Menu

Mode Gelap
Ujian PPAT Gelombang Pertama Usai, Ketua Pelaksana : “Kami Akan Replikasi Keberhasilan Pelaksanaan Gelombang Pertama” Lomba Senam Kreasi Nusantara Meriahkan HANTARU 2022 dan Indonesia UMKM Expo Usung Transparansi, Ujian PPAT 2022 Gelombang Pertama Berjalan Tertib dan Lancar Kementerian ATR/BPN Gelar Ujian PPAT, Mencapai Lebih Dari 7.000 Pendaftar 769 Peserta Mengikuti 62K Ride and 10K Run Challenge HANTARU 2022

Agraria · 24 Sep 2021 18:05 WIB ·

Peringati HUT UUPA Ke – 61, Kantah Kabupaten Bogor Serahkan Sertipikat Tanah Aset


 Peringati HUT UUPA Ke – 61, Kantah Kabupaten Bogor Serahkan Sertipikat Tanah Aset Perbesar

“Tentu ini mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor dan juga mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cepatnya penyelesaian surat-surat pertanahan semakin cepat juga dalam mendorong PAD Kabupaten Bogor. Saya juga ucapkan terima kasih atas semua jasa dan kebaikannya, semoga kerjasama ini terus terjalin, dan sumbangsih Saudara untuk Kabupaten Bogor mendapatkan pahala dari Allah SWT,” kata Ade Yasin, mengawali sambutannya.

Dengan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bupati Bogor menyatakan bahwa, Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya. Meski demikian semangat reformasi birokrasi dan komitmen untuk selalu melakukan perbaikan tanpa henti didorong kepada seluruh jajaran baik di pusat maupun di daerah.

Semangat perubahan ini, lanjut Bupati, hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat memegang integritas, selalu bekerja keras, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan.

Menurut Ade Yasin, mengenai kesalahpahaman beberapa waktu lalu tentang sertipikat elektronik yan dipegang oleh masyarakat akan ditarik oleh BPN, dipastikan hal itu tidak benar, itu adalah hoax.

BPN tidak akan menarik sertipikat yang dipegang masyarakat dengan berlakunya sertipikat elektronik, karena sertipikat elektronik akan dilakukan secara bertahap dan semua sertipikat lama akan tetap belaku sampai kemudian ditransform menjadi sertipikat elektronik.

“Apabila ada oknum yang mengaku sebagai pegawai kementerian ATR/BPN akan menarik sertipikat masyarakat maka jangan dilayani dan segera laporkan pada aparat hukum atau kantor BPN terdekat. Belum lama ini Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan online single submission berbasis resiko. Presiden berharap sistem ini dapat mereformasi layanan perizinan dan diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Ini juga dilakukan untuk mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting adalah menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” jelasnya.

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kementerian ATR/BPN Bersiap Sosialisasikan Perpu Cipta Kerja Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

25 Januari 2023 - 07:06 WIB

Prof.Dr. M Bakri,SH.,MS Wafat, Mewariskan Pemikiran Baru Reforma Agraria

24 Januari 2023 - 17:45 WIB

BANK TANAH DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS TANAH

20 Januari 2023 - 09:56 WIB

Prodi MKN Univ Udayana Dan Pengwil Bali INI Selenggarakan Bedah Buku dan Seminar

20 Januari 2023 - 06:05 WIB

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Bangun Sistem dalam Rangka Kemudahan Berusaha

18 Januari 2023 - 12:55 WIB

Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Capaian Kinerja 2022 serta Rencana Kerja 2023

17 Januari 2023 - 13:59 WIB

Trending di Agraria