oleh

Pengadaan Tanah Harus Memperhatikan Prinsip Keadilan

Tangerang Selatan, kabarnotariat.id –

Setelah resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari langsung tancap gas melaksanakan sosialisasi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di bidang pengadaan tanah. Salah satunya adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Ka BPN) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Kamis (18/08/2021) lalu di Kota Semarang, Embun Sari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah mengatakan bahwa UUCK sejatinya berperan menghapus, mengatur kembali, serta menyempurnakan aturan-aturan perundangan yang sudah ada. Menurutnya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dengan UUCK, permasalahan serta kendala yang ada sebelumnya akan bisa terselesaikan.

“UUCK ini dalam rangka menggerakkan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Salah satu yang diatur kembali adalah pengadaan tanah. Jadi masalah-masalah itu dijawab oleh UUCK dengan PP Nomor 19 Tahun 2021 yang saat ini sedang kita sosialisasikan Permen-nya.”

Pengamat Agraria dan Pertanahan Dr. Udin Narsudin, SH.,Sp.N.,M.Hum memberikan pandangannya tentang program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.19/2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Membuka percakapannya kepada jurnalis kabarnotariat.id, Udin Narsudin mengatakan, “Dalam program pengadaan tanah ini saya mengamati beberapa hal penting. Prinsip keadilan adalah yang hal diperhatikan, bahwa dalam program pengadaan tanah walau pun bertujuan akhir untuk kepentingan umum, mengapa hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan dari program-program pemerintah saja, bagaimana dengan swasta?”

Baca:  Tuntaskan Target Operasi Penanganan Sengketa, Dirjen PSKP: Negara Hadir Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum

Menurut dosen Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya ini, sektor swasta pun memiliki peran untuk kepentingan umum yang juga bertujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat. “Harusnya UU memfasilitasi sektor swasta seperti halnya kepada Pemerintah,mengapa sektor swasta harus menggunakan peraturan perundangan yang lain, sektor swasta juga membutuhkan pengadaan tanah untuk sektor-sektor strategis seperti perumahan,pertanian,pariwisata,pergudangan dan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi lainnya,walaupun di UUCK telah disebutkan sektor-sektor manakah yang di prioritas untuk kepentingan umum, faktor inilah yg harus menjadi perhatian.” Paparnya pada Jumat (27/08/2021)

Kemudian dari sisi penerapan tahapan pengadaan tanah yang terdiri dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil, Kementerian ATR/BPN sebagai pelaksana harus memperbaiki beberapa hambatan yang sudah sering terjadi,”Prosedur perizinan,penetapan bidang hingga harga seringkali menghambat program ini, koordinasi harus dipertegas dengan para stakeholder terutama di level wilayah atau daerah, mulai dari Pemerintah Kota,Kabupaten hingga provinsi jangan terlalu berbelit-belit yang menyebabkan lamanya proses dan berakibat harga tanah semakin melambung,jangan terlalu banyak izin dari berbagai lembaga atau instansi harus intergrasikan yang menghasilkan kemudahan,bukankah UUCK berfungsi sebagai pemangkas birokrasi?.”

Pemerintah juga kerapkali mengabaikan proses tahapan pengadaan tanah dari Perencanaan bisa langsung lompat ke pelaksanaan karena hambatan di pemilik lahan. Pendekatan dan sosialiasi kepada pemilik hak atau penggarap secara berkala dapat mempercepat proses, walaupun pemerintah telah menetapkan langkah konsinyasi melalui pengadilan, “Jangan ini dijadikan benteng terakhir sebagai ‘gate keeper’ harusnya sudah ada penyelesaian diawal.” Jelasnya.

Dari sudut regulasi, Udin Narsuddin berpendapat tidak masalah,”Regulasi tidak bermasalah lah, tinggal bagaimana memastikan tahapan demi tahapan pengadaan tanah lancar terutama di tahapan awal yaitu perencanaan.”

Udin Narsuddin yang juga pengajar di program Doktoral kembali menekankan prinsip keadilan harus ditegakkan dalam setiap proses pengadaan tanah,”Prinsip Keadilan harus dijalankan, jangan hanya ingin cepat tapi mengabaikan hak-hak banyak pihak, program pengadaan tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum baik di awal maupun di masa yang datang.” Tegasnya sambil menutup perbincangannya.

Baca:  Berita Foto, Pengda Kota Tangerang IPPAT Adakan Bakti Sosial Peringati HUT IPPAT ke-34 dan HUT HANTARU ke-61

-Acil Akhiruddin-

 

Komentar