oleh

Eksistensi Jabatan PPAT dan UU Jabatan PPAT Menjadi Prioritas

Jakarta, kabarnotariat.id – Ketua Umum IPPAT terpilih hasil Kongres Luar Biasa (KLB) IPPAT Lombok 2021 Hapendi Harahap telah melantik Pengurus Pusat (PP) IPPAT periode 2021-2023. Harapan besar anggota IPPAT diseluruh Indonesia terhadap berbagai permasalahan organisasi dipertaruhkan.

Anggota Dewan Pakar PP IPPAT, Dr. Yunirman Rijan,SH.,M.Kn.,MH., memaparkan kepada jurnalis kabarnotariat.id langkah-langkah apakah yang menjadi prioritas PP IPPAT yang harus segera dilaksanakan.

Ditemui sesaat setelah dirinya dilantik sebagai anggota Dewan Pakar PP IPPAT pada Senin (12/4/2021) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Yunirman Rijan yang ditemani rekannya anggota Dewan Pakar PP IPPAT Dr.Rr.Eva Damayanti,SH.,MM.,M.Kn menuturkan,” Sebagai anggota dewan pakar Saya ingin keberadaan jabatan PPAT tetap eksis,itu harus selalu diperjuangkan jangan sampai jabatan PPAT hanya tinggal sejarah.”

Selanjutnya PPAT kabupaten Bogor ini mengatakan alasannya yakni berkaitan dengan political will Pemerintah dan DPR. “Mengapa demikian, karena sudah ada beberapa isu yang menyebutkan keberadaan PPAT ini dianggap menghambat, berbiaya mahal padahal biaya yang harus dibayarkan kepada PPAT sudah diatur dalam ketentuan yang mengaturnya, sebagai mitra BPN, PPAT akan mematuhinya.” Tegasnya.

Yunirman Rijan melanjutkan, ada hal lain yang mengkhawatirkan dan menjadi concern terkait kemajuan teknologi yang berdampak juga kepada jabatan PPAT. “Sebagai contoh lahirnya PP No.18/2021, yang didalamnya mengatakan akta PPAT bisa elektronik, namun di PP tersebut masih ada kata ‘akta PPAT’ berarti PPAT masih eksis, nah jangan sampai Pemerintah dan BPN mengambil kebijakan bahwa tidak diperlukan lagi PPAT, jangan sampai akta elektronik disamakan derajatnya dengan akta otentik.”

Pengajar Prodi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila ini mendorong kepada PP IPPAT agar melaksanakan banyak lobi-lobi ke Menteri ATR/Kepala BPN dan DPR bahwa keberadaan PPAT masih perlu dan harus dipertahankan. “Saya rasa juga kepada Kepala Negara, karena PPAT statusnya dibawah Kepala Negara karena PPAT ini dibidang keperdataan.” Tegasnya.

Baca:  4.000 Sertifikat Tanah Dibagikan, Presiden RI Inginkan "2024 Semua Tanah Di Jabar Harus Bersertifikat"

Untuk mewujudkan langgengnya eksistensi PPAT ini perlu dikuatkan dengan suatu undang-undang jabatan PPAT seperti halnya yang dimiliki Notaris (UUJN).
“Dengan UU Jabatan PPAT yang melindungi dan mengatur jabatan PPAT maka untuk merubah,meniadakan dan memberangus jabatan PPAT akan menjadi panjang jalannya alias sulit untuk dilakukan oleh siapapun, karena memerlukan persetujuan dari DPR.”Tandasnya.

Keberadaan UU Jabatan PPAT akan mengatur kedalam dan keluar. “Sekarang ini masih bias kita apakah akta PPAT yang sekarang otentik atau tidak, kalau kita lihat pada pasal 1868 KUHPer mengenai bentuk akta yang diatur oleh UU, inilah yang tidak ada,inilah kekurangannya makanya harus segera dibentuk UU Jabatan PPAT.”

Akta PPAT hanya diatur oleh Peraturan Kepala BPN (Perkaban) No.8/2012,”Perkaban tidak sama derajatnya dengan UU,inilah salah satu urgensinya,kita akan mendorong PP IPPAT untuk berjuang melahirkan UU Jabatan PPAT.”

Terkait dengan dikeluarkannya RUU Jabatan PPAT dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),Yunirman sangat menyayangkan hal ini.

“Politik sangat dinamis, kebetulan Menteri (ATR/Kepala BPN-red) orang kampus, ketua umum kita juga orang kampus, mudah-mudahan beliau concern terhadap kebutuhan ini, Jangan kita tidak memelihara, menjaga hubungan politik ini, sudah berada didalam bisa keluar lagi RUU Jabatan PPAT.”

Menutup perbincangannya,Yunirman mengatakan,”Kami (Dewan Pakar) baru dilantik, belum ada pertemuan, jadi ini pendapat saya pribadi untuk mendorong rekan-rekan di PP. Positif poinnya, RUU Jabatan PPAT sudah lama sekali diusahakan, mudah-mudahan menjadi concern Menteri dan DPR agar RUU ini masuk lagi ke Prolegnas.” Harap Yunirman.

-Acil Akhiruddin-

Komentar