Menu

Mode Gelap
Ujian PPAT Gelombang Pertama Usai, Ketua Pelaksana : “Kami Akan Replikasi Keberhasilan Pelaksanaan Gelombang Pertama” Lomba Senam Kreasi Nusantara Meriahkan HANTARU 2022 dan Indonesia UMKM Expo Usung Transparansi, Ujian PPAT 2022 Gelombang Pertama Berjalan Tertib dan Lancar Kementerian ATR/BPN Gelar Ujian PPAT, Mencapai Lebih Dari 7.000 Pendaftar 769 Peserta Mengikuti 62K Ride and 10K Run Challenge HANTARU 2022

Agraria · 24 Sep 2021 18:05 WIB ·

Peringati HUT UUPA Ke – 61, Kantah Kabupaten Bogor Serahkan Sertipikat Tanah Aset


 Peringati HUT UUPA Ke – 61, Kantah Kabupaten Bogor Serahkan Sertipikat Tanah Aset Perbesar

Masih Kata Bupati Bogor, ditambah lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha yang selama ini dianggap sebagai penyebab lambatnya laju iklim investasi di indonesia. UUCK telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin. dimana untuk mendapatkan perizinan, hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemenfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan.

“Acuan untuk pemberian KKPR adalah TDTR yang bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan diantaranya adalah gistaru, real time tata ruang, protaru, aplikasi konsultasi publik, si-tante, si-mastek, dan aplikasi lapor. Dalam upaya pengelolaan ruang dan pertanahan yang berstandar dunia, kementerian ATR/BPN sedang melakukan pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction and responsibility ke dalam sertipikat. dengan dituangkannya 3R secara jelas di dalam sertipikat maka harapannya pemegang semakin memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang suatu hak atas tanah,” terangnya.

Lebih lanjut ungkap Ade Yasin, hal ini juga dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang akan berani melakukan penyereboton tanah, atau bahkan melakukan suatu tindakan kejahatan pertanahan.

“Kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah semakin meresahkan masyarakat, oleh karena ini Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya,” pintanya.

IRN

 

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kementerian ATR/BPN Bersiap Sosialisasikan Perpu Cipta Kerja Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

25 Januari 2023 - 07:06 WIB

Prof.Dr. M Bakri,SH.,MS Wafat, Mewariskan Pemikiran Baru Reforma Agraria

24 Januari 2023 - 17:45 WIB

BANK TANAH DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS TANAH

20 Januari 2023 - 09:56 WIB

Prodi MKN Univ Udayana Dan Pengwil Bali INI Selenggarakan Bedah Buku dan Seminar

20 Januari 2023 - 06:05 WIB

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Bangun Sistem dalam Rangka Kemudahan Berusaha

18 Januari 2023 - 12:55 WIB

Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Capaian Kinerja 2022 serta Rencana Kerja 2023

17 Januari 2023 - 13:59 WIB

Trending di Agraria