oleh

Terkait Audit On Site,PP INI akan Konsinyering Bersama AHU dan PPATK

Karawang,kabarnotariat.id – Permasalahan keberatan Notaris se-Indonesia akan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pengkinian data dan registrasi Notaris pada aplikasi goAML (Go Anti Money Laundering) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta joint audit pengawasan onsite oleh lembaga pengawas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap kantor Notaris pada kategori beresiko tinggi hingga kini masih menjadi bola panas.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) terus berupaya berkordinasi dengan pihak terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan PPATK.

Sekretaris Umum PP INI,Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan dalam waktu dekat PP INI akan melakukan konsinyering dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM dan tentunya bersama PPATK.

“PP INI dan PPATK telah mengadakan pertemuan yang hasilnya kita akan melakukan konsinyering antara AHU, PPATK dan PP INI, kita ingin meluruskan apa yang disebut mengenai audit kepatuhan itu yang benarnya seperti apa?” jelasnya saat menghadiri kegiatan peresmian Sekretariat Bersama Pengda INI,DKD dan MPD Kabupaten Karawang pada Kamis (09/09/2021)

Tri Firdaus Akbarsyah melanjutkan, keberatan yang disuarakan oleh Notaris se-Indonesia merujuk kepada pemeriksaan rekening koran dan minuta akta yang dianggap diluar kewenangan lembaga pengawasan dan menyalahi Undang-undang Jabatan Notaris.

“Saya mendapat laporan dari Pengda-Pengda yang diminta daftar akta rekeningnya dan rekening koran itukan diluar kewenangan,dalam pertemuan dengan PPATK , mereka nyatakan itu tidak perlu ada pemeriksaan terhadap rekening dan minuta akta.”

Sekretaris Umum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah bersama Ketua Pengda Kabupaten Karawang INI Juniety Purba

Terkait PMPJ, Tri Firdaus Akbarsyah menegaskan, “Formulir PMPJ adalah terpisah dari minuta akta tidak dijadikan satu dengan minuta,semua akta yang dibuat Notaris tidak perlu mengisi PMPJ kecuali, bila Notaris yang diminta sebagai kuasa non akta barulah harus mengisi formulir PMPJ.” Tegasnya.

Baca:  Kementerian ATR/BPN Apresiasi Kinerja Polda Banten Dalam Memberantas Mafia Tanah

Mengenai kewajiban Notaris untuk registrasi di aplikasi goAML  yang menggantikan aplikasi GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System), Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan, “Untuk aplikasi goAML sebenernya hanya transfer dari aplikasi terdahulu GRIPS ke aplikasi terkini goAML, pada aplikasi GRIPS telah teregister sebanyak 13.000 Notaris,untuk yang go AML baru sekitar 800-an, tapi ada beberapa perubahan terkait jumlah pelapor, Notaris wajib migrasi dari GRIPS dan registrasi pada aplikasi goAML.”

Ketua Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiansyah yang hadir dalam kegiatan ini, terkait permasalahan ini mengatakan,”Kami Pengwil Jawa Barat INI telah melayangkan surat ke PP INI, berupa rekomendasi yang terdiri dari 13 poin, intinya meminta penundaan audit on site PMPJ hingga adanya kesepahaman mekanisme penerapan, terutama dalam pemeriksaan rekening koran dan minuta.”

Selanjutnya Irfan Ardiansyah menegaskan poin penting lainnya,”Menghilangkan sanksi terhadap Notaris terkait penerapan PMPJ,karena sanksi terhadap Notaris selaku pejabat umum telah diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, salah satunya pemblokiran akun Notaris dalam sistem AHU online,karena dapat mengganggu pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat umum.”

Mengenai kewajiban pengkinian data pada aplikasi goAML, Irfan Ardiansyah mengatakan,”Pengwil Jawa Barat INI meminta Perpanjangan waktu bagi Notaris untuk melakukan pengkinian data pada aplikasi goAML sampai adanya persamaan persepsi mengenai PMPJ bagi Notaris.”

-Acil Akhiruddin-

Komentar