oleh

Ketelitian Terhadap Pembuatan Akta “Yayasan Tandingan”

kabarnotariat.id – Dari studi sebuah kasus Gugatan yang dilayangkan pada Sebuah Pengadilan Negeri, perihal Gugatan Yayasan B terhadap Yayasan A tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat ditarik suatu analogi pemikiran hukum diantaranya :

1. Bahwa Yayasan A didirikan
berdasarkan akta pendirian
dibuat dihadapan Notaris X sampai
dengan perubahan yang terakhir sesuai dengan pernyataan
keputusan rapat Pembina Yayasan A dibuat dihadapan
Notaris XY, akta
telah terdaftar di KEMENTRIAN HUKUM dan HAM.

2. Bahwa dalam Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu
orang atau lebih (“orang” di sini dapat berarti
perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
Pasal 9 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan.

3. Bahwa Dasar pendirian yayasan ini dapat berupa kesepakatan
para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan ataupun dapat berdasar kepada
suatu surat wasiat. Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (3)
dan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan.

4. Proses pendirian Yayasan A
sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam
bahasa Indonesia sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan, Berdasarkan akta pendirian Notaris X sampai dengan perubahan yang terakhir sesuai dengan
pernyataan keputusan rapat Pembina Yayasan A dibuat
dihadapan Notaris XY.

5. Bahwa Status badan hukum bagi yayasan baru timbul
setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan terdaftarnya
Yayasan A di Kementerian hukum dan HAM maka Yayasan tersebut adalah
SAH menjadi badan Hukum.

6. Bahwa yang berhak mewakili Yayasan dalam urusan di
Pengadilan adalah Pengurus Yayasan, dimana Pengurus adalah organ yayasan yang
melaksanakan kepengurusan yayasan sesuai (Pasal 31 ayat 1) UU Yayasan, dan
bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk
kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili  di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 35 ayat 1)  yayasan.

Baca:  Sistem E - Voting Lebih Transparan, Bersih dan Bisa Dipertanggungjawabkan

7. Bahwa Terkait asset yang menjadi obyek gugatan Yayasan B (Yayasan Tandingan) sesuai dengan
Sertipikat hak Milik (Wakaf) adalah
merupakan asset Yayasan A,Kekayaan Yayasan A berasal dari
sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau
barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan A memperoleh dari:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 16/2001 Tentang Yayasan, Maka asset tersebut diatas adalah sah milik Yayasan A.

8. Bahwa di dalam asset yang dimiliki oleh Yayasan A yang berupa satuan-satuan
Pendidikan dan bangunan-bangunan atau Gedung serta sarana
dan prasarana Penunjang kegiatan Yayasan A adalah sah
demikian berdasarkan Pasal 40 UU Yayasan dimana diperoleh
dengan cara Hibah, yang berdasarkan akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan
Keputusan rapat para Pendiri Yayasan A yang telah di buatkan aktanya.

9. Bahwa pada poin 7, Gugatan masih kabur karena bukti
kepemilikan asset yang menjadi obyek gugatan Yayasan tandingan yaitu Yayasan B belum jelas.

10. Bahwa Suatu pendaftaran tanah itu harus melalui ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan terarah sehingga
tidak mungkin asal saja karena pendaftaran tanah itu
mempunyai suatu prosedur dalam pelaksanaannya, serta ada
syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah
itu, lebih-lebih pendaftaran tanah itu tidak saja mempunyai tujuan agar
diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja, berupa
sertipikat hak atas tanah yang kemudian dianggap sebagai
sesuatu yang sudah benar, tetapi masih harus melihat
masalah-masalah materil yang ada disetiap hak tersebut,
sehingga sedapat mungkin adanya gugatan dari dari orang-orang yang merasa lebih baik dan berhak atas objek yang digugat.

Baca:  HANTARU Ke-60: Kantah Kota Bandung Ingin Berkelas Dunia

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 yang menentukan bahwa : Pejabat Umum Akta Tanah,
selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu. Mengenai hak atas tanah atau hak milik, Maka asset tersebut diatas adalah sah milik Yayasan A.

12. Bahwa ditemukannya adanya Dokumen yang palsu yaitu Domisili maka
Akta yang dibuat oleh yayasan B batal atau batal demi hukum atau mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, terjadi
karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah
ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum
tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan.

13. Bahwa Secara umum memang perjanjian dianggap sah oleh
kedua belah pihak sesuai pasal 1338 termasuk surat kuasa
di bawah tangan. Tetapi dari perspektif keotentikan satu
akta mempunyai suatu kelemahan karena surat kuasa di bawah
tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak.
Tetapi bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak
lain, maka kuasa di bawah tangan tersebut akan menjadi
masalah. Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai
suatu akta Pendirian Yayasan yang merupakan alat bukti,
maka kalau hanya di bawah tangan akta tersebut mempunyai
kelemahan dari proses pembuktian. Tetapi terkait dengan
adanya suatu akta sebagai alat pembuktian, maka kedudukan
surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki
kepastian hukum. Syarat tentang surat kuasa di bawah tangan
dianggap mempunyai kekuatan hukum dalam suatu akta harus
tetap mengacu pada pasal 1880 KUHPerdata yang menyatakan
selama akta tersebut dibubuhi pernyataan dan tanda tangan,
maka mempunyai kekuatan. Itulah sebabnya untuk kepastian
hukum akta di bawah tangan tersebut harus mendapat
legitilasi dari notaris yang akan mengalihfungsikan akta
tersebut menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian di pengadilan apabila terjadi kasus atau gugatan
terhadap perjanjian atau Pendirian yayasan tersebut.
Demikian juga dengan akta pendirian Yayasan B dihadapan Notaris yang
berdasarkan kuasa dibawah tangan mempunyai kelemahan dan cacat
hukum.

Baca:  IMPLIKASI UU CIPTA KERJA, PP & PERMENKUMHAM  TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN

14. Bahwa Yayasan yang belum menyesuaikan perubahan
anggaran dasarnya yaitu yayasan B bukan merupakan badan
hukum dan aktanya batal demi hukum menurut pasal 71 ayat 4 UU
Yayasan. Menentukan yayasan yang bersangkutan tidak dapat
menggunakan kata ‘Yayasan’ di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas
permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Kesimpulan:
1. Aset Yayasan tetap sah milik Yayasan A.
2. Akta pendirian Yayasan B yang dibuat dihadapan Notaris yang berdasar
kuasa dibawah tangan mempunyai kelemahan dan cacat hukum
serta batal demi hukum. Pendirian Yayasan dimana ada
salah satu syarat yang palsu maka menyebabkan aktanya BATAL DEMI HUKUM.

Notaris harus selalu mengacu pada peraturan yang berlaku terhadap pendirian yayasan, janganlah melakukan anti teori atas teori yang sudah termaktub dalam peraturan.

-Acil Akhiruddin-

Komentar