga masyarakat umum.

-Acil Akhiruddin-

Komentar