oleh

Penguatan Hak Pengelolaan Pasca UU Cipta Kerja di Bandung

Bandung, kabarnotariat.id – Penguatan Hak Pengelolaan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, menjadi tema dalam pelaksanaan Seminar Nasional yang dilaksanakan secara offline/luring dan online/daring oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Barat (Jabar), Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang diselenggarakan di Pullman Bandung Grand Central Hotel Bandung, 24 Maret 2021.

Ketua Pengwil IPPAT Jabar, Osye Anggandarri, SH., dalam sambutannya mengatakan,“Acara ini merupakan kerjasama berkelanjutan antara Pengwil Jabar IPPAT dengan Pengwil Jabar INI”. Dalam Kesempatan ini, kerjasama pula dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (UNPAD), FH UNPAR (Universitas Parahyangan), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Meskipun dalam situasi Pandemi seperti  saat ini, Lanjut Osye, Pengwil Jabar tetap berusaha berbagi ilmu dan menyegarkan kembali Khususnya bagi Notaris/PPAT agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dimana dalam persiapannya telah melakukan audiensi-audensi dengan Instansi terkait dan berdiskusi yang menitik beratkan pada tema ini.

Ketua Pengwil IPPAT Jabar, Osye Anggandari, didampingi Ketua Pengwil INI Jabar, Irfan Ardiansyah, saat memberikan sambutan

Sementara Pengwil Jabar INI, Dr.H.Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN., menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan jiwa dari kwartal pertama pasca berlakunya UU Cipta Kerja dengan harapan kedua pengwil Jabar (INI dan IPPAT) dapat memberikan masukan dari apa yang di dapatkan hari ini.

Yang lebih krusial menurutnya mengenai penerapan didalam UUPA dengan PP 18/2021 terutama mengenai kepemilikan orang asing. Belum lagi permen-permen yang lainnya. “Semoga tidak ada over leaping akan hal itu, Sehingga pengguna jasa kita tidak disalah gunakan atau tidak disalah artikan,” ungkapnya.

Sekretaris INI, Tri Firdaus Akbarsyah, saat Memberikan Sambutan

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) INI, Tri Firdaus Akbarsyah yang mewaliki Ketua Umum PP INI, berkesempatan memberikan Sambutan secara Daring/online. “PP INI menyambut baik Kegiatan bersama pengwil Jabar INI-IPPAT. Kegiatan ini dapat dicontoh oleh pengwil maupun pengda yang lain agar berjalan selaras demi kepentingan anggota dan harmonisasi organisasi,”ungkapnya.

Baca:  E-sertipikat: 'Peraturannya Harus Disinkronkan'

Dalam pemaparan materi sesi pertama, Dr. Andi Tenrisau, SH,MHum (Direktur Jenderal Penataan Agraria) menjelaskan Penguatan Hak Pengelolaan Berdasarkan UU Cipta Kerja – PP No.18 Tahun 2021, dilanjutkan Dr. Yani Pujiwati, S.H.,MH.( Akademisi Unpad ) tentang Kewenangan Notaris/PPAT dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan. Kemudian Dr.H. Wira Franciska,S.H,MH.(Notaris Dan PPAT) memberi materi Akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pelepasan Hak Pengelolaan untuk menjadi HGU, HGB, Hak Milik dan Hak Pakai. Dengan Moderator Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H. dan Anna Yulianti, SH, MKn.

Dirjen Penataan Kementerian ATRBPN Andi Tenrisau saat memberikan pemaparan

Di Sesi 2 yang dimoderatori Dr. Yanly Gandawidjaja, SH dan Irene Kusumawardani, SH., MKn., dengan pemateri Ir. Kalvyn Andar Sembiring (Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peratanahan Nasional) Hak-hak Atas tanah diatas pengelolaan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH (Akademisi UNPAR) memaparkan HGU, HGB, Hak Milik dan Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan. Lalu Dr. Darwin Ginting, SH, MH (Notaris/PPAT) membahas Pengaturan Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Di Sesi 3  materi Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan/Alternative Dispute Resolution pada akta dan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan disampaikan oleh RD. Bagus Agus Widjayanto,S.H.,M.Hum (Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dengan moderator Dr. Juli Asril, S.H.,M.H

Dirjen PHPT Kementerian ATRBPN, Suyus Windayana saat sambutan mewakili Menteri ATR/BPN via video conference

Acara seminar Nasional ini dihadiri juga oleh Kuswara S. Taryono,SH, MH (PERADI), Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, SH, LLM, FCBarb (Ketua BANI), ketua Umum IPPAT terpilih hasil KLB Lombok, Dr. Hapendi Harahap, SH., MH.,  bersama para Cakum lain Kongres VII IPPAT Makasar yaitu, Julius Purnawan, Firdhonal dan Otty Hari Chandra Ubayani. Dengan jumlah peserta offline sebanyak 295 orang dan online sebanyak 300 partisipan.

Baca:  Sosialisasikan Program Strategis di Kabupaten Sukabumi, Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Ajak Masyarakat Sukseskan PTSL

ACL/IRN/DN

Komentar