oleh

Tingkatkan Law Enforcement dan Sosialisasi Berkala Kebijakan Pertanahan

Sukabumi, Kabarnotariat.id – Undang Undang No.11/2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) sudah masuk ke dalam proses pelaksanaan, Terkait isu pertanahan Pemerintah telah menerbitkan peraturan turunan atau peraturan pelaksana, sebanyak 5 Peraturan Pemerintah (PP) terkait pertahan telah diterbitkan yaitu PP No.18/2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, PP No.19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kesejahteraan Umum, PP No.20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, PP No.21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No.64/2021 tentang Badan Bank Tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pengemban amanat dari UUCK dan peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketentuan pelaksana dari PP tersebut.

Praktisi dan Pengamat Pertanahan Hery Sarmanto,SH yang saat ini membulatkan tekad untuk menjadi Legislator untuk periode 2024 – 2029 Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan pengamatan dan juga penilaian terhadap pelaksanaannya di lapangan hingga saat ini.

Ditemui di kantornya di kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Senin (06/09/2021) membuka perbincangannya dengan kabarnotariat id, Hery Sarmanto memaparkan dirinya hingga kini telah menjalankan amanat sebagai praktisi pertanahan selama 25 tahun di Sukabumi,Jawa Barat “Di Sukabumi atau di Jawa Barat pada umumnya dari zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) hingga hingga penjajahan modern oleh Belanda, mereka menguasai perkebunan, jadi di Jawa Barat ini masyarakatnya disebut petani tapi sebenarnya mereka bukan petani tapi buruh tani, nah pada zaman Belanda sudah ada Land Reform , Presiden Jokowi sangat piawai dalam mengambil kebijakan atas dasar land reform ini.” Papar Hery Sarmanto yang juga mengemban amanah sebagai anggota Majelis Pengawas dan Pembina PPAT Kabupaten Sukabumi.

Baca:  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Apresiasi Raihan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Di Bidang Pelayanan

Segala kebijakan yang mencakup reforma agraria seperti pengelolaan,pengadaan, pendaftaran hingga program Bank Tanah dalam pelaksanaannya harus didukung dengan berbagai tindakan baik sosialisasi maupun Law Enforcement (Penegakan Hukum) oleh pihak pengemban amanat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN.
“Kita ambil contoh dalam reforma agraria ini, ingat reforma agraria tidak gratis, tanah-tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dibebaskan oleh pemerintah atau swasta yang memiliki misi tertentu bahwa ini akan dijual kepada masyarakat dengan murah atau sesuai harga modal dapat dimanfaat oleh masyarakat baik untuk pertanian,perkebunan dan lain-lain,kebijakan sudah sangat mendorong, apalagi untuk tanaman unggulan agar nilai ekonomisnya tinggi sehingga masyarakat bukan hanya menjadi petani tapi juga akan menjadi pengusaha yang memiliki lahan bukan buruh tani yang hanya bekerja untuk pemilik lahan, program ini kan sangat baik apalagi berjalan beriringan dengan program lain seperti Bank Tanah dan Redistribusi Tanah, nah ini harus didukung sosialisasi yang berkala dan terus menerus juga didukung dengan tindakan law enforcement terhadap pihak-pihak yang menghambat.”

Jadi bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan program ini harus segera diambil tindakan hukum, dari pihak manapun ambil tindakan hukumnya. “Jadi bila ada pihak terutama pihak di lingkaran ini pemerintah daerah baik ditingkat provinsi,kabupaten dan kota bila ada tanah HGU apalagi yang keadaan tanahnya paling bawah seperti tanah terlantar (absentie) tidak mendaftarkannya untuk program reforma agraria, segera diberi somasi,jangan berdalih dengan berbagai alasan seperti tanah prioritas tapi faktanya tidak dimanfaatkan.”

Calon legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merasakan betul hambatan-hambatan di ranah birokrasi atau eksekutor. “Saya tidak mempersalahkan terhadap kebijakan-kebijakan pertanahan,akan tetapi dalam tahap pelaksanaanlah saya menghadapinya atau terbentur terus dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada saat ini.”

Baca:  Gubernur Banten Sebut, BPN Peran Kunci Dalam Pelaksanaan Pembangunan PSN

Keadaan miris demikian yang terus berlangsung hingga kini di lingkaran birokrasi termasuk juga pada praktisi pertanahannya membulatkan dirinya untuk mencalonkan diri menjadi legislator.

“Saya tidak pernah tertarik politik pada awalnya, tetapi sebagai praktisi pertanahan yang selalu berinteraksi dengan birokrasi pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ada terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada zaman sekarang ini, dengan adanya oknum-oknum tersebut dan terus berlangsung hingga selalu berbenturan dengan saya.”

Menutup pembicaraannya, Hery Sarmanto menegaskan,”Perbuatan oleh oknum-oknum tersebut sontak membuat saya untuk mengatakan yang sebenarnya dengan tujuan untuk membenahi hal ini, Legislator memiliki fungsi pengawasan fungsi inilah yang akan mengawal selain kebijakan juga personal birokrat, aparatur sipil negara rules-nya jelas saya tidak mencari materi untuk niat menjadi legislator,saya sudah berada di zona nyaman, tidak ada maksud yang lain.”

-Acil Akhiruddin-

 

Komentar