oleh

Kriteria Notaris Memungkinkan Menjadi Saksi Ahli

Mojokerto, kabarnotariat.id – Persoalan hukum keperdataan lebih identik dengan tugas/pekerjaan yang dilakukan Jabatan Notaris/PPAT. Hal itu banyaknya dari kalangan Notaris/PPAT yang sering diajukan permohonan sebagai Saksi Ahli di dalam Persidangan-persidangan di Pengadilan. Dikarenakan membutuhkan keterangan ahli terkait perkara yang sedang dipersidangkan.

Fahri Yamani, SH, MKn., salah satu Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MP2D) Kab. Mojokerto, mengungkapkan (3/6/2021) bahwa Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Saksi Ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi ia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.

Definisi lain disebutkan juga dalam pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Diakui Fahri bahwa didalam persoalan keperdataan, selain Akademisi (Pengajar), Praktisi seperti Jabatan Notaris/PPAT juga memahami dan menguasai peraturan hukum keperdataan. Notaris dalam membuat akta telah mengimplementasikan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dituangkan kedalam akta yang dibuatnya. Oleh karena itu Akta Notaris tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan mengetahui, memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan keperdataan tersebut, maka menurutnya secara otomatis, Notaris/PPAT tersebut bisa di bilang ahli atau mengetahui dan menguasai materi persoalan keperdataan didalam akta tersebut. Sehingga lanjutnya sangat memungkinkan sekali setiap Notaris yang ahli dan sering membuat akta, bisa di ajukan permohonan sebagai saksi ahli. Karena dalam setiap akta yang di buat, pastinya juga akan mengetahui persoalan praktek hukum yang terjadi di masyarakat dengan normatif hukum yang ada.

Baca:  "Pasal 55 KUHP Jerat PPAT Sampai Pidana TIPIKOR"

Adapun syarat/Kriteria menjadi saksi ahli menurutnya harus mempunyai Spesialisasi tertentu. Utamanya dimiliki seseorang dari tingkat pendidikan minimal S2. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu yang berlisensi Profesional juga menjadi sebuah pertimbangan. Selain itu Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman tertentu.

Namun demikian menurutnya, Hakimlah nanti yang akan menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan. Melalui pertimbangan hukum hakim itu sendiri. Yang pastinya keterangan ahli apabila diterangkan mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. Dimana yang diterangkannya itu mengenai keahlian yang berhubungan erat dengan perkara yang sedang dipersidangkan.

DN

Komentar