oleh

Akta Notaris Drive Thru Perlu Dipertanyakan

Surabaya, kabarnotariat.id – Beredarnya informasi salah satu Pelaku usaha Pusat perbelanjaan (Plaza) di Serpong yang memberitahukan pelayanannya kepada konsumen terkait metode pelaksanaan Penandatanganan Akad Kredit, TTD PPJB, AJB dan Peralihan hak yang dilakukan melalui Drive Thru, menjadi perhatian berbagai kalangan Notaris di Indonesia.

Termasuk Indra Iswara.S.H.,M.Kn., yang ditemui setelah menjadi penguji UKEN 2021 Jatim (26/6/2021), mengatakan kepada Jurnalis kabarnotariat, bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dan terjadi penandatanganan akta Notaris, maka aktanya menjadi ter-degradasi menjadi akta dibawah tangan. Dan kekuatan pembuktiannyapun menjadi tidak sempurna. Karena sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu dengan tidak membacakan akta dihadapan Notaris, termasuk juga berkaitan dengan saksi. Dimana kedudukan saksi didalam pelaksanaan Drive Thru tersebut. Maka hal itu melanggar UUJN sebagaimana pasal 16 ayat 1 huruf m, UU no.2 tahun 2014.

Selain itu Menurutnya, Notaris yang bekerjasama dengan pelaku usaha tersebut, artinya yang melakukan MoU pelaksanaan Drive Thru tersebut, maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a. Dimana Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini Notaris berpihak kepada salah satu pihak.

” Jika dibiarkan, akhirnya menjadi sebuah musibah terhadap Notaris itu. Bahkan memungkinkan sekali bisa terdampak masuk ke ranah tindak pidana, dengan jalan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik pasal 266 KUHPidana”, ungkap Indra.

Lebih lanjut dikatakannya, jika memang belum ada tindakan terhadap pelaksanaan Penandatanganan Notaris secara Drive Thru ini, setidaknya Organisasi Notaris Pusat, dalam hal ini MKN maupun MPPN ataupun MPD dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, MPD juga harus pro aktif dan menyelidiki, siapa dalang dibalik ini semua?. “Dan Siapa Notarisnya harus diberikan sanksi yang tegas agar Marwah Jabatan notaris dapat tetap terjaga. Tidak hanya itu, perlu dipertanyakan juga mengenai akta-akta yang di buat oleh Notaris tersebut, agar tidak menjadi preseden buruk bagi jabatan Notaris,” saran Indra

Baca:  Berbagi Kasih Natal Pengda INI-IPPAT Serdang Bedagai

Beda lagi halnya dengan pelaksanaan Notaris Drive Thru yang hanya sebatas pengambilan akta saja. Akan tetapi imbuhnya, selama yang mengambil akta tersebut adalah para pihak yang menghadap tidak menjadi masalah, apalagi dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini.

Yang jelas disini menurutnya belum ada payung hukum, baik dari UUJN yang mengatur akan hal penandatanganan akta bisa dilakukan secara teleconfren atau Drive Thru. Selama ini payung hukumnya hanya ada di pasal 70 UUPT, yang melalui RUPS bisa melakukan secara online. Tetapi penandatanganan akta, masih belum bisa dilaksanakan terutama untuk di Indonesia.

Seharusnya di Indonesia bisa mengakomodir hal itu ditengah pandemi covid seperti sekarang ini. Seperti negara-negara yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik, antara lain Jepang dan Belgia. Jepang telah memanfaatkan penggunaan elektronik dalam pembuatan akta autentik sejak 2019, sedangkan Belgia sejak tahun 2020 dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

“Hal tersebut sedang dilakukan penelitian oleh teman saya Sdr. Setiawan Wicaksono SH., Mkn., yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan disertasi terkait penandatanganan akta secara virtual”, ungkapnya. Dalam hal ini mengenai arti menghadap secara virtual itu, apakah dapat dipersamakan dengan kehadiran secara fisik sebagaimana diatur dalam UUJN?. Nantinya hasil desertasi itu akan menjadi novelty dan ketika menjadi novelty , bisa menjadi rujukan untuk merubah UUJN.

Hal itu tidak dipungkirinya nanti, bagi organisasi Notaris dan bagi anggota Notaris akan menjadi peluang yang sangat besar sekali jika bisa dilaksanakan. Karena dapat meminimalisir aktifitas tatap muka. Terlebih jika ternyata ada case pihak penghadap ini ternyata positif terpapar covid-19. Itu akan sangat berbahaya sekali dan beresiko penularan untuk yang lainnya termasuk Notaris itu sendiri.

Baca:  Bagaimana Pejabat Umum Mengatasi Masalah Hukum

“Oleh karena itu dengan cara virtual, UUJN bisa mengakomodir kondisi seperti ini yang artinya UUJN bisa mengikuti perkembangan jaman seperti kondisi pandemi saat ini” tutup Indra.

DN

Komentar