oleh

Kakanwil KumHam Jabar ,”Sepertinya Berat menggunakan Kalimat Audit”

Karawang,Kabarnotariat.id – Ada yang menarik saat pelaksanaan acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Pengda INI,DKD dan MPD Kabupaten Karawang. Saat berkesempatan menyampaikan sambutannya, Sekretaris Umum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah menyinggung permasalahan yang sedang hangat yaitu rencana Joint Audit pengawasan on-site yang dilakukan oleh lembaga pengawas Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM terhadap kantor notaris yang termasuk kategori resiko tinggi

Dalam sambutannya Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan bahwa Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia ( PP INI) banyak mendapat keberatan dari rekan-rekan Notaris dari seluruh Indonesia.

“Terhadap isu nasional yang terjadi saat ini adalah mengenai audit kepatuhan, kami banyak mendapat surat,menerima complained (keberatan) dan sebagainya, yang menyatakan tim audit dari Kanwil KumHam melebihi kewenangan.” Tegasnya pada Kamis (09/09/2021).

Kemudian Tri Firdaus Akbarsyah mempertegas apa yang dimaksud dengan melebihi kewenangan. “Yang diperiksa protokol,yang diminta daftar aktanya dan hingga rekening koran, teman-teman Notaris adalah Sarjana Hukum yang mengerti aturan dan mereka langsung melayangkan keberatan .”

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat Sudjonggo langsung memberikan tanggapan saat berkesempatan memberika sambutan.

“Apa yang disampaikan tadi sudah kami bicarakan,mungkin hal tersebut adalah hal yang baru,seluruh Indonesia punya pemahaman sendiri-sendiri padahal sudah ada aturannya jadi mungkin tinggal baca.”

Terkait kata audit, Sudjonggo berpendapat, “Kalimat audit itu rasanya berat.”
Dalam sebuah kesempatan di daerah Cibinong, Sudjonggo mengatakan untuk mencari kata atau istilah lain selain audit.

“Mungkin bisa digunakan istilah pengawasan,pengayaan yang jelas bukan kata audit, seperti yang Pak Sekum jelaskan bukan pada tempatnya Kantor Wilayah meng-audit teman-teman Notaris.”tegasnya

Menutup sambutannya terhadap masalah ini, Sudjonggo berharap dikemudian hari mendapat jalan keluar dari permasalahan ini.

Baca:  Kompensasi 455 Bidang Lahan Masyarakat Untuk Proyek Tol Ciawi - Sukabumi Tahap II Dibayar Pemerintah

-Acil Akhiruddin-

Komentar