Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor : “Syarat BPJS Tidak Akan Menambah Beban Proses Balik Nama dan Jual Beli.”

Kepala Kantah Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto (Tengah), didampingi Ketua IPPAT Kabupaten Bogor, Cynthia Kania, SH (Kiri) serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Ondrio (Kanan). Foto: [Istimewa]
banner 468x60

Kabarnotariat.id, Bogor – Pensyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli dan balik nama sesuai Instruksi Presiden (INPRES) No.1/2022 memasuki tahap sosialisasi sebelum mulai diberlakukan 1 Maret 2022, Kementerian ATR/BPN sebagai pelaksana Inpres 1/2022 melakukan sosialisasi kepada seluruh stake holder diantaranya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan menambah beban dalam proses pelayanan balik nama dan pendaftaran jual beli tanah.

Adapun pelampiran bukti kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan jual beli tanah mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022 mendatang.

“Saya memastikan, bahwa kartu BPJS Kesehatan syarat proses balik nama dan jual beli tanah tidak menambah beban proses layanan pertanahan, ujar Sepyo dalam diskusi dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dan Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Bogor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kamus (24/2/22).

Sepyo menjelaskan ada dua poin dalam penerapan surat edaran tentang kepersertaan BPJS Kesehatan syarat balik nama dan jual beli tanah. ” Apabila pemohon sudah punya BPJS Kesehatan bisa langsung diproses. Apabila belum, tidak akan kita stop, akan tetap kita terima dan proses. Bila pemohon datang ke Notaris namun belum mempunya kartu BPJS Kesehatan nanti pihak Notaris akan memandu mendaftarnya melalui situs Online/aplikasi kanal BPJS. Setelah terdaftar, setelah virtual account keluar tinggal screen shot di print dan syarat sudah memenuhi”, terangnya.

Pos terkait

banner 468x60